Korupsi Anggaran Souvenir Kulit Buaya, Mantan Bupati Merauke Divonis Satu Tahun Penjara

BCMerauke.com - Terbukti korupsi anggaran souvenir kulit buaya, mantan Bupati Kabupaten Merauke, John Gluba Gebze (JGG) divonis satu tahun penjara dengan denda 50 Juta rupiah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jayapura, Kamis (24/4).

Putusan Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Dolman Sinaga ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Merauke, yang menuntut JGG dengan enam tahun kurungan penjara dan denda Rp. 500 juta dengan subsider enam bulan kurungan penjara.

Dolman Sinaga yang didampingi dua hakim anggota, yakni Petrus Maturbongs dan Irianto Utama menilai JGG tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan primer dan  membebaskan JGG dari dakwaan tersebut.

Dalam pantauan tabloidjubi.com, media tidak diperbolehkan mengambil gambar proses sidang oleh pihak keluarga JGG. Awak media terpaksa mengambil jarak atau memantau saja persidangan tanpa mengeluarkan kamera untuk merekam jalannya persidangan.

“JGG terbukti secara sah dan meyakinkan untuk dakwaan subsidernya dan melakukan tindak pidana korupsi  yang dilakukan bersama-sama, sehingga kami menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara satu tahun dan denda Rp. 50 juta,” kata Dolman saat membacakan putusan hakim.

Terkait hal tersebut, JGG telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Tipikor Jo UU Nomor 20/2001, tentang Perubahan Atas UU no 31/1999, jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsider.

Apabila denda itu tidak dibayar, lanjutnya, makan hukuman akan ditambah dengan dua bulan penjara kurungan, ini karena  putusan yang telah diambil merupakan putusan musyawarah dari tiga orang hakim.

Dia juga menilai JGG tak terbukti melakukan korupsi karena fakta dalam persidangan, JGG hanya ingin memajukan hasil kerajinan tangan masyarakat setempat. Sementara dana untuk membayarkan tunggakan sovenir itu telah disahkan dan disetujui DPRD Kabupaten Merauke dalam APBD.

JGG diajukan ke Pengadilan Tipikor setempat karena dugaan melakukan  penyelewengan dana APBD Tahun 2006 – 2010 senilai Rp. 18,5 M untuk pembayaran souvenir dari kulit buaya, souvenir itu selalu diberikan kepada tamu negara yang berkunjung ke Merauke. (Jubi/Aprila)

Read More

Ketua DEPERA Protes KPU Merauke

BCMerauke.com -  Ketua Dewan Pendamping Rakyat (DEPERA) Merauke, Simon Metalmeti, terpaksa diamankan pihak Kepolisian Resor Merauke, Polda Papua, sebab menggerakan masa untuk memprotes dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU Kabupaten Merauke.

Ketua DEPERA yang menggunakan baju bertuliskan Calon Presiden RI ke-7  datang dengan beberapa masa pendukungnya ke Belafista tempat pelaksanaan pleno perhitungan suara tingkat Kabupaten Merauke sekitar pukul 11.30 wit Rabu (23/4/2014).

Kedatangan Ketua DEPERA itu untuk bertemu ketua KPU Merauke guna melakukan protes terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Aksi itu dihalangi Kepolisian Resor Merauke yang dipimpin  Kabag Ops AKP Muhsin Ningkeula, SH sebab proses pleno perhitungan suara sementara berlangsung.

Awalnya Kabag Ops meminta Ketua DEPERA untuk tidak meneruskan aksi protesnya sebab pleno sementara berlangsung karena akan mengganggu jalannya pleno. Disarankan agar yang bersangkutan menunggu sampai selesai pleno baru bertemu Ketua KPU untuk memprotesnya. Disarankan pula apabila Ketua DEPERA punya bukti laporkan saja ke Panwas agar Panwas memproses pelanggaran tersebut.

Tetapi Ketua DEPERA terus memaksa kehendaknya untuk bertemu Ketua KPU untuk melakukan protes. Agar masyarakat tidak terpancing dan situasi tidak memanas Kabag Ops memerintahkan anggotanya untuk mengamankan dan menggiring Ketua DEPERA itu ke Polres Merauke.

