Pemerintah Bantu Benahi Terminal Angkot Di Merauke

BCMerauke.com - Pembongkaran area parkir di Pasar Wamanggo, Merauke dilakukan siang dan malam. Sebab sesuai rencana, dalam satu bulan kedepan, pembangunan terminal sudah dirampungkan dan dapat difungsikan para sopir untuk masuk membawa penumpang dan menurunkan barang.

“Dalam terminal itu juga, akan dibangun kantor bagi para sopir. Nantinya bisa dibicarakan kembali apakah dimanfaatkan untuk koperasi atau kegiatan lain,” kata Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam pertemuan bersama puluhan para sopir angkutan kota (Angkot) yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bappeda Merauke, Selasa (6/5).

Menurut Romanus, para sopir bisa membicarakan sekaligus mendiskusikan kembali. Jika telah ada kesepakatan, dapat disampaikan kembali kepada pemerintah. Kalau untuk koperasi para sopir, pemerintah akan memfasilitasi sekaligus memberikan bantuan dana agar dapat dimanfaatkan membeli apa saja yang dapat dijual. Sehingga uang  bisa berputar lebih cepat.

Romanus mengungkapkan, dirinya akan melakukan komunikasi bersama pihak bank. Sehingga nanti ada orang khusus yang dipercayakan melakukan pendampingan terhadap para sopir tatkala koperasi mulai berjalan. “Kalian tidak perlu merasa khawatir. Saya akan tetap bantu dengan membangun komunikasi dengan orang bank,” tandasnya.

Koordinator Para Sopir, Gerardus Layaan mengatakan, atas nama para sopir, dirinya mengucapkan banyak terimakasih kepada pemerintah setempat. Karena memberikan perhatian sangat serius terhadap berbagai keluhan dari para sopir termasuk terminal yang diinginkan serta diharapkan.

“Saya menyadari bahwa pernah ada bantuan yang diberikan oleh Bapak Bupati Merauke beberapa tahun silam. Hanya saja, dana dimaksud, sepertinya tidak dikelola dengan baik. Olehnya, jika koperasi sudah ada, agar perlu ada yang melakukan pendampingan terhadap jalannya usaha dimaksud. Sehingga berjalan dengan baik dan lancar,” pintanya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Pembangunan Pasar Waninggap Nanggo Tak Disertai Perencanaan Terminal

BCMerauke.com - Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengungkapkan, pembangunan Pasar Wamanggo, Merauke yang dilakukan beberapa tahun silam, tak disertai dengan perencanaan pembangunan terminal.

“Dengan demikian, angkutan kota (Angkot) maupun angkutan pedesaan, tak bisa keluar-masuk di situ. Sehingga para sopir pun mencari jalan sendiri memarkirkan mobilnya untuk menurunkan dan membawa penumpang ke tempat tujuan,” kata Romanus  saat ditemui di Kantor Bappeda Merauke, Selasa (6/5).

Menurut Romanus, sejak tahun 2011 lalu, dirinya sudah melakukan komunikasi bersama para sopir sekaligus menyampaikan bahwa nantinya akan dibangun terminal yang representatif. Sehingga dapat menjadi tempat untuk menurunkan penumpang maupun barang.

Setahun kemudian, kata Romanus, para sopir melancarkan aksi protes dan menagih janji pembangunan terminal. Sebagai tindaklanjutnya, salah satu ruangan di dalam Pasar Wamanggo yang dijadikan sebagai arena parkir, dilirik untuk dilakukan pembongkaran. Sekaligus direncanakan pembangunan terminal sementara bagi para sopir.

“Saat itu, saya mempunyai suatu tekad agar area parkir yang telah dibangun secara bersamaan dengan Pasar Wamanggo, dilakukan pembongkaran. Hanya saja, tidak serta merta dilakukan begitu saja. Karena harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.

Setelah surat dikirim, kata Romanus, direspon BPK. Tapi mereka menurunkan tim untuk melakukan peninjauan lapangan dan menghitung kembali besarnya anggaran yang dimanfaatkan dalam pembangunan area parkir dimaksud. Begitu tim turun dan periksa, beberapa saat kemudian, datanglah surat dari BPK yang mengizinkanb dilakukan pembongkaran.

“Memang aturan mengamanatkan seperti demikian. Kita tidak serta merta membongkar area yang ada. Karena merupakan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke. Olehnya, saya meminta pengertian dan pemahaman baik dari para sopir yang harus menunggu agak lama,” tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Jakobus Duwira mengaku, kegiatan pembongkaran area parkir sedang dilakukan dan dalam waktu dekat sudah selesai. Sehingga akan dilanjutkan dengan pembangunan terminal sesuai dengan gambar yang dipersiapkan. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Bupati Merauke Tugaskan Satpol PP, Minta Dua Pejabat Tinggalkan Rumah Dinas

BCMerauke.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Merauke, Rama Dayanto diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mendatangi dua mantan pejabat yakni Benyamin Simatupang serta Waryoto yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Merauke, keduanya diminta segera angkat kaki dari rumah dinas   yang  hingga kini masih ditempati.

Kepada tabloidjubi.com di ruang kerjanya, Rabu (30/4), Rama membenarkan jika dirinya diberikan instruksi oleh Bupati Merauke, Romanus Mbaraka untuk mendatangi kedua mantan pejabat tersebut, yang hingga sekarang masih menempati rumah dinas milik pemerintah setempat.

