Ady Muslimin, Ketua Rumah Koalisi Indonesia Hebat Jokowi-JK di Merauke mengatakan, usaha menjatuhkan pasangan calon nomor urut dua ini berhembus dari orang per orang dan beredar luas di Kota Rusa.
“Kampanye ini lebih banyak ditujukan kepada pihak Jokowi-JK.
Diantaranya tersebar isu bahwa jika Jokowi-JK terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, maka Papua akan terlepas dari NKRI (merdeka),” kata Ady ketika menghubungi SULUH PAPUA dari Merauke kemarin.
Ia mengatakan, menyikapi hal tersebut, Rumah Koalisi Indonesia Hebat
di Merauke melakukan aksi antisipasi dengan membagikan selebaran dan advokasi melalui media massa bahwa kampanye hitam tersebut tidak benar.
“Isu ini telah membuat masyarakat kuatir dan takut. Ini juga menunjukkan masyarakat masih terperangkap dalam dikotomi kepemimpinan negara yang dipimpin oleh sipil dan militer,” ujarnya.
Muslimin tidak menampik bahwa black campaign akan sangat berpengaruh pada pemilih di Papua. Namun, sejatinya, kampanye tersebut bisa menjadi boomerang mencoreng pihak lain yang telah menyebarkannya.
“Kami menolak kampanye hitam. Mengantisipasinya, kami juga melakukan advokasi melalui media massa, selebaran, kemudian juga pembekalan kepada relawan-relawan sebelum mereka kembali ke kampung atau distrik masing-masing,” jelasnya.
Direktur Yayasan Matahari Kehidupan itu menambahkan kampanye menyesatkan itu telah menciptakan teror bagi warga di pedalaman Merauke.
“Kami menilai bahwa kampanye hitam seperti ini sangat menyesatkan dan menebarkan teror di masyarakat, khususnya bagi warga eks transmigrasi dan warga pendatang di Merauke,” kata dia.
Menurut Muslimin, Panwaslu sebagai bagian dari penyelenggara Pilpres
semestinya menyelidiki kampanye yang telah mencoreng pihak Jokowi-JK.
“Panwaslu maupun kepolisian harus menyikapi dan menyelidiki teror ini. Menurut kami, isu ini adalah teror yang menimbulkan perasaan khawatir dan takut di masyarakat.”
Jerry Omona, Koordinator Media Relawan Papua untuk Jokowi-JK (Lapak) menjelaskan, kampanye hitam Papua akan ‘Merdeka’ jika Jokowi terpilih, sangat tidak elegan.
“Itu sangat tidak mungkin, Papua adalah bagian dari NKRI, pihak yang menghembuskan kampanye ini hanya bertujuan untuk menciptakan Merauke tidak aman,” katanya.
Kampanye hitam, kata Jerry, jelas melanggar Undang-Undang nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
“Dalam kampanye, sangat jelas dilarang untuk mengancam, melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Pasangan Calon yang lain. Termasuk, merusak atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon,” kata Jerry.
Perihal lain yang sangat tidak diperbolehkan dalam kampanye adalah, mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD RI 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan juga dilarang. Apalagi sampai menggunakan lambang negara yang mirip burung Garuda, ya itu jelas dilarang oleh UU,” tegas Jerry Omona. (SULPA)
0 komentar:
Post a Comment