Kabag Ops AKP Muhsin Ningkeula, SH saat dikonfirmasi wartawan usai penangkapan itu mengungkapkan bahwa pelaku terpaksa diamankan karena tindakan yang dilakukannya merupakan upaya mengganggu jalannya pelaksanaan pleno.

“Pelaku untuk sementara diamankan dan diperiksa apakah tindakan yang dilakukannya itu memenuhi unsur tindak pidana propokator. Jika tidak dibebaskan jika memenuhi unsur propokator maka yang bersangkutan diproses lebih lanjut,”ujar Kabag Ops. (SULPA)

Read More

Aksi Pemalangan Bandara Merauke Gagal

BCMerauke.com - Aksi pemalangan Bandara Mopah Kabupaten Merauke oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat yang direncanakan Rabu (23/4/2014) menuntut pemerintah membayar ganti rugi tanah batal dilakukan. Rencana pemalangan itu telah diumumkan tokoh masyarakat Marind Imbuti Yosef Mahuze kepada wartawan di Kabupaten Merauke pada 17 April 2014 lalu.

Dia mengatakan, pada Rabu 23 April 2014 pihaknya pemilik ulayat atas tanah bandara akan melakukan aksi unjuk rasa damai dalam hal ini palang pintu utama Bandara Mopah Merauke.

Kata Yosef, aksi pemalangan ini dilakukan karena sudah hilang kesabaran masyarakat marind kepada Pemerintah di Negara ini. Sebab tanah adat yang diberikan toleransi untuk cicil dari tahun 60 sampai sekarang belum juga tuntas.

Pantauan Suluh Papua di kawasan bandara mopah Merauke pagi hingga sore kemarin tidak terlihat ada aksi pemalangan. Meskipun tak ada aksi pemalangan tetapi aparak Kepolisian tetap berjaga-jaga di kawasan Bandara Mopah Merauke mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kapolres Merauke  AKBP Sri Satyatama, Sik saat dikonfirmasi Suluh Papua kemarin mengakui adanya rencana pemalangan bandara Merauke oleh pemilik hak ulayat guna menuntut ganti rugi. Namun aksi itu dibatalkan karena pemiluk ulayat akan bertemu dengan pemerintah daerah untuk membicarakan ganti kerugian atas tanah tersebut.

Ditambahkan, aparat Kepolisian disiagakan di kawasan Bandara sebab pelaksanaan pleno KPU sedang perjalan sehingga Kepolisian harus mengamankan sarana umum seperti bandara dari hal-hal yang tidak diinginkan.(SULPA)

Read More

TNI/Polri Amankan Pleno KPU Merauke

BCMerauke.com - Sebanyak 350 personil Polisi dan TNI mengamankan jalannya pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh KPU Merauke di aula Belafista Merauke Rabu (23/4/2014).

Kapolres Merauke, AKBP Sri Satyatama, mengatakan, personil yang dikerahkan untuk pengamanan pleno rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Merauke terdiri dari 200 personil anggota Dalmas Polres Merauke dan 30 anggota Brimob Merauke serta dibantu 120 personil anggota TNI.

Personil yang diturunkan bukan hanya untuk mengamankan gedung Belafista tempat pelaksanaan pleno tetapi juga mengamankan Kantor KPU Merauke, Kantor Panwaslu Kabupaten Merauke, tempat umum seperti bandara mopah Merauke dan tempat umum lainya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kapolres, dalam melakukan pengamanan jalannya pleno ini pendekatan persuasif diutamakan. Pendekatan secara hukum merupakan langkah terakhir bisa pendekatan persuasif gagal dilakukan. Tetapi yang diharapkan pelaksanaan pleno ini berjalan aman dan lancar.

“Untuk itu diharapkan semua pihak yang terlibat bisa menahan diri. Permasalahan yang muncul supaya bisa diselesaikan dengan kepala dingin sehingga jalannya pleno sampai tuntas nanti dalam keadaan aman,”ujar Kapolres. (SULPA)

Read More

Ruang Penampungan Bahan UN Terbakar

BCMerauke.com - Ruangan yang digunakan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke untuk menampung soal  ujian nasional (UN) tingkat SMA dan SMK mengalami kebakaran  Rabu (23/4/2014) sekitar pukul 08.10 WIT.Akibatnya, sejumlah berkas-berkas ujian terbakar termaksud soal ujian susulan.

