Berikan Kesempatan kepada Orang Marind di DPRD

BCMerauke.com - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignatius Ndiken meminta Pemerintah Pusat memberikan kesempatan bagi anak Marind untuk duduk sebagai anggota DPRD Merauke.

Menurut Igantius, kekalahan anak Marind di pemilihan legislatif (pileg) 9 April 2014 terkendala pada keuangan. “Namun, jika dilihat selama ini anak-anak Marind sangat memberikan toleransi bagi saudara-saudara pendatang untuk berkarya di tanah Animha Merauke,” katanya kepada wartawan di Merauke, Senin (20/4/2014).

LMA yang didukung Dewan Pendamping Rakyat (Depera) menyurati Menteri Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan dan mengakomodir 20 caleg anak asli Marind, baik yang memperoleh suara maupun tidak memperoleh suara untuk duduk sebagai wakil rakyat Kabupaten Merauke periode 2014-2019.

Dituturkan, surat permohonan itu sudah dikirim dan sedang dibahas dan LMA berharap Pemerintah Pusat bapak Menteri Politik Hukum dan Keamanan menerima aspirasi rakyat marind. Diharapkan pula kepada Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten Merauke turut mendukung aspirasi LMA agar terealisasi.

"Kami masyarakat Marind adalah suku yang paling toleransi untuk memberikan kesempatan bagi semua orang berkarya di tanah kami, tetapi kami juga harus diberikan kesempatan dalam hak politik menjadi anggota dewan di tanah kami,” katanya.

“Kami sangat sabar selama ini tetapi jika hak kami sebagaimana diatus dalam Otsus diinjak, maka kami akan melawan sebab kami ingin menjadi tuan di negeri kami,” lanjutnya. (SULPA)

Read More

Besok, Warga Imbuti Palang Bandara

BCMerauke.com -Warga dari masyarakat adat Marind Imbuti akan memalang bandara Mopah Merauke besok. Tokoh masyarakat adat Marind Imbuti, Yosef Mahuze, yang meruapakan seorang calon legislatif (caleg) pada pemilihan legislatif 9 April 2014 kepada wartawan di Merauke kemarin mengatakan, pemalangan itu dipicu karena tanah adat yang diberikan toleransi untuk cicil dari tahun 1960 sampai sekarang belum juga tuntas.

“Saya umumkan Rabu, 23 April saya berencana palang pintu utama bandara Mopah Merauke agar pemerintah menghargai hak kami anak Marind,” katanya.

Selain itu, pemalangan juga dilakukan karena dirinya tak terpilih di DPRD pada pemilihan 9 April lalu. “Kami anak Marind di atas tanah kami sendiri kalah bersaing politik pileg 2014 dengan saudara-saudara  pendatang karena kami tidak punya uang,” katanya kemarin.

Menurut dia, banyak kecurangan di pileg kali ini, diantaranya politik uang. “Saya sendiri di TPS Kuler tempat dimana saya hidup besar di sana dari 300 suara saya hanya dapat 8 suara begitu pula TPS lain suara saya sangat kecil di tanah pusaka saya ini,” ujar Yosef.

Menurut dia, warga Marind sangat tolerir terhadap warga migrant di Merauke. Namun, dalam dalam hal menjadi anggota DPRD harus mengakomodir pemilik ulayat, yaitu masyarakat Marind.   (SULPA)

Read More

Pemerintah Belum Bayar Sepersen Tanah Transmigran Milik Orang Marind

BCMerauke.com - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken mengungkapkan sudah puluhan tahun lamanya, tanah milik orang Marind di 67 titik yang ditempati oleh para transmigran, hingga kini belum dibayar sepersen pun oleh pemerintah pusat.

Menurutnya selama ini, orang Marind sudah sangat sabar dan tidak mengambil tindakan, setelah lahan milik mereka dimanfaatkan oleh transmigran untuk berbagai kegiatan pembangunan. “Tetapi harus diingat bahwa orang Marind juga mempunyai batas kesabaran,” katanya.

Selama ini, demikian Ignas, dirinya mampu untuk bisa mengendalikan situasi hingga belum ada gejolak yang terjadi.

Namun demikian, diharapkan adanya pengertian baik dari pemerintah pusat dan kabupaten agar memberikan perhatian kepada orang pribumi, setelah tanah miliknya diberikan untuk pendatang.

Selain itu, Ignas juga menyoroti dana Otonomi Khusus (Otsus) yang nilainya hingga triliunan rupiah, namunn tidak pernah dinikmati masyarakat di kampung-kampung. “Kita tidak tahu kemana uang tersebut.  Sehingga tidak mengherankan jika kehidupan masyarakat asli Papua dari hari ke hari tidak pernah mengalami kemajuan,” tegasnya.

Paulus Samkakai, salah seorang pemilih hak ulayat tanah transmigrasi menegaskan,  dirinya tidak pernah berdiam diri untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak milik mereka.

“Saya pernah membawa puluhan masyarakat dari Kampung Kaiburse, sekaligus melakukan audiens bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya saja, sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya,” ujar dia.

Namun demikian, jelas Paulus,  ia tidak berhenti sampai di situ saja. Berbagai langkah terus dilakukan, bahkan hingga ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Papua di Jayapura untuk membeberkan berbagai permasalahan tentang terkarung-katungnya status tanah milik orang Marind itu. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Hutan Adat Suku Marind Terancam Punah

BCMerauke.com - Tokoh Masyarakat Adat Kaliki Distrik Kurik Kabupaten Meruake, Agustinus Kanti Balagaize, Kamis (27/3/2014), menegaskan bahwa kegiatan eksplorasi hutan (pembabatan hutan secara liar) gua perkebunan akan mengancam masyarakat adat Marind di Kabupaten Merauke.

