Konsep Gerbangku Akan Ditiru Pemerintah Pusat

Bupati Merauke, Bpk. Romanus Mbaraka, ketika menerima piagam penghargaan dari Kemendagri melalui Sekjen Diah Anggraeni pada bulan Oktober yang lalu untuk Program Innovative Government Awards-IGA 2012. Bupati Merauke dinobatkan sebagai satu dari 30 Bupati/ Walikota terbaik.

BCMerauke.com - Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT menggelar pertemuan dengan para pendamping Gerbangku, Para Kepala Distrik dan Aparat Kampung se Kabupaten Merauke guna mengevaluasi dan pengkajian kembali tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011, 2012 dan 2013 masuk dalam perekrutan pendamping Gerbangku. Dengan adanya konsep Gerbangku, saat  ini Bupati Merauke menjadi salah satu inspirator untuk lahirnya UU atau kebijakan pemerintah tentang satu milyar satu kampung yang akan diberikan oleh negara melalui APBN. Untuk itu Menteri Keuangan Negara mengutus perwakilannya untuk bertemu dengan Bupati Merauke guna merumuskan konsep Gerbangku.

“Konsep Gerbangku akan ditiru oleh pemerintahan pusat (Nasional) karena satu kampung akan diberikan satu milyar dari APBN, inii keuangannya sementara diterapkan. Saya baca lewat internet Departemen Keuangan itu curi-curi penggalan yang dimasukan konsep Gerbangku untuk Kabupaten Merauke. Mereka sudah jujur mengaku sama saya. Jadi betapa manfaatnya konsep ini, begitu pula konsep ini ditirukan oleh bupati di Sumatera.”terangnya pada pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Wiyata Mandala Merauke Selasa (4/3).  Khusus untuk orang asli Papua, Gerbangku mendorong bagaimana mereka mendapat pelayanan langsung di kampung karena di Kota, perbandingan jumlah penduduk non Papua hampir 80% sedangkan orang asli Papua hanya sekitar 18 % saja.

Oleh karena itu Gerbangku didorong oleh semua stakeholder bukan hanya para pendamping, semua harus berperan jadi pelaku bukan penilai, karena konsep Gerbangku mendorong Merauke tumbuh dan  mendorong ekonomi  rakyat bertumbuh serta mobilitas pergerakan masyarakat kampung semakin lancar. Para Kepala Distrik diminta  segera menyusun standarisasi harga lokal, transportasi dan fasilitas lain untuk dimasukan dalam penyusunan pointernya, sedangkan para pendamping membantu memberikan masukan tentang kendala administrasi dana Gerbangku. Ia menambahkan pada zaman sekarang aparatur dituntut harus trampil dan cerdas, bagi yang tidak trampil dan cerdas kemungkinan akan bergeser dan hanya akan menjadi komentator atau penilai. “Karena dia tidak lagi berpikir untuk bagaimana berkreasi, berinovasi dan kemudian dia akan menjadi implisiten pikirannya dan akan muncul kata-kata ‘ ah orang rambut panjang saja yang dikasih tugas’ terang bupati.

“Kalau bisa sekarang semua aparatur wajib trampil dan cerdas, tidak lagi berprinsip ‘aku Papau’ itu tidak lagi.’”tambahnya. Oleh karena itu ketrampilannya dan kecerdasan orang asli Papua harus betul-betul didorong. Bukan hanya untuk yang asli Papaua saja tetapi yang lainnya juga harus terus didorong semua pekerjaan mulai dari lapangan sampai dengan keuangan harus standarisasi  sesuai aturan karena Gerbangku nanti akan di audit oleh tim BPK. (Sumber : http://suara.merauke.go.id/)

Read More

Sistem Pendidikan Pemerintah Harus Ditata Ulang

BCMerauke.com - Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan bimbingan teknis penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) bagi aparatur dilingkungan Pemda Merauke yang dibacakan Asisten 3 Kabupten Merauke, Urbanus Kaize di Hotel Itese Merauke Senin (14/4) menyampaikan, berbagai macam persoalan dalam instansi pemerintah yang diakibatkan sistem pendidikan di pemerintah yang tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka dapat mengolah kepemerintahaan yang lebih baik dimana reformasi birokrasi merupakan langka strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Penetapan Perpres Nomor 18 Tahun 2010 tentang grensain reformasi yang meliputi seluruh instansi dalam lingkup pemerintah di semua aspek, yakni pertama tentang managemen pemerintah yang terdiri dari 8 unsur penting yaitu dalam membangun organisasi yang tepat fungsi.

Selanjutnya mengatur sistem prosedur kerja yang lebih efektif dan efisien, terukur sesuai dengan prinsip-prinsip good goverment. SDM aparatur yang cerdas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Peraturan regulasi yang benar dan lebih tertib tidak tumpang tindih dan kondusif, meningkatkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Selanjutnya akuntabilitas yaitu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas tentang kinerja birokrasi dan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta birokrasi yang integritas dan kinerja yang tinggi.

