Paskah, Makna Saling Mengasihi Bagi Umat Katolik Papua

BCMerauke.com - Ratusan umat mengikuti kisah sengsara Yesus Kristus melalui Jalan Salib Hidup yang diperankan oleh anak-anak dari KPG Khas Papua dengan mengambil rute mulai dari kediaman Ketua LMA Imbuti, Kasimirus Ndiken. Waktu perjalanan kurang lebih delapan kilometer hingga sampai di gereja Katolik St Theresia Buti.

Pastor Paroki Buti, Pastor Jacob Priyana dalam khotbahnya pada Minggu (20/4) mengatakan, dirinya sangat bergembira karena mulai dari Minggu Palma, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Santo hingga Paskah, ratusan umat memadati gereja untuk mengikuti jalannya misa.

Dikatakan, momentum Paskah merupakan kebangkitan Yesus Kristus. Olehnya, umat harus merefleksikan diri dengan baik mulai dari wafatnya Yesus Kristus hingga kebangkitan-NYA. “Kita sebagai umat, harus saling mengasihi dalam setiap kegiatan dan atau aktivitas masing-masing,” pintanya.

Sementara Ketua Panitia Kegiatan, Krispianus M menuturkan, rangkaian misa yang dilakukan hingga pada puncak Kebangkitan Yesus Kristus, dapat diikuti secara baik oleh umat Katolik. “Saya melihat umat dalam paroki maupun dari luar, berdatangan mengikuti jalannya misa,” ujarnya.

Ditambahkan, usai misa, dilanjutkan dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti lomba mencari telur paskah bagi anak-anak, lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lari kelereng kaum bapak-bapak serta lari karung bagi anak-anak. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Konsep Gerbangku Akan Ditiru Pemerintah Pusat

Bupati Merauke, Bpk. Romanus Mbaraka, ketika menerima piagam penghargaan dari Kemendagri melalui Sekjen Diah Anggraeni pada bulan Oktober yang lalu untuk Program Innovative Government Awards-IGA 2012. Bupati Merauke dinobatkan sebagai satu dari 30 Bupati/ Walikota terbaik.

BCMerauke.com - Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT menggelar pertemuan dengan para pendamping Gerbangku, Para Kepala Distrik dan Aparat Kampung se Kabupaten Merauke guna mengevaluasi dan pengkajian kembali tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011, 2012 dan 2013 masuk dalam perekrutan pendamping Gerbangku. Dengan adanya konsep Gerbangku, saat  ini Bupati Merauke menjadi salah satu inspirator untuk lahirnya UU atau kebijakan pemerintah tentang satu milyar satu kampung yang akan diberikan oleh negara melalui APBN. Untuk itu Menteri Keuangan Negara mengutus perwakilannya untuk bertemu dengan Bupati Merauke guna merumuskan konsep Gerbangku.

“Konsep Gerbangku akan ditiru oleh pemerintahan pusat (Nasional) karena satu kampung akan diberikan satu milyar dari APBN, inii keuangannya sementara diterapkan. Saya baca lewat internet Departemen Keuangan itu curi-curi penggalan yang dimasukan konsep Gerbangku untuk Kabupaten Merauke. Mereka sudah jujur mengaku sama saya. Jadi betapa manfaatnya konsep ini, begitu pula konsep ini ditirukan oleh bupati di Sumatera.”terangnya pada pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Wiyata Mandala Merauke Selasa (4/3).  Khusus untuk orang asli Papua, Gerbangku mendorong bagaimana mereka mendapat pelayanan langsung di kampung karena di Kota, perbandingan jumlah penduduk non Papua hampir 80% sedangkan orang asli Papua hanya sekitar 18 % saja.

Oleh karena itu Gerbangku didorong oleh semua stakeholder bukan hanya para pendamping, semua harus berperan jadi pelaku bukan penilai, karena konsep Gerbangku mendorong Merauke tumbuh dan  mendorong ekonomi  rakyat bertumbuh serta mobilitas pergerakan masyarakat kampung semakin lancar. Para Kepala Distrik diminta  segera menyusun standarisasi harga lokal, transportasi dan fasilitas lain untuk dimasukan dalam penyusunan pointernya, sedangkan para pendamping membantu memberikan masukan tentang kendala administrasi dana Gerbangku. Ia menambahkan pada zaman sekarang aparatur dituntut harus trampil dan cerdas, bagi yang tidak trampil dan cerdas kemungkinan akan bergeser dan hanya akan menjadi komentator atau penilai. “Karena dia tidak lagi berpikir untuk bagaimana berkreasi, berinovasi dan kemudian dia akan menjadi implisiten pikirannya dan akan muncul kata-kata ‘ ah orang rambut panjang saja yang dikasih tugas’ terang bupati.