Sebagai tindaklanjut dari instruksi itu, demikian Rama, pihaknya sudah mengambil langkah dengan mendatangi dua pejabat yang menempati rumah dinas dimaksud. “Saya sudah bertemu dengan Pak Benyamin Simatupang. Sedangkan Pak  Waryoto belum sempat, tetapi langsung bersama isterinya pada Senin tanggal 28 April 2014,” ujarnya.

Dari hasil pembicaraan yang dilakukan, lanjut Rama, mereka memberikan alasan jika sudah lama menempati rumah dinas dimaksud dan sampai sekarang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Ya, itu adalah hak dari kedua pejabat untuk menyampaikan seperti demikian. Tetapi tugas dan tanggungjawab kami adalah menjalankan dan atau melaksanakan perintah dari atasan,” tandasnya.

Lebih lanjut Rama mengatakan, langkah pertama telah dilakukan. Dan, disampaikan juga bahwa akan ada surat yang dilayangkan kepada kedua pejabat tersebut. Intinya sama saja yakni meminta agar mengosongkan rumah dinas yang ditempati sekarang.

Ditanya apakah ada batas waktu yang diberikan kepada dua pejabat itu, Rama mengaku, tidak ada. Karena tentunya untuk pindah rumah, harus membutuhkan waktu. Apalagi barang yang ada dalam rumah pun tentu tidak sedikit jumlahnya.

Ditambahkan, hasil pertemuan pertama dengan kedua pejabat, akan dituangkan secara resmi dan dilaporkan kembali kepada Bupati Merauke.

Dari situ, baru akan dilayangkan surat kembali. “Tugas dan tanggungjawab kami adalah mengamankan apa yang diinstruksikan atasan,” tandasnya.

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka membenarkan juga jika dirinya mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Satpol PP agar rumah dinas yang ditempati mantan pejabat, agar dikosongkan. Karena akan dimanfaatkan oleh pemerintahan sekarang. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Area Parkir Dibongkar, Kontraktor Dipatok Satu Bulan Bangun Terminal

 BCMerauke.com - Kegiatan pembongkaran area parkir di dalam Pasar Wamanggo sudah mulai dilakukan. Bahkan, kontraktor yang diberikan tugas dan tanggungjawab menyelesaikan pekerjaan tersebut, harus segera melakukan pembongkaran sekaligus meratakan untuk pembangunan terminal. Sehingga dapat digunakan dan atau dimanfaatkan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Jacobus Duwira kepada tabloidjubi.com diruang kerjanya Rabu (30/4).

“Sesuai petunjuk dari Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, pembongkaran harus segera diselesaikan dan dilanjutkan pembangunan terminal. Sehingga dalam satu sampai dua bulan kedepan, terminal itu sudah dapat dipergunakan,” katanya.

Dijelaskan, pihaknya juga sedang memikirkan untuk mengoperasikan terminal setelah selesai dibangun. Tetapi yang jelas bahwa tiga trayek angkutan kota sudah pasti harus masuk dalam terminal. Selain itu, beberapa unit Damri yang selama ini beroperasi ke Sota dan Muting, juga akan masuk di dalam area terminal.

Dengan beroperasinya terminal nanti, katanya, maka secara tidak langsung akan memberikan manfaat sangat besar bagi para pedagang di dalam yang selama ini mengeluh lantaran omzet pendapatan mereka mengalami penurunan sangat drastis.

“Kita harus akui bahwa kalau terminal terpisah dari pasar, maka akan berdampak sangat besar. Sehingga dengan hadirnya terminal dalam area pasar,  sudah pasti memberikan manfaat besar bagi banyak orang terutama para pedagang sendiri,” katanya.

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengatakan langkah yang dilakukan itu, agar para sopir bisa mempunyai rute jelas, di mana penumpang atau barang akan naik dan turun.

“Ya, itu hanya terminal sementara saja. Nanti akan dibangun terminal bersama pasar yang lebih representatif lagi di daerah Blorep,” tandasnya.(Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Berikan Kesempatan kepada Orang Marind di DPRD

BCMerauke.com - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignatius Ndiken meminta Pemerintah Pusat memberikan kesempatan bagi anak Marind untuk duduk sebagai anggota DPRD Merauke.

Menurut Igantius, kekalahan anak Marind di pemilihan legislatif (pileg) 9 April 2014 terkendala pada keuangan. “Namun, jika dilihat selama ini anak-anak Marind sangat memberikan toleransi bagi saudara-saudara pendatang untuk berkarya di tanah Animha Merauke,” katanya kepada wartawan di Merauke, Senin (20/4/2014).

LMA yang didukung Dewan Pendamping Rakyat (Depera) menyurati Menteri Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan dan mengakomodir 20 caleg anak asli Marind, baik yang memperoleh suara maupun tidak memperoleh suara untuk duduk sebagai wakil rakyat Kabupaten Merauke periode 2014-2019.

Dituturkan, surat permohonan itu sudah dikirim dan sedang dibahas dan LMA berharap Pemerintah Pusat bapak Menteri Politik Hukum dan Keamanan menerima aspirasi rakyat marind. Diharapkan pula kepada Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten Merauke turut mendukung aspirasi LMA agar terealisasi.

"Kami masyarakat Marind adalah suku yang paling toleransi untuk memberikan kesempatan bagi semua orang berkarya di tanah kami, tetapi kami juga harus diberikan kesempatan dalam hak politik menjadi anggota dewan di tanah kami,” katanya.

“Kami sangat sabar selama ini tetapi jika hak kami sebagaimana diatus dalam Otsus diinjak, maka kami akan melawan sebab kami ingin menjadi tuan di negeri kami,” lanjutnya. (SULPA)

Read More

Pembelian Pesawat Kepresidenan Hemat Uang Negara

BCMerauke.com - Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi mengatakan, pembelian pesawat kepresiden seharga Rp 842 miliar menghemat keuangan negara.