Terkait dengan LAKIP Pemda Merauke dalam beberapa Tahun terakhir ini belum ada perkembangan yang signifikan, oleh karena itu perlu dilakukan fasilitasasi terhadap penyusunan LAKIP agar tahun kedepan Pemda Merauke akan semakin baik dan konsisten. Untuk itu bimtek ini merupakan agenda penting dan strategis dalam menyusun reformasi birokrasi khusus di bidang akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi tentang penetapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan dan penanganan sistemnya kedepannya dapat dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemda Merauke. (Sumber : http://suara.merauke.go.id/)

Read More

Ratusan Warga Saksikan Pesawat Kepresidenan di Bandara Mopah

BCMerauke.com - Pesawat Kepresidenan jenis Boeing seri 737-800 mendarat dengan mulus di Bandara Mopah-Merauke Kamis (17/4) sekitar pukul 13.00 WIT. Ratusan masyarakat mendatangi area bandara menyambut kedatangan pesawat tersebut yang ditumpangi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Sudi Silalahi bersama rombongan.

Kepada sejumlah wartawan, Mensesneg menjelaskan, pembelian pesawat tersebut dilakukan setelah mencermati dan menghitung kembali jika menyewa pesawat lain untuk berbagai kegiatan presiden dalam lima tahun, jauh lebih mahal.

Olehnya, langkah yang diambil membeli pesawat dimaksud dengan tujuan agar adanya penghematan biaya.

Dalam satu tahun, lanjut Mensesneg, uang yang dihemat dari pemanfaatan pesawat adalah senilai Rp 144 milyar. “Ya, tentunya pesawat tersebut, dapat digunakan dan atau dimanfaatkan oleh presiden selanjutnya untuk berbagai kegiatan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, tentunya sebelum pesawat digunakan Presiden RI, perlu dilakukan uji terbang. Sekaligus dapat dipastikan kelayakannya dan mendapatkan sertifikasi dari instansi terkait.

Jika masih ada yang kurang, katanya, tentu akan dilakukan perbaikan. Pengadaan pesawat dimaksud, tidak ada sedikit pun keraguan. Pesawat RI 1 ini dilengkapi fasilitas anti rudal.

Dalam uji kelaiakan itu, lanjut Mensesneg, tentu yang diperhatikan adalah jarak tempuh non stop selama sebelas jam. Olehnya, dipilih rute penerbangan dari Sabang ke Merauke dan akan berlanjut menuju Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan harga pembelian pesawat mencapai kurang lebih  delapan ratus milyar rupiah.

Secara terpisah Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, yang dimintai komentarnya mengatakan,  atas nama masyarakat dan pemerintah, pihaknya mengucapkan terimakasih, karena Pesawat Kepresidenan dapat terbang ke wilayah paling Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita semua,” tandasnya.

Pantauan tabloidjubi.com, kurang lebih dua jam di Bandara Mopah, pesawat langsung terbang kembali dan akan menuju ke Kabupaten Rote-Ndao. Sementara ratusan warga memanfaatkan kesempatan dengan foto bersama di depan pesawat itu. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Bupati Merauke Diminta Rekomendasi 20 Orang Marind Jadi Anggota DPRD

BCMerauke.com - Bupati Merauke Romanus Mbaraka diminta merekomendasikan 20 nama orang Marind untuk dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke periode 2014-2019.

Permintaan itu disampaikan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken dalam keterangan persnya, Kamis (17/4).

Menurut Ndiken, pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) pada 9 April 2014 lalu telah dilakukan dan masyarakat Marind sebagai pemilik negeri di Merauke ini merasa telah dirugikan.

“Kami melihat pelaksanaan Pileg tak terlalu baik, karena kurang sosialisasioleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Bahkan, dalam pelaksanaan pencoblosan, banyak pelanggaran yang ditemukan. Kami tak pernah mengungkit semua itu. Karena jika terjadi, maka tidak menutup kemungkinan Pileg bisa dilakukan kedua kalinya,” tegas Ndiken.

Ndiken mengaku, orang Marind tidak ingin mempersalahkan semua itu. Namun, kata dia, bersama orang Marind lainnya pihaknya bersepakatuntuk ‘memotong jalan’ dengan meminta kepada Bupati Merauke serta KPU agar mengambil kebijakan untuk 20 anak Marind dapat dilantik dan menjadi anggota dewan selama lima tahun ke depan.

Ndiken menegaskan, selama ini, orang Marind sudah terlalu bersikap sabar terhadap berbagai posisi yang ditempati termasuk di lembaga legislatif. “Silakan lacak di daerah mana pun, suku mana yang mau sabar terus jika posisi-posisi penting ditempati orang non-Papua. Hanya orang Marind di negeri ini yang terlalu sabar. Tetapi ingat bahwa, kami mempunyai batas kesabaran juga,” tegasnya dengan suara tinggi.

Dia juga menegaskan agar KPU tidak boleh melakukan pleno terlebih dahulu yang telah ditetapkan pada tanggal 22 April 2014. Perlu adanya pembicaraan bersama bupati  serta KPU. Sehingga ada solusi serta titik temu untuk mengakomodir 20 nama orang Marind yang diusulkan.

Daftar nama-nama orang Marind yang harus diakomodasi oleh Bupati Merauke serta KPU yakni, Hendrikus Ndiken, Daniel Walinaulik, Romanus B Gebze dan Maria Beatrix Gebze (Dapil I).  Berikutnya adalah Vincentius Mekiuw, Kanesia Mekiuw, Hary Ndiken, Josef Mahuze, Nicolaus T Mahuze, Hendrikus Dinaulik (Dapil II).