“Kalau bisa sekarang semua aparatur wajib trampil dan cerdas, tidak lagi berprinsip ‘aku Papau’ itu tidak lagi.’”tambahnya. Oleh karena itu ketrampilannya dan kecerdasan orang asli Papua harus betul-betul didorong. Bukan hanya untuk yang asli Papaua saja tetapi yang lainnya juga harus terus didorong semua pekerjaan mulai dari lapangan sampai dengan keuangan harus standarisasi  sesuai aturan karena Gerbangku nanti akan di audit oleh tim BPK. (Sumber : http://suara.merauke.go.id/)

Read More

Sistem Pendidikan Pemerintah Harus Ditata Ulang

BCMerauke.com - Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan bimbingan teknis penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) bagi aparatur dilingkungan Pemda Merauke yang dibacakan Asisten 3 Kabupten Merauke, Urbanus Kaize di Hotel Itese Merauke Senin (14/4) menyampaikan, berbagai macam persoalan dalam instansi pemerintah yang diakibatkan sistem pendidikan di pemerintah yang tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka dapat mengolah kepemerintahaan yang lebih baik dimana reformasi birokrasi merupakan langka strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Penetapan Perpres Nomor 18 Tahun 2010 tentang grensain reformasi yang meliputi seluruh instansi dalam lingkup pemerintah di semua aspek, yakni pertama tentang managemen pemerintah yang terdiri dari 8 unsur penting yaitu dalam membangun organisasi yang tepat fungsi.

Selanjutnya mengatur sistem prosedur kerja yang lebih efektif dan efisien, terukur sesuai dengan prinsip-prinsip good goverment. SDM aparatur yang cerdas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Peraturan regulasi yang benar dan lebih tertib tidak tumpang tindih dan kondusif, meningkatkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Selanjutnya akuntabilitas yaitu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas tentang kinerja birokrasi dan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta birokrasi yang integritas dan kinerja yang tinggi.

Terkait dengan LAKIP Pemda Merauke dalam beberapa Tahun terakhir ini belum ada perkembangan yang signifikan, oleh karena itu perlu dilakukan fasilitasasi terhadap penyusunan LAKIP agar tahun kedepan Pemda Merauke akan semakin baik dan konsisten. Untuk itu bimtek ini merupakan agenda penting dan strategis dalam menyusun reformasi birokrasi khusus di bidang akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi tentang penetapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan dan penanganan sistemnya kedepannya dapat dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemda Merauke. (Sumber : http://suara.merauke.go.id/)

Read More

Ratusan Warga Saksikan Pesawat Kepresidenan di Bandara Mopah

BCMerauke.com - Pesawat Kepresidenan jenis Boeing seri 737-800 mendarat dengan mulus di Bandara Mopah-Merauke Kamis (17/4) sekitar pukul 13.00 WIT. Ratusan masyarakat mendatangi area bandara menyambut kedatangan pesawat tersebut yang ditumpangi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Sudi Silalahi bersama rombongan.

Kepada sejumlah wartawan, Mensesneg menjelaskan, pembelian pesawat tersebut dilakukan setelah mencermati dan menghitung kembali jika menyewa pesawat lain untuk berbagai kegiatan presiden dalam lima tahun, jauh lebih mahal.

Olehnya, langkah yang diambil membeli pesawat dimaksud dengan tujuan agar adanya penghematan biaya.

Dalam satu tahun, lanjut Mensesneg, uang yang dihemat dari pemanfaatan pesawat adalah senilai Rp 144 milyar. “Ya, tentunya pesawat tersebut, dapat digunakan dan atau dimanfaatkan oleh presiden selanjutnya untuk berbagai kegiatan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, tentunya sebelum pesawat digunakan Presiden RI, perlu dilakukan uji terbang. Sekaligus dapat dipastikan kelayakannya dan mendapatkan sertifikasi dari instansi terkait.

Jika masih ada yang kurang, katanya, tentu akan dilakukan perbaikan. Pengadaan pesawat dimaksud, tidak ada sedikit pun keraguan. Pesawat RI 1 ini dilengkapi fasilitas anti rudal.