Dalam kunjungannya ke Merauke dalam rangka uji coba pesawat operasional Kepresiden RI boeing 737 seri 800 Kamis(17/4/2014), menurut dia, pembelian pesawat ini menghemat anggaran perjalanan presiden maupun wakil presiden baik dalam maupun luar negeri dalam setahun kurang lebih 114,2 miliar.

Diungkapkan, pembelian pesawat kepresidenan ini bisa dipakai oleh presiden selanjutnya sampai kapanpun selama pesawat ini bisa terawat bagus. Selama itu pula penghematan keuangan negara untuk penjalanan dinas presiden dan wakil presiden negara Republik Indonesia.

Disampaikan, pesawat ini belum mendapat sertifikat dari Kemhean sehingga dilakukan uji coba kelayakan sebelum diterbitkan sertifikat Kemhan layak digunakan presiden dan wakil presiden.

Kelebihan pesawat ini canggih dan anti rudal aman digunakan oleh kepala dan wakil kepala Negara.

Ditambahkan, uji coba penerbangan dan lending di  Kabupaten Merauke, Papua, guna menguji jarak tempu penerbangan pesawat tersebut sebab pesawat itu bisa terbang  selama 11 jam non stop. Sehingga  rute penerbangan Sabang-Merauke melalui Manado kemudian melalui Miangas dan Pulau Rote kembali ke Jakarta merupakan rute yang tepat untuk uji jangkauan pesawat tersebut. (SULPA)

Read More

Pemerintah Belum Bayar Sepersen Tanah Transmigran Milik Orang Marind

BCMerauke.com - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken mengungkapkan sudah puluhan tahun lamanya, tanah milik orang Marind di 67 titik yang ditempati oleh para transmigran, hingga kini belum dibayar sepersen pun oleh pemerintah pusat.

Menurutnya selama ini, orang Marind sudah sangat sabar dan tidak mengambil tindakan, setelah lahan milik mereka dimanfaatkan oleh transmigran untuk berbagai kegiatan pembangunan. “Tetapi harus diingat bahwa orang Marind juga mempunyai batas kesabaran,” katanya.

Selama ini, demikian Ignas, dirinya mampu untuk bisa mengendalikan situasi hingga belum ada gejolak yang terjadi.

Namun demikian, diharapkan adanya pengertian baik dari pemerintah pusat dan kabupaten agar memberikan perhatian kepada orang pribumi, setelah tanah miliknya diberikan untuk pendatang.

Selain itu, Ignas juga menyoroti dana Otonomi Khusus (Otsus) yang nilainya hingga triliunan rupiah, namunn tidak pernah dinikmati masyarakat di kampung-kampung. “Kita tidak tahu kemana uang tersebut.  Sehingga tidak mengherankan jika kehidupan masyarakat asli Papua dari hari ke hari tidak pernah mengalami kemajuan,” tegasnya.

Paulus Samkakai, salah seorang pemilih hak ulayat tanah transmigrasi menegaskan,  dirinya tidak pernah berdiam diri untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak milik mereka.

“Saya pernah membawa puluhan masyarakat dari Kampung Kaiburse, sekaligus melakukan audiens bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya saja, sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya,” ujar dia.

Namun demikian, jelas Paulus,  ia tidak berhenti sampai di situ saja. Berbagai langkah terus dilakukan, bahkan hingga ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Papua di Jayapura untuk membeberkan berbagai permasalahan tentang terkarung-katungnya status tanah milik orang Marind itu. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Konsep Gerbangku Akan Ditiru Pemerintah Pusat

Bupati Merauke, Bpk. Romanus Mbaraka, ketika menerima piagam penghargaan dari Kemendagri melalui Sekjen Diah Anggraeni pada bulan Oktober yang lalu untuk Program Innovative Government Awards-IGA 2012. Bupati Merauke dinobatkan sebagai satu dari 30 Bupati/ Walikota terbaik.

BCMerauke.com - Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT menggelar pertemuan dengan para pendamping Gerbangku, Para Kepala Distrik dan Aparat Kampung se Kabupaten Merauke guna mengevaluasi dan pengkajian kembali tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011, 2012 dan 2013 masuk dalam perekrutan pendamping Gerbangku. Dengan adanya konsep Gerbangku, saat  ini Bupati Merauke menjadi salah satu inspirator untuk lahirnya UU atau kebijakan pemerintah tentang satu milyar satu kampung yang akan diberikan oleh negara melalui APBN. Untuk itu Menteri Keuangan Negara mengutus perwakilannya untuk bertemu dengan Bupati Merauke guna merumuskan konsep Gerbangku.

“Konsep Gerbangku akan ditiru oleh pemerintahan pusat (Nasional) karena satu kampung akan diberikan satu milyar dari APBN, inii keuangannya sementara diterapkan. Saya baca lewat internet Departemen Keuangan itu curi-curi penggalan yang dimasukan konsep Gerbangku untuk Kabupaten Merauke. Mereka sudah jujur mengaku sama saya. Jadi betapa manfaatnya konsep ini, begitu pula konsep ini ditirukan oleh bupati di Sumatera.”terangnya pada pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Wiyata Mandala Merauke Selasa (4/3).  Khusus untuk orang asli Papua, Gerbangku mendorong bagaimana mereka mendapat pelayanan langsung di kampung karena di Kota, perbandingan jumlah penduduk non Papua hampir 80% sedangkan orang asli Papua hanya sekitar 18 % saja.