Nama-nama lainnya yakni, Ignasius Ndiken, Benyamin Kaize, Antoni Abdula Wandia, Bernadus Ndiken, Frida Felisia Basik-Basik (Dapil III). Selain itu, Moses Kaibu, Gerardus Kaize, Simon Balagaize, Soter Kamiawi serta Urbanus Ndiken (Dapil IV).

Sementara Ketua Dewan Pendamping Rakyat (DePeRa) Kabupaten Merauke, Simon Metalmety,  menegaskan pihaknya telah melayangkan surat kepada Menkopolhukam agar memberikan rekomendasi secara langsung kepada Bupati Merauke, sehingga menetapkan 20 orang Marind menjadi anggota dewan dari total seluruhnya 30 orang.

“Kami tetap akan mengawal terus surat tersebut dan harus menyetujui untuk diakomodir 20 orang Marind menjadi wakil rakyat. Dengan kehadiran mereka di lembaga legislatif, maka akan bekerja memperjuangkan apa yang menjadi keinginan serta harapan orang Papua,” tandasnya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Papan Nama Kantor DPC PAN Merauke Dirusak Orang

BCMerauke.com - Papan nama Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Merauke diobrak-abrik oleh orang tak dikenal. Akibat pengrusakan yang diduga menggunakan parang atau kampak itu, papan nama itu tak dapat digunakan lagi.

Ketua DPC PAN Kabupaten Merauke, Hary Ndiken, mengatakan pengrusakan itu terjadi pada Selasa, 15 April 2014 dini hari. “Memang saat itu, ada yang tidur di kantor. Namun karena dini hari, sehingga tidak mengetahui secara pasti dan jelas siapa pelakunya,” katanya saat ditemui tabloidjubi.com, di kantornya, Kamis (17/4).

Menurut Hary, dirinya juga tak mengetahui secara pasti  siapa pelaku pengrusakan papan nama Kantor DPC PAN. “Kami sudah melaporkan secara resmi ke Polres Merauke agar kasus ini diusut tuntas,” ujarnya.

Hary menduga pengrusakan itu terkait dengan masalah politik. “Kalau soal perolehan suara, mungkin tidak ada kaitan. Tetapi terkesan ada unsur memancing yang hendak dilakukan. “Tetapi kami tidak akan  terpancing sama sekali. Intinya,  siapa pun juha jika ada rasa ketidakpuasan terhadap kami, silakan datang untuk menyelesaikan masalah  bersama,” pintanya.

Menyinggung isu ada kubu-kubuan di dalam DPC PAN Kabupaten Merauke, Hary membantahnya. “Siapa yang bilang begitu. Silakan disebutkan identitas orang tersebut. Perlu saya sampaikan bahwa Ketua DPC PAN Kabupaten Merauke hanya satu yakni Hary Ndiken,” tegas dia.

Pantauan tabloidjubi.com, aktivitas di kantor tersebut berjalan sebagaimana biasa.  Sementara papan yang dirusaki bersama  Bendera Merah Putih, terpaksa dibongkar dan diamankan di belakang kantor. Karena tidak bisa digunakan dan atau dimanfaatkan lagi.

Kasubag Humas Polres Merauke, Iptu Richard Nainggolan membenarkan adanya kasus tersebut dan sedang ditangani oleh kepolisian sekaligus  mengusut lebih jauh siapa pelaku pengrusakan Papan Kantor DPC PAN Kabupaten Merauke itu. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Gaji Setahun Tak Dibayar, Perawat Polisikan Kadis Kesehatan Merauke

BCMerauke.com - Akibat gajinya selama setahun tak dibayar, Yohana Gebze, salah seorang perawat yang bertugas di Puskesmas Mopah bersama suaminya Johan Gebze melaporkan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Merauke, Stef Osok ke Polres Merauke pada Rabu (16/4).

Menurut Yohana, gajinya itu belum dibayarkan selama satu tahun pada tahun 2013 lalu. “Memang pihak dinas menahan gaji karena  tak masuk kantor. Tapi saya mempunyai alasan sangat jelas. Saat itu sedang sakit dan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke, memberikan hasil jika terdapat batu empedu di dalam tubuh. Sehingga harus lebih banyak istirahat,” katanya kepada tabloidjubi.com, Rabu (16/4).

Yohana mengungkapkan, pada November 2013, dirinya sempat dipanggil dua kali Kadis Kesehatan Merauke. Saat itu, ia datang dan bertemu Kadis, sekaligus menyampaikan sakit yang diderita, termasuk menunjuk hasil dari rumah sakit. “Hanya saja, Pak Kadis seperti tidak merespon baik,” katanya.

Beberapa minggu kemudian, kata Yohana, Kadis memanggilnya lagi dan disampaikan jika masih dalam keadaan sakit, apalagi ditambah penyakit maag yang diderita. “Jadi, bukan karena saya malas dan tidak mau masuk kantor. Itu semata-mata akibat sakit,” katanya.

Setelah dipanggil kedua kali itu, maka nota dinas keluar kembali dan diminta agar dapat menjalankan dan atau melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Sehingga tepat pada 28 November 2013,  dia mulai masuk kerja kembali dan disampaikan jika gaji akan dibayar. Tapi hingga Desember, belum ada penyelesaian gajinya.