Dalam uji kelaiakan itu, lanjut Mensesneg, tentu yang diperhatikan adalah jarak tempuh non stop selama sebelas jam. Olehnya, dipilih rute penerbangan dari Sabang ke Merauke dan akan berlanjut menuju Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan harga pembelian pesawat mencapai kurang lebih  delapan ratus milyar rupiah.

Secara terpisah Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, yang dimintai komentarnya mengatakan,  atas nama masyarakat dan pemerintah, pihaknya mengucapkan terimakasih, karena Pesawat Kepresidenan dapat terbang ke wilayah paling Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita semua,” tandasnya.

Pantauan tabloidjubi.com, kurang lebih dua jam di Bandara Mopah, pesawat langsung terbang kembali dan akan menuju ke Kabupaten Rote-Ndao. Sementara ratusan warga memanfaatkan kesempatan dengan foto bersama di depan pesawat itu. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Bupati Merauke Diminta Rekomendasi 20 Orang Marind Jadi Anggota DPRD

BCMerauke.com - Bupati Merauke Romanus Mbaraka diminta merekomendasikan 20 nama orang Marind untuk dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke periode 2014-2019.

Permintaan itu disampaikan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken dalam keterangan persnya, Kamis (17/4).

Menurut Ndiken, pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) pada 9 April 2014 lalu telah dilakukan dan masyarakat Marind sebagai pemilik negeri di Merauke ini merasa telah dirugikan.

“Kami melihat pelaksanaan Pileg tak terlalu baik, karena kurang sosialisasioleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Bahkan, dalam pelaksanaan pencoblosan, banyak pelanggaran yang ditemukan. Kami tak pernah mengungkit semua itu. Karena jika terjadi, maka tidak menutup kemungkinan Pileg bisa dilakukan kedua kalinya,” tegas Ndiken.

Ndiken mengaku, orang Marind tidak ingin mempersalahkan semua itu. Namun, kata dia, bersama orang Marind lainnya pihaknya bersepakatuntuk ‘memotong jalan’ dengan meminta kepada Bupati Merauke serta KPU agar mengambil kebijakan untuk 20 anak Marind dapat dilantik dan menjadi anggota dewan selama lima tahun ke depan.

Ndiken menegaskan, selama ini, orang Marind sudah terlalu bersikap sabar terhadap berbagai posisi yang ditempati termasuk di lembaga legislatif. “Silakan lacak di daerah mana pun, suku mana yang mau sabar terus jika posisi-posisi penting ditempati orang non-Papua. Hanya orang Marind di negeri ini yang terlalu sabar. Tetapi ingat bahwa, kami mempunyai batas kesabaran juga,” tegasnya dengan suara tinggi.

Dia juga menegaskan agar KPU tidak boleh melakukan pleno terlebih dahulu yang telah ditetapkan pada tanggal 22 April 2014. Perlu adanya pembicaraan bersama bupati  serta KPU. Sehingga ada solusi serta titik temu untuk mengakomodir 20 nama orang Marind yang diusulkan.

Daftar nama-nama orang Marind yang harus diakomodasi oleh Bupati Merauke serta KPU yakni, Hendrikus Ndiken, Daniel Walinaulik, Romanus B Gebze dan Maria Beatrix Gebze (Dapil I).  Berikutnya adalah Vincentius Mekiuw, Kanesia Mekiuw, Hary Ndiken, Josef Mahuze, Nicolaus T Mahuze, Hendrikus Dinaulik (Dapil II).

Nama-nama lainnya yakni, Ignasius Ndiken, Benyamin Kaize, Antoni Abdula Wandia, Bernadus Ndiken, Frida Felisia Basik-Basik (Dapil III). Selain itu, Moses Kaibu, Gerardus Kaize, Simon Balagaize, Soter Kamiawi serta Urbanus Ndiken (Dapil IV).

Sementara Ketua Dewan Pendamping Rakyat (DePeRa) Kabupaten Merauke, Simon Metalmety,  menegaskan pihaknya telah melayangkan surat kepada Menkopolhukam agar memberikan rekomendasi secara langsung kepada Bupati Merauke, sehingga menetapkan 20 orang Marind menjadi anggota dewan dari total seluruhnya 30 orang.

“Kami tetap akan mengawal terus surat tersebut dan harus menyetujui untuk diakomodir 20 orang Marind menjadi wakil rakyat. Dengan kehadiran mereka di lembaga legislatif, maka akan bekerja memperjuangkan apa yang menjadi keinginan serta harapan orang Papua,” tandasnya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More