Sekertaris Panitian UN tingkat Kabupaten Merauke, Daniel Taraneno saat dikonfirmasi Suluh Papua kemarin membenarkan adanya kebakaran itu.

Kebakaran terjadi saat panitia sedang sibuk mengawasi UN susulan di SMA Negeri 1 Merauke. Namun untung saja ada beberapa orang yang tinggal di ruangan tersebut sehingga dapat menjinakan api sebelum api menjalan membakar bangunan.

Dijelaskannya, awalnya api dari hubungan asur pendek listik yang kemudian membakar dokumen-dokumen pelaksanaan UN. “Dokomen apa saja yang terbakar kami belum memeriksa tetapi sebagian dokemen tentang UN termaksud pula soal UN susulan dua mata pelajaran yakni fisika dan geografi  untuk jurusan IPA dan IPS yang akan diujikan esok Kamis 24 April 2014 ,” ujar Daniel.

Sementara itu, Kapolres Merauke melalui Kasat Reskrim Iptu Agus S Siswanto, SH saat dikonfirmasi Suluh Papua mengatakan pihaknya setelah menerima laporan kebakaran tersebut langsung mendatangi dan melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran tersebut.

Ditambahkan, hasil penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara disimpulkan kebakaran itu disebabkan hubungan arus pendek listrik yang mengakibatkan pendingin ruangan AC meledak lalu api  membakar kain jendela dan api menjalar membakar berkas-berkas UN di atas meja ruangan itu namun api berhasil dipadamkan pegawai sihingga tidak membakar bangunan tersebut. (SULPA)

Read More

Berikan Kesempatan kepada Orang Marind di DPRD

BCMerauke.com - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignatius Ndiken meminta Pemerintah Pusat memberikan kesempatan bagi anak Marind untuk duduk sebagai anggota DPRD Merauke.

Menurut Igantius, kekalahan anak Marind di pemilihan legislatif (pileg) 9 April 2014 terkendala pada keuangan. “Namun, jika dilihat selama ini anak-anak Marind sangat memberikan toleransi bagi saudara-saudara pendatang untuk berkarya di tanah Animha Merauke,” katanya kepada wartawan di Merauke, Senin (20/4/2014).

LMA yang didukung Dewan Pendamping Rakyat (Depera) menyurati Menteri Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan dan mengakomodir 20 caleg anak asli Marind, baik yang memperoleh suara maupun tidak memperoleh suara untuk duduk sebagai wakil rakyat Kabupaten Merauke periode 2014-2019.

Dituturkan, surat permohonan itu sudah dikirim dan sedang dibahas dan LMA berharap Pemerintah Pusat bapak Menteri Politik Hukum dan Keamanan menerima aspirasi rakyat marind. Diharapkan pula kepada Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten Merauke turut mendukung aspirasi LMA agar terealisasi.

"Kami masyarakat Marind adalah suku yang paling toleransi untuk memberikan kesempatan bagi semua orang berkarya di tanah kami, tetapi kami juga harus diberikan kesempatan dalam hak politik menjadi anggota dewan di tanah kami,” katanya.

“Kami sangat sabar selama ini tetapi jika hak kami sebagaimana diatus dalam Otsus diinjak, maka kami akan melawan sebab kami ingin menjadi tuan di negeri kami,” lanjutnya. (SULPA)

Read More

Besok, Warga Imbuti Palang Bandara

BCMerauke.com -Warga dari masyarakat adat Marind Imbuti akan memalang bandara Mopah Merauke besok. Tokoh masyarakat adat Marind Imbuti, Yosef Mahuze, yang meruapakan seorang calon legislatif (caleg) pada pemilihan legislatif 9 April 2014 kepada wartawan di Merauke kemarin mengatakan, pemalangan itu dipicu karena tanah adat yang diberikan toleransi untuk cicil dari tahun 1960 sampai sekarang belum juga tuntas.