“Rupanya bendahara dinas baru membayar pada Januari 2014. Itupun hanya satu bulan saja. Padahal, telah disampaikan kalau sudah bekerja kembali, gaji akan diselesaikan semua. Karena tidak puas, saya kembali bertemu Kadis untuk mempertanyakan. Saat itu, diminta harus mendapat surat keterangan dari kepala puskesmas. Semua itu saya turuti dengan mengurus,” tandasnya.

Tapi begitu membawa surat kepala puskesmas dan bertemu bendahara dinas, katanya, disampaikan jika gaji telah disetor kembali ke kas daerah. “Saya tidak menunggu lama dan meminta slip setoran kembali gaji tersebut. Namun, tidak ditunjukkan juga,” katanya.

“Tadi pagi (Rabu, 16/4), saya masih sempat kembali ke Kantor Dinas Kesehatan Merauke dan bertemu bendahara untuk mempertanyakan gaji tersebut. Tetapi jawaban yang tidak terlalu rasional dan terkesan memutarbalikan fakta. Bahkan, bendahara sendiri mengaku jika gajinya masih ada. Padahal beberapa bulan lalu disampaikan jika telah dikembalikan ke kas daerah,” tegasnya.

Sementara itu, suami korban, Johan Gebze mengaku, dirinya mendampingi isteri untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Merauke. “Kita sudah berulang kali datang ke Kantor Dinkes Merauke dan meminta agar gaji isteri saya diselesaikan. Namun, terlalu banyak alasan. Sehingga lebih baik dilaporkan ke Polres Merauke. Sehingga pihak-pihak terkait dipanggil dan dimintai keterangan,” ujarnya.

Kapolres Merauke, AKBP Sri Satyatama melalui Kasubag Humas Polres setempat, Iptu Richard Nainggolan mengaku, belum mendapatkan laporan secara resmi. “Nanti saya lakukan pengecekan di Bagian SPK. Karena mungkin pengaduan baru masuk disana,” kata Nainggolan. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Penganiayaan Pakai Sajam Marak, Polres Merauke Tegakkan Hukum

BCMerauke.com - Untuk memberikan rasa jerah kepada mereka yang selalu membawa senjata tajam seperti pisau, parang, busur dan anak panah serta sajam lainnya, Polres Merauke akan mulai menerapkan penegakan hukum.

“Ini karena berangkat dari tingginya kasus penganiayaan pada Bulan Maret 2014  hingga mencapai 34 kasus. Angka tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum,” kata Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sri Satyatama kepada tabloidjubi.com di ruang kerjanya, Rabu (16/4).

Menurut Sri, masyarakat yang membawa senjata tajam, dikenakan Undang-Undang Darurat  Nomor 12 Tahun 1999 dengan ancaman  hukuman 10 tahun penjara.

“Kami akan segera menegakan aturan hukum, terutama kepada mereka yang membawa senjata tajam saat bepergian. Karena itu akan sangat rentan melakukan tindakan kriminalitas. Apalagi banyak kasus penganiayaan  pada Bulan Maret yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam,” tegas Sri.

Polres Merauke juga, lanjut Kapolres, akan meningkatkan operasi penertiban pada malam hari. Karena banyak orang membawa senjata tajam tanpa alasan jelas. “Ini harus segera ditertibkan dan jika pelaku ditangkap, maka akan diproses sesuai aturan hukum berlaku,” tandasnya.

Secara terpisah Kasubag Humas Polres Merauke, Iptu Richard Nainggolan mengakui juga jika angka kriminalitas mengalami peningkatan pada Bulan Maret lalu. “Saya dapat laporan pengaduan di Bagian SPK, ditemukan banyak kasus penganiayaan,” tuturnya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Sriwijaya Air Fokuskan Perhatian di Pasar Papua

BCMerauke.com - Managemen maskapai Sriwijaya Air memberikan fokus perhatian terhadap pasar di Papua. "Sebab jumlah penumpang dari waktu ke waktu dengan tujuan Makassar, Surabaya, Jakarta serta beberapa daerah lain, mengalami peningkatan,” kata Comercial Director Sriwijaya Air, Toto Nursatyo kepada sejumlah wartawan di Bandara Mopah-Merauke, Rabu (16/4).

“Memang kami memberikan fokus perhatian lebih besar kepada penerbangan ke Papua. Karena pasca tidak beroperasinya Pesawat Merpati, maka jumlah penumpang yang menggunakan jasa Sriwijaya Air, terus mengalami peningkatan jumlah penumpang dari waktu ke waktu,” tambah Toto.

Beberapa rute yang telah dibuka untuk wilayah Papua, demikian Toto, adalah  Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika serta Merauke. Kedepan, beberapa daerah lain akan tetap dimasuki Pesawat Sriwijaya Air. “Kita juga membuat akses lebih banyak terutama dari Papua menuju Makassar. Karena Makassar sebagai indikator dan penyebaran penumpang ke daerah lain di wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Diakui jika jumlah pesawat yang dioperasikan ke Papua sekarang berkisar antara enam sampai tujuh unit untuk melayani beberapa daerah tersebut. Bahkan, sekarang ini, telah dibuka penerbangan Merauke-Makassar langsung. Tidak harus menyinggahi Jayapura lagi.