Kata dia, kehidupan adat berangsur-angsur punah apabila hutan yang notabene adalah pusat sakral masyarakat Marind dibabat habis demi kepentingan investor.

“Menghabisi hutan sama dengan menghabisi adat orang Marind,” tegasnya. Seraya menjelaskan bahwa, kehidupan orang Marind bersumber dari hutannya. Sehingga apabila dibabat habis oleh investor, budaya orang Marind terancam punah.

"Harus diingat bahwa budaya itu adalah adat. Tempat-tempat sakral, hutan sagu, totem dan sebagainya itu kehidupan orang Marind. Kalau semua dihabisi, maka habislah adat orang Marind. Kehidupan kami itu dari hutan, jujur harus diakui bahwa memang kami tidak punya bakat, selain mengelola hutan,” katanya.

Selaku masyarakat pemilik tanah ulayat beserta isinya, tutur Agustinus, pihaknya menginginkan hutan dikelola sendiri, bukan oleh investor. Ia berpandangan, apabila dikelola investor maka keuntungan sebesar-besarnya yang ingin diperoleh tanpa mengindahkan kelestarian hutan. Beda dengan masyarakat adat, sebagai pemilik ulayat tentu mempertimbangkan kelangsungan hidup generasinya. Dengan terus memelihara hutan, sumber kehidupan mereka akan berkelanjutan.

“Banyak orang bilang kita bodoh, tapi memang keahlian kita di hutan. Apalagi sejak pelatihan pengelolaan hutan tahun 2010 lalu, kami ingin sendiri mengelola hutan. Kami dengan tegas menolak investor yang ingin mengelola hutan kami,” tandasnya.

Ditambahkan, saat ini ada masyarakat dari beberapa distrik di Kabupaten Merauke yang menerima investasi, namun kemudian menyesal karena kehilangan sumber kehidupan dari hutannya dan tempat-tempat sakral mereka hancur di eksplorasi.

“Itu gambaran kehancuran suatu budaya. Saya kuatir kalau generasi sekarang serba mudah, asal ada uang semua gampang. Mereka harus diajarkan budaya, adat agar tidak punah. Hutan adalah adat orang Marind dan pemerintah harus bertanggungjawab terhadap pelestarian adat orang Marind,” tandasnya. (SULPA)

Read More

Rawa Biru Bakal Berhenti Pasok Air di Merauke

BCMerauke.com - Kordinator WWF Indonesia Merauke, Paschalina Rehawarin, Jumat (27/3/2014), mengatakan, beberapa penelitian ekologi mengungkapkan bahwa rawa biru yang saat ini menjadi sumber air di Merauke lama kelamaan akan menjadi hutan kayu bus.

Katanya, penelitian tahun 60 panjang rawa biru sekitar 20 km dan penelitian kembali dilakukan tahun 2003 panjang rawa biru sisa sekitar 7 km. Hasil penelitian itu terjadi penutupan badan air dari tahun ke tahun. Penutupan badan air itu disebabkan tumbuhan angguana, rumput pisau dan rumput beri-beri tumbuh di air rawa biru, lama-lama tumbuhan tersebut menutupi badan air lalu tumbuh pohon bus sehingga air kering dan menjadi hutan bus.

Dikatakan, hasil penelitian telah direkomendasikan kepada pemerintah daerah agar rawa biru setiap tahun terutama pada musim hujan harus dibersihkan dari tumbuhan yang mengancam menutup badan air tersebut agar rawa biru yang menjadi sumber air bersih bagi Merauke ini terlestari.

Menurutnya, jika tidak dibersikan maka ancaman lama kelamahan rawa biru akan menjadi hutan dan Kabupaten Merauke akan kehilangan sumber air bersih. Sebab air bawah tanah di Merauke tidak bisa diharapkan lagi karena hasil penilitian 50 persen air bawah tanah di Merauke bukan lagi air tawar tetapi sudah tercampur air asing.

Dia mengharapkan, mudah-mudahan ancaman rawa biru ini menjadi perhatian serius pemerintah serta semua pihak yang ada di Kabupaten Merauke sehingga rawa biru tetap terlestari dan menjadi sumber air bersi Kabupaten Merauke turun-temurun sampai anak cucu selanjutnya.(SULPA)

Read More

Jumlah Orang Marind - Imbuti Berangsur-angsur Berkurang

BCMerauke.com - Tokoh Masyarakat Marind, Kasimirus Gebze,mengungkapkan, orang Imbuti yang notabene sebagai pemilik hak ulayat dalam wilayah kota dan sekitarnya, berangsur-angsur mulai hilang. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun bukan bertambah banyak, tetapi justru mengalami penurunan sangat drastis.

Read More

LMA Merauke Minta Orang Marind Tak Boleh Lagi Gali Pasir

BCMerauke.com - Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Albert Moywen menegaskan, sangat memalukan jika ada orang Marind sendiri mengaku tidak bisa makan kalau tak melakukan penggalian pasir di daerah atau lokasi yang dilarang. Jika ada yang mengatakan seperti demikian, sebaiknya dipanggil dan diperiksa.

Read More