“Saya umumkan Rabu, 23 April saya berencana palang pintu utama bandara Mopah Merauke agar pemerintah menghargai hak kami anak Marind,” katanya.

Selain itu, pemalangan juga dilakukan karena dirinya tak terpilih di DPRD pada pemilihan 9 April lalu. “Kami anak Marind di atas tanah kami sendiri kalah bersaing politik pileg 2014 dengan saudara-saudara  pendatang karena kami tidak punya uang,” katanya kemarin.

Menurut dia, banyak kecurangan di pileg kali ini, diantaranya politik uang. “Saya sendiri di TPS Kuler tempat dimana saya hidup besar di sana dari 300 suara saya hanya dapat 8 suara begitu pula TPS lain suara saya sangat kecil di tanah pusaka saya ini,” ujar Yosef.

Menurut dia, warga Marind sangat tolerir terhadap warga migrant di Merauke. Namun, dalam dalam hal menjadi anggota DPRD harus mengakomodir pemilik ulayat, yaitu masyarakat Marind.   (SULPA)

Read More

Pembelian Pesawat Kepresidenan Hemat Uang Negara

BCMerauke.com - Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi mengatakan, pembelian pesawat kepresiden seharga Rp 842 miliar menghemat keuangan negara.

Dalam kunjungannya ke Merauke dalam rangka uji coba pesawat operasional Kepresiden RI boeing 737 seri 800 Kamis(17/4/2014), menurut dia, pembelian pesawat ini menghemat anggaran perjalanan presiden maupun wakil presiden baik dalam maupun luar negeri dalam setahun kurang lebih 114,2 miliar.

Diungkapkan, pembelian pesawat kepresidenan ini bisa dipakai oleh presiden selanjutnya sampai kapanpun selama pesawat ini bisa terawat bagus. Selama itu pula penghematan keuangan negara untuk penjalanan dinas presiden dan wakil presiden negara Republik Indonesia.

Disampaikan, pesawat ini belum mendapat sertifikat dari Kemhean sehingga dilakukan uji coba kelayakan sebelum diterbitkan sertifikat Kemhan layak digunakan presiden dan wakil presiden.

Kelebihan pesawat ini canggih dan anti rudal aman digunakan oleh kepala dan wakil kepala Negara.

Ditambahkan, uji coba penerbangan dan lending di  Kabupaten Merauke, Papua, guna menguji jarak tempu penerbangan pesawat tersebut sebab pesawat itu bisa terbang  selama 11 jam non stop. Sehingga  rute penerbangan Sabang-Merauke melalui Manado kemudian melalui Miangas dan Pulau Rote kembali ke Jakarta merupakan rute yang tepat untuk uji jangkauan pesawat tersebut. (SULPA)

Read More

Sriwijaya Air Siap Kelola Empat Pesawat Merpati Milik Pemkab Merauke

BCMerauke.com - Direktur komersial Sriwijaya Air, Toto Nursatyo menyatakan pihaknya siap mengelola empat pesawat Merpati milik masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke. “Manajemen air lines mana yang tidak suka jika diberikan kepercayaan untuk mengelola pesawat-pesawat tersebut?”ungkap Toto kepada tabloidjubi.com Senin (21/4).

Menurutnya, pihak Sriwijaya Air sangat terbuka dan siap jika diberikan kepercayaan oleh Pemkab Merauke mengelola empat pesawat yang selama ini berada di bawah manajemen PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) itu.

“Saya kira banyak airlines kepingin mengelola empat pesawat tersebut. Hanya saja, kembali kepada pemerintah setempat untuk menentukan siapa yang paling berwenang serta berkompoten,” ucapnya.

Kalaupun nanti Pemkab Merauke memberikan kepercayaan kepada pihaknya, maka menurutnya harus diselesaikan terlebih dahulu administrasi yang ada seperti status dari pesawat serta asetnya. Sehingga menjadi lebih jelas.

“Itu memang milik Pemda, tetapi juga milik negara,” tuturnya.

Toto mengaku belum menjalin komunikasi sedikitpun dengan pihak Pemda setempat untuk membicarakan hal itu, namun jika diberikan tugas dan tanggungjawab, mereka akan menyatakan siap mengelola empat pesawat yang terdiri dari tiga jenis boeing serta satu twin other itu dengan sebaik mungkin.