Oleh karena itu Gerbangku didorong oleh semua stakeholder bukan hanya para pendamping, semua harus berperan jadi pelaku bukan penilai, karena konsep Gerbangku mendorong Merauke tumbuh dan  mendorong ekonomi  rakyat bertumbuh serta mobilitas pergerakan masyarakat kampung semakin lancar. Para Kepala Distrik diminta  segera menyusun standarisasi harga lokal, transportasi dan fasilitas lain untuk dimasukan dalam penyusunan pointernya, sedangkan para pendamping membantu memberikan masukan tentang kendala administrasi dana Gerbangku. Ia menambahkan pada zaman sekarang aparatur dituntut harus trampil dan cerdas, bagi yang tidak trampil dan cerdas kemungkinan akan bergeser dan hanya akan menjadi komentator atau penilai. “Karena dia tidak lagi berpikir untuk bagaimana berkreasi, berinovasi dan kemudian dia akan menjadi implisiten pikirannya dan akan muncul kata-kata ‘ ah orang rambut panjang saja yang dikasih tugas’ terang bupati.

“Kalau bisa sekarang semua aparatur wajib trampil dan cerdas, tidak lagi berprinsip ‘aku Papau’ itu tidak lagi.’”tambahnya. Oleh karena itu ketrampilannya dan kecerdasan orang asli Papua harus betul-betul didorong. Bukan hanya untuk yang asli Papaua saja tetapi yang lainnya juga harus terus didorong semua pekerjaan mulai dari lapangan sampai dengan keuangan harus standarisasi  sesuai aturan karena Gerbangku nanti akan di audit oleh tim BPK. (Sumber : http://suara.merauke.go.id/)

Read More

Sistem Pendidikan Pemerintah Harus Ditata Ulang

BCMerauke.com - Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan bimbingan teknis penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) bagi aparatur dilingkungan Pemda Merauke yang dibacakan Asisten 3 Kabupten Merauke, Urbanus Kaize di Hotel Itese Merauke Senin (14/4) menyampaikan, berbagai macam persoalan dalam instansi pemerintah yang diakibatkan sistem pendidikan di pemerintah yang tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka dapat mengolah kepemerintahaan yang lebih baik dimana reformasi birokrasi merupakan langka strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Penetapan Perpres Nomor 18 Tahun 2010 tentang grensain reformasi yang meliputi seluruh instansi dalam lingkup pemerintah di semua aspek, yakni pertama tentang managemen pemerintah yang terdiri dari 8 unsur penting yaitu dalam membangun organisasi yang tepat fungsi.

Selanjutnya mengatur sistem prosedur kerja yang lebih efektif dan efisien, terukur sesuai dengan prinsip-prinsip good goverment. SDM aparatur yang cerdas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Peraturan regulasi yang benar dan lebih tertib tidak tumpang tindih dan kondusif, meningkatkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Selanjutnya akuntabilitas yaitu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas tentang kinerja birokrasi dan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta birokrasi yang integritas dan kinerja yang tinggi.

Terkait dengan LAKIP Pemda Merauke dalam beberapa Tahun terakhir ini belum ada perkembangan yang signifikan, oleh karena itu perlu dilakukan fasilitasasi terhadap penyusunan LAKIP agar tahun kedepan Pemda Merauke akan semakin baik dan konsisten. Untuk itu bimtek ini merupakan agenda penting dan strategis dalam menyusun reformasi birokrasi khusus di bidang akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi tentang penetapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan dan penanganan sistemnya kedepannya dapat dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemda Merauke. (Sumber : http://suara.merauke.go.id/)

Read More

Ratusan Warga Saksikan Pesawat Kepresidenan di Bandara Mopah

BCMerauke.com - Pesawat Kepresidenan jenis Boeing seri 737-800 mendarat dengan mulus di Bandara Mopah-Merauke Kamis (17/4) sekitar pukul 13.00 WIT. Ratusan masyarakat mendatangi area bandara menyambut kedatangan pesawat tersebut yang ditumpangi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Sudi Silalahi bersama rombongan.

Kepada sejumlah wartawan, Mensesneg menjelaskan, pembelian pesawat tersebut dilakukan setelah mencermati dan menghitung kembali jika menyewa pesawat lain untuk berbagai kegiatan presiden dalam lima tahun, jauh lebih mahal.

Olehnya, langkah yang diambil membeli pesawat dimaksud dengan tujuan agar adanya penghematan biaya.

Dalam satu tahun, lanjut Mensesneg, uang yang dihemat dari pemanfaatan pesawat adalah senilai Rp 144 milyar. “Ya, tentunya pesawat tersebut, dapat digunakan dan atau dimanfaatkan oleh presiden selanjutnya untuk berbagai kegiatan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, tentunya sebelum pesawat digunakan Presiden RI, perlu dilakukan uji terbang. Sekaligus dapat dipastikan kelayakannya dan mendapatkan sertifikasi dari instansi terkait.

Jika masih ada yang kurang, katanya, tentu akan dilakukan perbaikan. Pengadaan pesawat dimaksud, tidak ada sedikit pun keraguan. Pesawat RI 1 ini dilengkapi fasilitas anti rudal.

Dalam uji kelaiakan itu, lanjut Mensesneg, tentu yang diperhatikan adalah jarak tempuh non stop selama sebelas jam. Olehnya, dipilih rute penerbangan dari Sabang ke Merauke dan akan berlanjut menuju Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan harga pembelian pesawat mencapai kurang lebih  delapan ratus milyar rupiah.