“Memang kami masih melakukan ujicoba untuk pengoperasian yang dilakukan tiga kali dalam seminggu. Penerbangan sudah mulai dan semalam kami dari Makassar terbang langsung ke Merauke dengan jumlah penumpang 74 orang. Saat kembali ini, penumpangnya mengalami peningkatan hingga 118 orang,” tuturnya .

Pesawat yang digunakan, lanjut Toto, seri 737 500. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa jika pasar mengalami perkembangan, jenis pesawat yang digunakan lebih besar lagi dengan seri 737 800. Dan, itu dapat dioperasikan setiap hari.

Direktur PT Megatama yang juga merupakan agen tiket, Ali Syahbana  ketika dimintai komentarnya mengatakan, langkah yang dilakukan Managemen Sriwijaya Air dengan membuka rute penerbangan dari Merauke langsung Makassar adalah sesuatu hal yang sangat positif.

“Saya kira ini adalah terobosan besar dan pasti banyak orang akan menggunakan jasa penerbangan tersebut dari Merauke-Makassar. Dulu kan Merpati biasa terbang langsung Merauke-Makassar. Tetapi setelah tidak beroperasi, maka rute dimaksud tidak terlayani,” katanya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Lakukan Penganiayaan, Siswa Kelas III Ujian Di Polres Merauke

BCMerauke.com - Sebagai tersangka penganiayaan seorang wanita dibawah umur, FW siswa Kelas III dari salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Merauke, harus mengikuti Ujian Nasional (UN) di ruangan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Merauke.

Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sri Satyatama membenarkan jika FW adalah tersangka penganiayaan dan selama ini ditahan di Polres Merauke. “Karena duduk di bangku Kelas III, maka dia diberikan kesempatan mengikuti ujian,” katanya saat ditemui tabloidjubi.com di ruang kerjanya, Rabu (16/4).

Polres Merauke, kata Sri mengambil suatu kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mengikuti ujian, karena sudah dibangku Kelas III. “Kami menyiapkan salah satu ruangan di Reskrim sekaligus memberikan kesempatan mengerjakan soal-soal ujian yang diberikan panitia dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke,” ujarnya.

Selama ujian berlangsung, lanjut Kapolres, FW didampingi salah seorang pengawas. Polres tidak memberikan izin agar siswa itu mengikuti pelaksanaan ujian di sekolah lantaran adanya penolakan keluarga korban. Apalagi, sampai sekarang, belum ada perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak.

“Kami juga mengantisipasi jangan sampai keluarga korban menyerang tersangka ketika sedang mengikuti UN. Olehnya, diambil kebijakan agar bersangkutan ujian di Polres, tetapi tetap dalam pengawasan yang dilakukan tim dari instansi terkait,” tandasnya.

Sementara itu, FW yang ditemui usai menyelesaikan soal-soal ujian menuturkan, meskipun berada di sel tahanan Polres Merauke, namun dirinya bisa belajar setelah adanya buku-buku yang dihantar keluarga. “Ya, saya bisa menyelesaikan soal-soal ujian. Karena selama di dalam tahanan, selalu belajar setiap hari,” tuturnya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Polisi Amankan 950 Liter BBM Ilegal

BCMerauke.com - Polres Merauke mengamankan 950 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga ilegal di kawasan pantai Payum, Kota Merauke, Minggu (13/4/2014)

Kasubag Humas Polres Merauke, Iptu R Nainggolan ketika dikonfirmasi SULUH PAPUA, Senin (14/4/2014) mengatakan, BBM tersebut belum diketahui pemiliknya. Karena itu, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

“Untuk sementara 950 BBM berjenis bensin itu ilegal yang diduga akan disenludup ke negara tetangga Papua Nugini (PNG) sebab diangkut tanpa ada surat-surat,” ujarnya.

Pihaknya akan mengembangkan kasus ini dengan memeriksa saksi supir pengangkut untuk mengetahui pemiliknya dan surat-surat ijin.

BBM tersebut diangkut oleh sebuah mobil pick up. Sopir pengangkut BBM ilegal itu sudah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi.

Menurut penuturan si sopir, dirinya hanya diminta seseorang berinisial HH untuk mengangkut BBM bersebut ke pantai Payum untuk diangkut ke PNG dengan speed boat. (SULPA)

Read More

Wartawan Harus Kawal Proses Pileg

BCMerauke.com -  Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Merauke, Benediktus Tukidjo berharap agar wartawan mengkawal proses pemilihan legislatif (pileg) hingga final.

“Terus terang kami sangat berterima kasih terhadap rekan-rekan pers yang mengkawal proses pileg dari tahapan pendaftaran caleg sampai pencoblosan. Kami berharap rekan-rekan wartawan terus mengkawal proses pesta demokrasi di Merauke ini hingga tuntas,” katanya kepada SULUH PAPUA belum lama di Merauke.

Pihaknya menginginkan proses pemilu yang kondusif, sehingga ditetapkan PPL yang ditempatkan di TPS serta relawan untuk mengawasi mulai dari persiapan TPS sampai selesai penghitungan suara dan semua berjalan aman.

Selanjutnya, taka Tukidjo, pengawasan di Distrik dilakukan Pengawas Pemilu Distrik (PPD) yang bertugas mengawasi perhitungan suara di tingkat distrik.

Setelah rekap di tingkat distrik PPD akan mengkawal juga pergeseran sampai ke tingkat KPUD.

