Max Olua Pimpin KNPI Provinsi Papua

BCMerauke.com - Musyawarah Daerah XII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua yang berlangsung   tiga hari di Kabupaten Merauke 19-21 Juni 2014,  berjalan  lancar. Max Olua terpilih menjadi ketua  DPD KNPI Provinsi Papua periode 2014-2017.

sebelumnya, tercatat  delapan kandidat ikut mencalonkan diri. Hanya saja, sampai proses pemilihan, tiga kandidat bersaing yakni Max Olua, Kanisius Kogoya serta Yusak Andato. Hasilnya adalah, Olua memperoleh 39 suara, Kanisius 18 suara serta Yusak 16 suara. Dengan demikian, Max Olua berhak dan mendapatkan kepercayaan dari 28 DPD kabupaten/kota untuk memimpin KNPI untuk tiga tahun mendatang.

Dalam keterangan persnya di Rumah Makan Serumpun Minggu (22/6), Ketua DPD KNPI Provinsi Papua terpilih, Max Olua yang didampingi semua DPD di tingkat kabupaten/kota mengungkapkan, proses pelaksanaan Musda XII telah berjalan dengan aman dan lancar, meskipun menguras tenaga, pikiran serta waktu selama tiga hari bertutur-turut.

“Saya menyadari jika kepercayaan yang diberikan oleh DPD maupun OKP untuk menahkodai KNPI selama tiga tahun ke depan, adalah suatu  mandat yang harus dijalankan  dengan penuh tanggungjawab. Meskipun dalam proses pemilihan terdapat dinamika yang terjadi, namun itu adalah sesuatu yang wajar dalam suatu organisasi,” ujarnya.

Dengan dinamika seperti demikian, lanjut Olua, pertanda bahwa pemuda Papua kreatif dan dinamis untuk dapat melahirkan suatu keputusan. “Terimakasih kepada pemuda Papua yang telah memberikan mandat kepada saya  menahkodai KNPI Provinsi Papua tiga tahun ke depan ,” Olua.

Ditambahkan, pertandingan sudah berakhir. Bahwa dalam setiap pertandingan, pasti ada yang kalah dan menang.  Tetapi harus diingat oleh semua pemuda bahwa kemenangan itu untuk semua. Olehnya, jangan ada lagi yang melancarkan aksi protes, tetapi semua bergandengan tangan secara bersama-sama memajukan KNPI ke depan lebih baik.

Perwakilan DPD KNPI kabupaten/kota, Sem Ketmo dalam kesempatan itu meminta kepada Ketua KNPI Provinsi Papua yang baru terpilih agar membangun komunikasi lebih baik lagi bersama DPD di masing-masing kabupaten/kota. Karena pada kepemimpinan sebelumnya, komunikasi kurang berjalan baik.

Padahal, demikian Semo, para pemuda tinggal di belakang gunung hingga sampai kampung-kampung. Bukan berada di tengah kota.

“Kita semua harus merapatkan barisan memberikan dukungan terhadap Bung Max Olua untuk memimpin KNPI lima tiga tahun ke depan,” katanya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Ratusan Warga Kota Rusa Minta Jokowi Kunjungi Daerah Paling Timur Indonesia

BCMerauke.com - Ratusan warga di sejumlah distrik, Kabupaten Merauke meminta Calon Presiden  dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) agar mengunjungi Kota Rusa, sebagai wujud komitmen menyatukan sabuk nusantara .

Permintaan tersebut muncul setelah Jokowi mengunjungi Kota Jayapura dalam masa kampanye Pilpres (5/6) lalu dan batal mendatangi Kota Merauke sebagai bagian NKRI yang berada diujung timur nusantara.

“Kami sekarang masih berusaha untuk meminta Pak Jokowi dan JK hadir di Merauke sebagai bentuk menyatukan sabuk nusantara. Masyarakat Merauke sangat menaruh harapan besar atas kedatangan Jokowi-JK di musim kampanye ini,” kata Ketua Rumah Koalisi Indonesia Hebat Jokowi-JK, Ady Muslimin yang dikutip media ini dari rilis persnya, Selasa (17/6).