Secara terpisah Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, yang dimintai komentarnya mengatakan,  atas nama masyarakat dan pemerintah, pihaknya mengucapkan terimakasih, karena Pesawat Kepresidenan dapat terbang ke wilayah paling Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita semua,” tandasnya.

Pantauan tabloidjubi.com, kurang lebih dua jam di Bandara Mopah, pesawat langsung terbang kembali dan akan menuju ke Kabupaten Rote-Ndao. Sementara ratusan warga memanfaatkan kesempatan dengan foto bersama di depan pesawat itu. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Gaji Setahun Tak Dibayar, Perawat Polisikan Kadis Kesehatan Merauke

BCMerauke.com - Akibat gajinya selama setahun tak dibayar, Yohana Gebze, salah seorang perawat yang bertugas di Puskesmas Mopah bersama suaminya Johan Gebze melaporkan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Merauke, Stef Osok ke Polres Merauke pada Rabu (16/4).

Menurut Yohana, gajinya itu belum dibayarkan selama satu tahun pada tahun 2013 lalu. “Memang pihak dinas menahan gaji karena  tak masuk kantor. Tapi saya mempunyai alasan sangat jelas. Saat itu sedang sakit dan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke, memberikan hasil jika terdapat batu empedu di dalam tubuh. Sehingga harus lebih banyak istirahat,” katanya kepada tabloidjubi.com, Rabu (16/4).

Yohana mengungkapkan, pada November 2013, dirinya sempat dipanggil dua kali Kadis Kesehatan Merauke. Saat itu, ia datang dan bertemu Kadis, sekaligus menyampaikan sakit yang diderita, termasuk menunjuk hasil dari rumah sakit. “Hanya saja, Pak Kadis seperti tidak merespon baik,” katanya.

Beberapa minggu kemudian, kata Yohana, Kadis memanggilnya lagi dan disampaikan jika masih dalam keadaan sakit, apalagi ditambah penyakit maag yang diderita. “Jadi, bukan karena saya malas dan tidak mau masuk kantor. Itu semata-mata akibat sakit,” katanya.

Setelah dipanggil kedua kali itu, maka nota dinas keluar kembali dan diminta agar dapat menjalankan dan atau melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Sehingga tepat pada 28 November 2013,  dia mulai masuk kerja kembali dan disampaikan jika gaji akan dibayar. Tapi hingga Desember, belum ada penyelesaian gajinya.

“Rupanya bendahara dinas baru membayar pada Januari 2014. Itupun hanya satu bulan saja. Padahal, telah disampaikan kalau sudah bekerja kembali, gaji akan diselesaikan semua. Karena tidak puas, saya kembali bertemu Kadis untuk mempertanyakan. Saat itu, diminta harus mendapat surat keterangan dari kepala puskesmas. Semua itu saya turuti dengan mengurus,” tandasnya.

Tapi begitu membawa surat kepala puskesmas dan bertemu bendahara dinas, katanya, disampaikan jika gaji telah disetor kembali ke kas daerah. “Saya tidak menunggu lama dan meminta slip setoran kembali gaji tersebut. Namun, tidak ditunjukkan juga,” katanya.

“Tadi pagi (Rabu, 16/4), saya masih sempat kembali ke Kantor Dinas Kesehatan Merauke dan bertemu bendahara untuk mempertanyakan gaji tersebut. Tetapi jawaban yang tidak terlalu rasional dan terkesan memutarbalikan fakta. Bahkan, bendahara sendiri mengaku jika gajinya masih ada. Padahal beberapa bulan lalu disampaikan jika telah dikembalikan ke kas daerah,” tegasnya.

Sementara itu, suami korban, Johan Gebze mengaku, dirinya mendampingi isteri untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Merauke. “Kita sudah berulang kali datang ke Kantor Dinkes Merauke dan meminta agar gaji isteri saya diselesaikan. Namun, terlalu banyak alasan. Sehingga lebih baik dilaporkan ke Polres Merauke. Sehingga pihak-pihak terkait dipanggil dan dimintai keterangan,” ujarnya.

Kapolres Merauke, AKBP Sri Satyatama melalui Kasubag Humas Polres setempat, Iptu Richard Nainggolan mengaku, belum mendapatkan laporan secara resmi. “Nanti saya lakukan pengecekan di Bagian SPK. Karena mungkin pengaduan baru masuk disana,” kata Nainggolan. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Desember 2014 Batas Masa Aktif KTP Nasional Non e-KTP

BCMerauke.com -Desember 2014 batas masa aktif Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional non elektronik. Sebenarnya batas waktu yang ditentukan Pemerintah Pusat Januari 2014 namun karena banyak yang belum melakukan perekaman e-KTP sehingga diperpanjang KTP non e-KTP diperpanjang hingga Desember nanti.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Merauke, Ir. Dominikus Yomkondo, M.Si saat ditemui Suluh Papua beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, KTP nasional non e-KTP masih bisa digunakan sampai Desember 2014 namun Januari 2015 sudah tidak bisa digunakan lagi namun tergantung kebijakan pusat.

Disampaikan, jumlah wajib e-KTP di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun lalu, sekitar 130 ribu lebih jiwa telah melaksanakan wajib e-KTP dan diawal tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 20 ribu jiwa wajib e-KTP sehingga menjadi 150 ribu jiwa. Dan sekitar 20 ribu jiwa itu pada umumnya merupakan penduduk yang baru beranjak berusian 17 usia wajib KTP.