Semua tugas PPL dan PPD itu tentunya tidak terlepas dari bantuan media massa (wartawan) untuk mengawasi proses tersebut. Sehingga Panwaslu tetap berharap agar wartawan tetap mengawasi tugas PPL dan PPD, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. (SULPA)

Read More

Desember 2014 Batas Masa Aktif KTP Nasional Non e-KTP

BCMerauke.com -Desember 2014 batas masa aktif Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional non elektronik. Sebenarnya batas waktu yang ditentukan Pemerintah Pusat Januari 2014 namun karena banyak yang belum melakukan perekaman e-KTP sehingga diperpanjang KTP non e-KTP diperpanjang hingga Desember nanti.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Merauke, Ir. Dominikus Yomkondo, M.Si saat ditemui Suluh Papua beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, KTP nasional non e-KTP masih bisa digunakan sampai Desember 2014 namun Januari 2015 sudah tidak bisa digunakan lagi namun tergantung kebijakan pusat.

Disampaikan, jumlah wajib e-KTP di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun lalu, sekitar 130 ribu lebih jiwa telah melaksanakan wajib e-KTP dan diawal tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 20 ribu jiwa wajib e-KTP sehingga menjadi 150 ribu jiwa. Dan sekitar 20 ribu jiwa itu pada umumnya merupakan penduduk yang baru beranjak berusian 17 usia wajib KTP.

Disampaikan, usianya 17 tahun wajib melakukan perekaman e-KTP sehingga sekitar 20 penduduk yang sebagian besar usia 17 tahun wajib KTP belum melakukan perekaman e-KTP. Sehingga masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP itu segera melakukan perekamanan sebab selain sebagai identitas diri, manfaat e-KTP guna mempermudah pengurusan berbagai administrasi kepemerintahan maupun swasta.

“Saran juga kepada punya KTP nasional non e-KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP segera melakukan perekaman agar supaya ketika KTP non e-KTP tidak lagi digunakan masyarakat tidak sulut dalam  mengurus berbagai keperluan misalnya keperluan pendidikan, bekerja, mendapat bantuan dan sebagainya,” ujarnya.  (SULPA)

Read More

Saksi Partai Golkar Kecewa Dibayar Rp 100 Ribu

BCMerauke.com - Saksi Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Merauke yang ditugaskan untuk mengawasi tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Merauke kecewa karena hanya dibayar oleh Partai Rp 100.000.

Nurmina Letsoin saksi Partai Golkar yang mengawasi di TPS Kelurahan Mandala Merauke pada pencoblosan Pemilu legislatif 9 April 2014 kepada Suluh Papua di Merauke kemarin mengatakan, honor 100 ribu yang diberikan Partai Golkar tak sebanding dengan waktu yang direlakan saksi untuk duduk di TPS mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 bahkan jam 3 subuh untuk proses perhitungan suara.

Dikatakan Nurmina Letsoin bahwa dirinya sudah berkali-kali menjadi saksi Partai Golkar saat pemilu. Pemilu Legislatif 2009 lalu dia menjadi saksi partai Golkar dan dibayar Rp 300 ribu tahun 2014 ini malah dia hanya dibayar Rp 100 ribu.

Dikatakan, semua saksi Partai Golkar memprotes pembayaran Rp 100 ribu tersebut mereka sudah mendatangi kantor DPD Golkar Kabupaten Merauke untuk mengembalikan uang dan meminta pembayaran ditamba menjadi Rp 400 ribu sebab waktu mereka duduk di TPS dari jam 7 pagi sampai jam 3 subuh menjelang pagi capenya tak cukup Rp 100 ribu.

“Kami saksi Golkar duduk mengawasi di TPS mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 subuh hanya diberi makan satu kali saja. Sementara saksi partai lain makan dua kali dan mereka juga dapat snek sedangkan kami saksi Golkar makan hanya sekali baru dibayar hanya Rp 100 ribu. Kami tidak terima kami tuntut ketua DPD Golkat Merauke bayar kami 400 atau 500 ribu per saksi,” ujar Nurmina Letsoin. (SULPA)

Read More

Polisi Kantongi Identitas Residivis Pemerkosaan di Merauke

BCMerauke.com - Kepolisian Resor Merauke, telah mengantongi identitas redivis pemerkosaan yang sering beraksi di kawasan Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke. Kepolisian sedang mengejar pelaku yang berkeliaran di dalam  hutan Taman Nasional Wasur guna diproses hukum.

Hal itu dikatakan Kapolres Merauke  Ajun Komisaris Besar Polisi, Sri Satyatama, Sik saat ditemui Suluh Papua di Merauke Minggu (13/4/2014). Kapolres menyampaikan, kepolisian sudah mengetahui alamat tempat tinggal pelaku namun pelaku tak pernah di rumah pelaku sudah masuk kedalam hutan taman nasional Merauke.

Anggotanya terus mengejar pelaku sampai ketemu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku diduga telah melakukan pemerkosaan dengan kekerasan derhadap wanita yakni seorang PNS dan Seorang Mahasiswa di kawasan Taman Nasional Wasur  dengan waktunya berbedar.

Diungkapkan, motif pemerkosaan sama pelaku pelaku menganiaya korban terlebih dulu hingga tak berdaya baru memaksa korban untuk membuka pakaian kemudian memerkosa korban dan kabur meninggalkan korban di TKP.