Sementara itu, Ketua Tim Kerjasama Operasional (KSO) Pesawat Merpati, Sunarjo, mengaku, sampai sekarang, pemerintah setempat belum mengambil suatu keputusan untuk mengalihkan empat pesawat tersebut kepada airlines lain.

“Kami masih melakukan pengkajian dan belum mengambil suatu keputusan akhir,” tandasnya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Pemerintah Belum Bayar Sepersen Tanah Transmigran Milik Orang Marind

BCMerauke.com - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken mengungkapkan sudah puluhan tahun lamanya, tanah milik orang Marind di 67 titik yang ditempati oleh para transmigran, hingga kini belum dibayar sepersen pun oleh pemerintah pusat.

Menurutnya selama ini, orang Marind sudah sangat sabar dan tidak mengambil tindakan, setelah lahan milik mereka dimanfaatkan oleh transmigran untuk berbagai kegiatan pembangunan. “Tetapi harus diingat bahwa orang Marind juga mempunyai batas kesabaran,” katanya.

Selama ini, demikian Ignas, dirinya mampu untuk bisa mengendalikan situasi hingga belum ada gejolak yang terjadi.

Namun demikian, diharapkan adanya pengertian baik dari pemerintah pusat dan kabupaten agar memberikan perhatian kepada orang pribumi, setelah tanah miliknya diberikan untuk pendatang.

Selain itu, Ignas juga menyoroti dana Otonomi Khusus (Otsus) yang nilainya hingga triliunan rupiah, namunn tidak pernah dinikmati masyarakat di kampung-kampung. “Kita tidak tahu kemana uang tersebut.  Sehingga tidak mengherankan jika kehidupan masyarakat asli Papua dari hari ke hari tidak pernah mengalami kemajuan,” tegasnya.

Paulus Samkakai, salah seorang pemilih hak ulayat tanah transmigrasi menegaskan,  dirinya tidak pernah berdiam diri untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak milik mereka.

“Saya pernah membawa puluhan masyarakat dari Kampung Kaiburse, sekaligus melakukan audiens bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya saja, sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya,” ujar dia.

Namun demikian, jelas Paulus,  ia tidak berhenti sampai di situ saja. Berbagai langkah terus dilakukan, bahkan hingga ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Papua di Jayapura untuk membeberkan berbagai permasalahan tentang terkarung-katungnya status tanah milik orang Marind itu. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Paskah, Makna Saling Mengasihi Bagi Umat Katolik Papua

BCMerauke.com - Ratusan umat mengikuti kisah sengsara Yesus Kristus melalui Jalan Salib Hidup yang diperankan oleh anak-anak dari KPG Khas Papua dengan mengambil rute mulai dari kediaman Ketua LMA Imbuti, Kasimirus Ndiken. Waktu perjalanan kurang lebih delapan kilometer hingga sampai di gereja Katolik St Theresia Buti.

Pastor Paroki Buti, Pastor Jacob Priyana dalam khotbahnya pada Minggu (20/4) mengatakan, dirinya sangat bergembira karena mulai dari Minggu Palma, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Santo hingga Paskah, ratusan umat memadati gereja untuk mengikuti jalannya misa.

Dikatakan, momentum Paskah merupakan kebangkitan Yesus Kristus. Olehnya, umat harus merefleksikan diri dengan baik mulai dari wafatnya Yesus Kristus hingga kebangkitan-NYA. “Kita sebagai umat, harus saling mengasihi dalam setiap kegiatan dan atau aktivitas masing-masing,” pintanya.

Sementara Ketua Panitia Kegiatan, Krispianus M menuturkan, rangkaian misa yang dilakukan hingga pada puncak Kebangkitan Yesus Kristus, dapat diikuti secara baik oleh umat Katolik. “Saya melihat umat dalam paroki maupun dari luar, berdatangan mengikuti jalannya misa,” ujarnya.

Ditambahkan, usai misa, dilanjutkan dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti lomba mencari telur paskah bagi anak-anak, lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lari kelereng kaum bapak-bapak serta lari karung bagi anak-anak. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More