Disampaikan, usianya 17 tahun wajib melakukan perekaman e-KTP sehingga sekitar 20 penduduk yang sebagian besar usia 17 tahun wajib KTP belum melakukan perekaman e-KTP. Sehingga masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP itu segera melakukan perekamanan sebab selain sebagai identitas diri, manfaat e-KTP guna mempermudah pengurusan berbagai administrasi kepemerintahan maupun swasta.

“Saran juga kepada punya KTP nasional non e-KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP segera melakukan perekaman agar supaya ketika KTP non e-KTP tidak lagi digunakan masyarakat tidak sulut dalam  mengurus berbagai keperluan misalnya keperluan pendidikan, bekerja, mendapat bantuan dan sebagainya,” ujarnya.  (SULPA)

Read More

Antisipasi Musibah, Badan SAR Harus Memiliki Fasilitas Memadai

BCMerauke.com - Untuk mengantisipasi berbagai musibah dan bencana, baik kecelakaan di laut maupun kasus-kasus lain, maka Badan SAR harus memiliki fasilitas lengkap agar dapat melakukan pertolongan cepat.

Permintaan itu disampaikan Staf Ahli Bupati Merauke, HBL Tobing ketika memberikan sambutan pada pelatihan SAR potensi water rescue Kantor SAR Merauke yang berlangsung di Aula Bela Fiesta Selasa (15/4). Menurutnya, selain dukungan peralatan, juga  sumber daya manusia (SDM),  dipersiapkan secara baik dan matang.

“Kita tidak dapat memungkiri jika banyak musibah yang terjadi, badan SAR mempunyai peran sangat penting dalam mempersiapkan peralatan maupun personil untuk memberikan pertolongan terhadap para korban. Sehingga perlu kesiap-siagaan secara dini,” katanya.

Sementara itu, Deputi Badan SAR RI, Marsekal (TNI) Sunarbowo Sandi mengatakan, pelatihan semacam ini digelar rutin setiap tahun.

Tidak hanya melibatkan anggota SAR saja, tetapi beberapa komponen lain termasuk masyarakat. Sehingga jika ada musibah yang terjadi,  mereka yang telah dilatih, dapat memberikan pertolongan kepada para korban.

Dijelaskan, berbagai kegiatan yang dijalankan Badan SAR untuk memberikan pertolongan terhadap para korban dalam suatu musibah adalah  semata-mata bentuk kemanusiaan. Olehnya, dalam menjalankan tugas pertolongan dilapangan, petugas selalu diingatkan agar menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik mungkin.

Ketua Panitia Kegiatan, Retno Budiarto dalam laporannya mengatakan, para peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 40 orang yang terdiri dari para nelayan serta beberapa komponen lain. Kegiatan berlangsung selama tiga hari kedepan. Selain teori, akan dilanjutkan dengan praktek di laut. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Sunarjo: Perencanaan Kerja Jangan Dilakukan Di Tengah Jalan

BCMerauke.com - Wakil Bupati Merauke, Sunarjo menegaskan, perencanaan setiap program kerja, tak boleh dilakukan di tengah jalan. Tetapi harus melalui berbagai tahapan dari awal.

“Sehingga program yang disusun dan atau dijalankan, sesuai dengan harapan, serta keinginan masyarakat yang tersebar di 160 kampung,” kata Sunarjo saat  memberikan sambutan di pembukaan Musrenbang tingkat kabupaten di Aula Bela Fiesta, Merauke, Kamis (3/4).

Dikatakan Sunarjo, setiap kegiatan yang dijalankan juga, harus mengacu kepada beberapa program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta ekonomi kerakyatan.

Lebih lanjut Sunarjo menjelaskan, melalui kegiatan Musrenbang, perlu adanya sharing yang dilakukan dengan semua stakeholder terkait setiap program kerja. “Jika pada tahun-tahun sebelumnya, program kerja yang ada belum diakomodir, maka dapat dibawa kembali dalam Musrenbang agar diberikan prioritas untuk pembahasan lebih lanjut,” katanya.

Kegiatan Musrenbang yang berlangsung sehari itu, kata Sunarjo, tidak hanya dihadiri para pejabat dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tetapi juga perwakilan dari semua komponen ikut hadir. Sehingga diharapkan akhir dari kegiatan dimaksud, dapat menghasilkan berbagai program kerja nanti.

Dalam kesempatan itu, Sunarjo mengharapkan kepada semua SKPD agar memiliki data base yang lengkap mulai dari jumlah penduduk, luas lahan pertanian serta data-data pendukung lain. Sehingga ketika melangkah dalam membuat suatu program kerja, benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di setiap kampung.

Ketua Panitia Musrenbang, Yakobus Tunai dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut berlangsung selama satu hari. Musrenbang itu, untuk persiapan penyusunan program kerja pada tahun 2015 mendatang. Sehingga semua komponen yang hadir, agar dapat menyampaikan berbagai program kerja guna dimasukan dalam agenda untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Wabup Merauke: SKPD Harus Punya Data Base Sasaran Pembangunan

BCMerauke.com - Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Sunarjo, S.Sos saat memberikan sambutan pada pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang), pekan lalu,  mengatakan, setiap SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Merauke harus mempunyai data base sasaran pembangunan.

Dikatakan, pembangunan pendidikan harus punya data bese tentang penyebaran guru, daerah mana yang pendidikan masih tertinggal, berapa jumlah siswa yang tidak bisa membaca dan menulis harus ada data basenya. Pemberantasan kemiskinan harus ada data base berapa masyarakat yang tidak punya rumah, berpa yang tidak kerja, berapa banyak KK yang tidak bisa membiayai anaknya sekolah dan tidak bisa membiayai kehidupannya harus ada data basenya.