Disampaikan, korban yang pertama seorang PNS saat melintas dengan sepeda motor di TKP dihadang oleh pelaku. Korban dianiaya hingga tak berdaya dan ditarik masuk kedama hutan  dipaksa membuka pakaiannya  lalu diperkosa.

Korban kedua, lanjut Kapolres, seorang mahasiswa yang sedang memarkir motor di TKP untuk menikmati kesejukan kawasan Taman Nasional tiba-tiba ditodong oleh pelaku menggunakan parang lalu dibawah kedalam hutan. Sesampai didalam hutan korban lalu dianiaya hingga tak berdaya dan diperkosa. (SULPA)

Read More

Antisipasi Musibah, Badan SAR Harus Memiliki Fasilitas Memadai

BCMerauke.com - Untuk mengantisipasi berbagai musibah dan bencana, baik kecelakaan di laut maupun kasus-kasus lain, maka Badan SAR harus memiliki fasilitas lengkap agar dapat melakukan pertolongan cepat.

Permintaan itu disampaikan Staf Ahli Bupati Merauke, HBL Tobing ketika memberikan sambutan pada pelatihan SAR potensi water rescue Kantor SAR Merauke yang berlangsung di Aula Bela Fiesta Selasa (15/4). Menurutnya, selain dukungan peralatan, juga  sumber daya manusia (SDM),  dipersiapkan secara baik dan matang.

“Kita tidak dapat memungkiri jika banyak musibah yang terjadi, badan SAR mempunyai peran sangat penting dalam mempersiapkan peralatan maupun personil untuk memberikan pertolongan terhadap para korban. Sehingga perlu kesiap-siagaan secara dini,” katanya.

Sementara itu, Deputi Badan SAR RI, Marsekal (TNI) Sunarbowo Sandi mengatakan, pelatihan semacam ini digelar rutin setiap tahun.

Tidak hanya melibatkan anggota SAR saja, tetapi beberapa komponen lain termasuk masyarakat. Sehingga jika ada musibah yang terjadi,  mereka yang telah dilatih, dapat memberikan pertolongan kepada para korban.

Dijelaskan, berbagai kegiatan yang dijalankan Badan SAR untuk memberikan pertolongan terhadap para korban dalam suatu musibah adalah  semata-mata bentuk kemanusiaan. Olehnya, dalam menjalankan tugas pertolongan dilapangan, petugas selalu diingatkan agar menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik mungkin.

Ketua Panitia Kegiatan, Retno Budiarto dalam laporannya mengatakan, para peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 40 orang yang terdiri dari para nelayan serta beberapa komponen lain. Kegiatan berlangsung selama tiga hari kedepan. Selain teori, akan dilanjutkan dengan praktek di laut. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Pra Rekontruksi Pembunuhan Brigpol Ayomi Diduga Hanya Rekayasa

BCMerauke.com - Prarekonstruksi terhadap pembunuhan anggota polisi di Pospol Trikora, Brigadir Polisi (Brigpol) Levianus Ayomi beberapa waktu lalu oleh Polres Merauke, diduga hanya suatu rekayasa semata yang dilakukan Polres Merauke. Akasannya, banyak kejanggalan yang terjadi saat para pelaku memerankan adegan penikaman.

Dugaan itu dikatakan Uskup Agung Merauke, Mgr Nicolaus Adi Seputra, MSC,  saat ditemui tabloidjubi.com di Sekretariat Keuskupan Selasa (15/4).

Menurutnya,  berdasarkan keterangan beberapa saksi mata saat pelaksanaan rekonstruksi, pelaku atas nama TK, sepertinya masih mencari-cari sasaran penikaman. Begitu juga pemadaman stop contact. Para pelaku, masih mencari-cari tempat lagi. Juga beberapa kejanggalan lain.

Berdasarkan  sejumlah kejanggalan itu, kata  Uskup,  pada tanggal 8 April 2014 lalu,dirinya bersama Aloysius Dumatubun datang ke Polres sekaligus  meminta izin kepada Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sri Satyatama  agar bertemu  mereka yang katanya sebagai pelaku pembunuhan Brigpol Ayomi.

“Saya menyampaikan kepada Kapolres bahwa saya ingin membantu polisi mengungkap kebenaran siapa pelaku pembunuhan anggota polisi itu. Kami  ingin mendengar secara langsung dari mulut mereka sendiri. Jadi, perlu didengar apakah benar mereka pelakunya atau bukan. Akhirnya, saya diizinkan bertemu mereka,” ujar Uskup.

Awalnya, lanjut Uskup, pertemuan dilakukan bersama FP. Saat ditanya, dia mengaku bahwa dirinya termasuk pelaku dalam kasus pembunuhan  Ayomi.

“Saya tanya kembali sampai tiga kali dan meminta untuk menjawab dengan  sesungguhnya  sesuai hati nurani. Dari situ, dengan polos mengaku, tidak tahu apa-apa dan dirinya hanya menyerahkan diri karena kasus percobaan pemerkosaan,” tandasnya.

Berikutnya, jelas Uskup, AB yang ditanya. AB  mengaku tidak tahu-menahu kasus pembunuhan tersebut. Saat kejadian, ia sedang mengikuti acara 40 malam di Jalan Natuna. “Saat itu, saya ditangkap dan  pertanyaan yang mengarah kepada pembunuhan korban Ayomi. Bahkan, saya ditempeleng serta ditendang di salah satu rusuk serta kaki diinjak sampai luka,” kata Uskup menirukan pengakuan AB.