Disampaikan, contoh lain pembangunan pertanian berapa kelompok tanai yang harus dibantu pemerintah, berapa penduduk lokal yang hidup tergantung dari sektor pertanian dan berapa penduduk lokal yang masih bercocok tanam tradisional dan berapa yang sudah menggunakan adat moderan bercocok tanam harus ada data basenya.

“Apabila data base sasaran pembangunan tersebut tidak dimiliki SKPD maka perencanaan pembangunan yang dilakukan akan sia-sia. Pembangunan akan tidak terarah dan tidak tepat sasaran atau menyentuh masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan itu,” ujar Sunarjo.

Diungkapkan, perancanaan pembangunan dari tingkat atas sampai tingkat bawah harus dilakukan sesuat ketentaun. Jangan perencanaan baru muncul ditengah jalan untuk itu kordinasi harus berjalan baik antara  Dinas dan Distrik serta kampung sehingga pembangunan berjalan baik.

Namun jika kordinasi berjalan tidak baik, tabah Sunarjo, pembangunan pasti berjalan tidak maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan bersama. Namun yang paling utama distrik dan kampung punya pusat data base sasaran pembangunan maka perancanaan pembangunan akan benar-benar terarah dan tepat sasaran. (SULPA)

Read More

Guru Kurang, 105 Tamatan KPG Khas Papua Dikontrak

BCMerauke.com - Dalam tahun 2014 ini, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke akan melakukan kontrak kerja terhadap 105 tenaga guru tamatan Kolose Pendidikan Guru (KPG) Khas Papua.

“Nantinya, mereka akan ditempatkan di kampung-kampung untuk bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya demi anak didik. Sehingga proses belajar mengajar berjalan normal,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Felix Liem Gebze kepada tabloidjubi.com di Aula Bela Fiesta, Merauke, Kamis (3/4).

“Memang kita mempunya target agar mengontrak guru hingga 200-an orang. Hanya saja, dana yang sangat terbatas. Sehingga untuk sementara hanya dengan jumlah 105 orang,” tambah Felix lagi.

Kedepan, menurut Felix, tetap akan ditambah kuota jumlah tenaga guru kontrak. Sehingga bisa disebarkan ke semua kampung. Karena selama ini,  banyak sekolah tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasa, lantaran ketiadaan tenaga guru. “Ini yang kita lakukan pembenahan secara perlahan-lahan,” katanya.

Diakui jika banyak guru yang harusnya bertugas di kampung-kampung, masih berada di kota, karena sedang menyelesaikan SI untuk kualifikasi sesuai dengan aturan dari tingkat pusat. Mudah-mudahan, tahun depan, sudah selesai. Sehingga bisa kembali ke tempat tugas melaksanakan tugasnya sebagaimana biasa.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Dominikus Ulukyanan yang membidangi masalah pendidikan mengungkapkan, langkah yang dilakukan dinas untuk mengontrak guru dari tamatan KPG Khas Papua, sudah sangat tepat. Karena itu juga telah dibicarakan dalam beberapa kali pertemuan.

“Saya kira sangat tepat jika pemerintah mengontrak tenaga guru tamatan KPG Khas Papua. Karena mereka dari latar belakang guru, sehingga pasti siap untuk mengabdikan diri di kampung-kampung. Sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan normal kembali,” tandasnya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

WWF Diminta Jangan Lupakan Pribumi di Rawa Biru

BCMerauke.com - Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Merauke, Agustinus Djoko Guritno mengatakan, masyarakat asli Papua yang tinggal di dalam daerah Rawa Biru dan sebagai pemilik hak ulayat, agar tidak boleh dilupakan. Mereka harus diberikan perhatian oleh semua pihak termasuk, Yayasan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, sebuah organisasi konservasi.

Permintaan itu disampaikan Agustinus saat memberikan sambutan pada kegiatan lokakarya presentasi hasil kajian sosial ekonomi dan budaya serta jasa lingkungan di Rawa Biru yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Merauke Kamis (27/3).

Dikatakan, daerah rawa biru yang berstatus cagar alam itu merupakan penyangga air utama bagi masyarakat di Kota Merauke dan sekitarnya. Selain itu, berada juga dalam daerah kawasan lindung.

Olehnya, lanjut Agustinus, studi loka karya yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan dengan baik. Di rawa biru, terdapat masyarakat yang nota bene sebagai pemilik hak ulayat. Olehnya, harus diberikan perhatian dengan baik dan tak boleh dilupakan.

Masyarakat setempat, jelas dia, perlu diberikan ruang untuk bekerja demi menafkahi keluarga.  Kehidupan mereka sederhana juga, sehingga perlu diperhatikan.  Sehingga bisa hidup dan berkembang dengan baik dari waktu ke waktu.

Pasalnya, karena menetap di dalam kawasan konservasi, warga rawa biru tidak diperkenankan membuka lahan

Ditambahkan, selama ini, masyarakat setempat  menggantungkan harapan hidup dengan alam, misalnya, mencari ikan di sekitar.

“Dengan demikian, mereka tak memiliki sumber pendapatan yang jelas. Sehingga menjadi tugas serta tanggungjawab semua pihak untuk harus memberikan perhatian,”katanya.

Secara terpisah Direktur WWF Perwakilan Merauke, Paschalina Rahawarin mengatakan, loka karya dimaksud, diikuti 45 peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat di sekitar rawa biru, para pelanggan air PT Wedu, instansi terkait serta beberapa LSM terkait.