Lebih lanjut Uskup mengaku, setelah dua orang itu didengar keterangan, dia pun bertanya kepada  TK dengan pertanyaan yang sama.   TK mengaku tidak melakukan tindakan tersebut. TK mengaku memang pada tahun 2004 lalu dia  pernah membunuh orang juga. Sejak itu,  setiap ada kasus baru, namanya selalu dibawa-bawa, termasuk dalam kasus tewasnya  Brigpol Ayomi. TK pun mengalami nasib serupa dengan dianiaya oknum anggota Polres Merauke.

Begitu juga dengan beberapa pelaku lain yang sudah ditangkap dan diamankan. Misalnya YT yang saat kejadian, sesuai pengakuan keluarga, sedang berada di Onggaya bersama salah seorang kakaknya mengambil pasir. Sehingga saat kejadian tidak berada di tempat.

Intinya, lanjut Uskup, saat kejadian para pelaku yang telah ditangkap dan diamankan Polres Merauke,  berada di rumah masing-masing  dan ada yang di tempat lain. Dengan demikian, mereka tidak terlibat secara langsung. “Saya tidak hanya mendengar keterangan dari mereka yang diduga pelaku. Tetapi bertemu secara langsung bersama isteri maupun keluarga mereka di rumah ,” tegasnya.

Uskup kembali menegaskan, dirinya juga kurang sependapat dengan tindakan yang dilakukan oknum anggota Polri yang melakukan penganiayaan terhadap para pelaku.  Seharusnya, mereka  diperlakukan secara manusiawi. Jadi, ketika mereka diperiksa pun, dengan ketakutan dan stres. Sehingga terpaksa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Padahal, tidak seperti demikian.

Secara terpisah Kapolres Merauke, AKBP Sri Satyatama yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan,  dalam bertindak dengan menangkap para pelaku, atas dasar hukum  sesuai keterangan para saksi maupun alat bukti lain. “Ya, silakan saja para tersangka menyangkal. Kebenaran akan kita lihat saat putusan di pengadilan nanti,” ujarnya.

Kapolres mengayakan, kewajiban polisi adalah mengumpulkan alat bukti lain agar bisa membawa kasus dimaksud ke kejaksaan hingga pengadilan. “Jadi, kalau ada anggapan bahwa kami merekayasa kasus itu, sangatlah naif. Lagi pula, jumlah pelaku yang ditangkap, sudah empat orang,” tegasnya.

Kapolres membantah adanya enganiayaan selama proses pemeriksaan terjadap para tersangka. Namun, Kapolres mengakui  setelah penangkapan memang  ada pelaku yang sempat dipukul anak buahnya. “Karena mereka  berusaha melarikan diri. Proses pemeriksaan juga tidak dipaksakan,” katanya sambil menambahkan, para pelaku didampingi pengacara, Efrem Fangohoy, S.H. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Hormati Paskah, Aktifitas KPU Merauke Dihentikan Lima Hari

BCMerauke.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke, Antonius Kaize mengatakan, terhitung mulai tanggal 17-21 April 2014, tidak ada kegiatan dan atau aktivitas yang dilakukan di Kantor KPU setempat. Hal itu  dilakukan untuk menghormati umat Kristiani yang akan merayakan Pesta Paskah.

Hal itu disampaikan Anton saat ditemui tabloidjubi.com di ruang kerjanya Selasa (15/4).  “Ya, kita harus menghormati umat Kristiani yang akan merayakan Paskah sebagai kebangkitan Yesus Kristus. Olehnya, selama beberapa hari itu, tidak ada aktivitas yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Merauke,” katanya.

Menyinggung tentang perhitungan sementara suara dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil), Anton mengaku, dirinya belum bisa memberikan data riil. Karena sampai sekarang, belum semua distrik memberikan laporan secara detail tentang perolehan suara.

“Memang sudah ada beberapa distrik yang sudah masuk tentang perolehan suara, tetapi kita belum dapat menyimpulkan hasilnya,” ujar dia.

Namun demikian, lanjut Anton,  hampir sebagian besar partai politik (Parpol) memperoleh jatah kursi untuk melenggang mulus ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke.  Untuk perhitungan satu kursi, katanya, suara sah dibagi dengan jumlah kursi tiap dapil.

Menyinggung tentang pelaksanaan pleno tingkat kabupaten, Anton mengaku, sesuai jadwal, akan dilangsungkan pada tanggal 22 April 2014 di Kantor KPU. Dengan pleno tersebut, maka sudah dapat diketahui hasilnya serta perolehan kursi untuk setiap partai politik.

Ditambahkan, dirinya telah mengingatkan kepada masing-masing partai politik agar mengambil berita acara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Sehingga bisa menjadi pegangan saat pelaksanaan pleno yang dilakukan hingga tingkat kabupaten.

Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar (Pol) Sri Satyatama mengatakan, secara umum, pelaksanaan pemilu legislatif berjalan secara serempat di 120 kampung, delapan kelurahan serta 20 distrik. Proses pencoblosan berjalan aman dan lancar. “Memang penghitungan surat suara masih berlangsung di tingkat PPD,” ujarnya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More