Lokakarya itu dimaksudkan untuk mencari rumusan terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam rawa biru. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Jhon Gluba Gebze:Mengurus Pemekaran Wilayah Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

BCMerauke.com - Tokoh Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze atau biasa disingkat JGG, menegaskan untuk mengurus dan memperjuangakan suatu pemekaran wilayah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut JGG pemekaran wilayah harus diperjuangkan tanpa henti.

“Perlu saya sampaikan kepada semua masyarakat, dari balik jeruji besi, saya masih terus berjuang untuk pemekaran sejumlah daerah dan atau wilayah di Selatan Papua,” tegas JGG saat memberikan sambutan di hadapan ratusan masyarakat di Sekretariat Pemekaran PPS, di Merauke, Kamis (27/3).

Menurut Gebze, usaha dan semangat perjuangannya, tetap dikobarkan dan tidak pernah berhenti mengurus pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS), Kota Merauke, Kabupaten Muyu serta dua kabupaten lain di Kabupaten Mappi.

Sekadar diketahui, mantan Bupati Merauke, JGG saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura. Bahkan pada Selasa (11/3) lalu, JGG selaku terdakwa korupsi penyelewengan dana APBD 2006-2009 Kabupaten Merauke sebesar Rp18,5 milyar untuk pembayaran souvenir kulit buaya, dituntut hakim enam tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta, ditambah hukuman subsidair enam bulan pidana kurungan.

“Dulu  saya pernah berjanji, sebelum meninggal, Provinsi Papua Selatan harus jadi. Olehnya, saya akan terus berjuang, karena telah didengar seluruh lapisan masyarakat di atas tanah ini. Dan, apa yang saya perjuangkan adalah sebagai suatu bentuk persembahan dan harapan kamu semua,” tandasnya.

JGG meminta semua warga Merauke berdoa agar setelah pemilihan umum (Pemilu) nanti  sudah ada perubahan, terutama berkaitan dengan pemekaran sejumlah daerah dan atau wilayah di Selatan Papua.

Menurut JGG, amanat Presiden RI tentang pembentukan Kota Merauke sudah diketahui seluruh masyarakat sejak beberapa bulan lalu. Sedangkan khusus Provinsi Papua Selatan, telah adanya pertemuan  bersama dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri  beberapa waktu lalu.

Sebagai tindaklanjutnya, kata mantan Bupati Merauke itu, beberapa orang sedang berada di Jakarta sekarang untuk menyerahkan data-data  penting lainnya. “Ya, setelah pelaksanaan pemilu, akan dilaksanakan pembahasan lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke, Leonardus Mahuze, dalam penutupan sidang pembahasan RAPBD 2014 beberapa waktu lalu, meminta kepada pemerintah Kabupaten Merauke agar membentuk tim asistensi yang melibatkan pihak legislatif dan eksekutif, terkait pemekaran Kota Merauke. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Akan Ada Patung Kritstus Raja Di Pulau Habe

BCMerauke.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke mengalokasikan anggaran hingga mencapai belasan miliar rupiah untuk rencana pembangunan Patung Kristus Raja yang akan dilakukan dalam waktu dekat di Pulau Habe. Masyarakat di Kampung Wambi, Distrik Okaba selaku pemilik hak ulayat atas pulau tersebut, telah memberikan dukungan penuh pembangunan patung di pulau itu.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Daud Holenger saat ditemui tabloidjubi.com di ruang kerjanya Jumat (28/3) mengatakan, anggaran telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Merauke. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, pembangunan Patung Kristus Raja akan mulai dilangsungkan di pulau tengah laut itu.

Lebih lanjut Holenger mengungkapkan, anggaran yang dialokasikan sangat besar hingga mencapai belasan miliar rupiah. Menurutnya, rencana untuk pengelolaan Pulau Habe, merupakan ide dan buah pikiran dari Bupati Merauke, Romanus Mbaraka.

Beberapa kali, pertemuan bersama masyarakat di Kampung Wambi dengan jumlah penduduk mencapai seribu lebih kepala keluarga dan secara keseluruhan adalah orang asli Papua, telah dilakukan.

Jadi, kata Holenger, tidak ada persoalan lagi. Karena tokoh adat di Kampung Wambi serta beberapa komponen terkait lain, sudah memberikan dukungan penuh. “Saya belum memastikan kapan pembangunan akan dilaksanakan. Tetapi dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Karena pelantikan para pejabat pun sudah dilaksanakan,” katanya.

Ditambahkan, jika Pulau Habe telah ditata dengan baik, maka akan menjadi salah satu tempat pariwisata andalan. Karena memiliki keunikan tersendiri. Selain pulaunya, juga di sekitar kampung, terdapat pasir berkualitas serta batu-batu yang tidak ada di tempat lain.

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam pertemuan dengan masyarakat di Kampung Wambi beberapa waktu lalu mengatakan, setelah Pulau Habe ditata, maka yang akan mengelola adalah masyarakat setempat. “Saya akan kirim beberapa anak dari kampung ini untuk bisa belajar tentang pariwisata di luar daerah,” katanya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Pemkab Merauke Gelontorkan Dana 2 Miliar ke KPU

BCMerauke.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke telah menggelontorkan dana senilai Rp2 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Merauke. Dana itu di luar yang dialokasikan oleh KPU Pusat. “Dana itu dapat digunakan atau dimanfaatkan guna menunjang berbagai persiapan menjelang pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014 nanti.,” kata Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, saat ditemui tabloidjubi.com di Swisbelt Hotel, Merauke,  Rabu (26/3).

Read More