Kedatangan Jokowi maupun Jusuf Kalla, menurutnya akan memberikan semangat baru. Selain itu, kedatangan Capres tersebut tentu saja dapat mendulang suara di Merauke yang mencapai 140 ribu lebih.

“Jumlah pemilih di Merauke memang tidak sebesar daerah lain di Papua, tapi sebagai bagian dari NKRI, Merauke merupakan wilayah yang tidak bisa dilupakan begitu saja,” ujar Muslimin..

Dikatakan Muslimin, saat ini respon masyarakat di Merauke sangat luar biasa, apalagi pasca Jokowi berkampanye di Kota Jayapura. “Sampai hari ini kita masih menerima kedatangan masyarakat dari berbagai kampung dan distrik di RKIH Merauke. Mereka mendaftarkan diri sebagai relawan. Saat itu, kami juga memberikan stiker dan spanduk agar mereka sebarkan di komunitasnya,” kata Muslimin.

Muslimin menambahkan Rumah Koalisi Indonesia Hebat telah melakukan berbagai aksi. Diantaranya pembagian striker dan selebaran, termasuk deklarasi penduduk asli dari Suku Kanum dan Yeinan di Distrik Sota, Merauke.

“Rencana berikutnya adalah melakukan advokasi dengan mengunjungi beberapa distrik dan kampung. Kemudian juga penggalangan dana bekerja sama dengan beberapa kelompok relawan Jokowi-JK dan jumlah relawan di kota rusa mencapai lebih dari 400 orang,” dikatakan Muslimin.

Sementara itu, Jerry Omona, Koordinator Media Relawan Papua untuk Jokowi-JK (Lapak) menyambut baik seluruh program yang digagas oleh RKIH. Dengan semakin banyak dukungan terhadap Jokowi, diharapkan, mantan Walikota Solo itu bisa memimpin bangsa untuk lima tahun ke depan.

“Jumlah relawan di Papua mencapai belasan ribu hingga pertengahan Juni 2014. Relawan merupakan ujung tombak dari gerakan bersama ini, kami berharap, sebelum masa kampanye berakhir, suara di Papua bisa digalang hingga satu juta lebih,”  kata Jerry.

Pihaknya juga meminta agar relawan tetap pada jalurnya, dengan tidak melakukan kampanye hitam maupun kampanye negatif menjelekkan calon lain. “Kita harus tetap pada jalur, sampaikan saja visi dan misi dari pasangan calon, tidak menjatuhkan atau merendahkan,” ujar Jerry. (Jubi/Indrayadi TH)

Read More

124 TPS DI Merauke Masuk Kategori Rawan

BCMerauke.com - Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sri Satyatama mengungkapkan, dari total 445 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan untuk pencoblosan  pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres), 9 Juli 2014 mendatang, terdapat 124 di antaranya yang masuk kategori rawan.

“Untuk rawan satu sebanyak 83 TPS dan rawan khusus ada 41 TPS,” katanya saat ditemui tabloidjubi.com di ruang kerjanya, Merauke, Selasa (17/6).

Menurutnya, kerawanan itu bisa akibat Kamtibmas tidak kondusif dan juga hambatan lain seperti transportasi dan juga jarak tempuh dari satu kampung ke kampung lain untuk pendistribusian logistik pemilu yang akan dimanfaatkan.

“Kami masih melakukan pemetaan kembali terhadap sejumlah TPS yang dianggap rawan. Angka tersebut, tidak menutup kemungkinan akan mengalami peningkatan,” kata Kapolres sambil menambahkan, salah satu daerah yang agak rawan adalah di Distrik Tabonji.

“Kita berangkat dari pengalaman tahun 2004 silam. Dimana ada anggota yang mengalami musibah disana saat pesta demokrasi. Olehnya,akan ditempatkan juga satu regu Brimob bersenjata disana. Sekaligus dapat diback up prajurit TNI untuk melakukan pengamanan selama pelaksanaan pemilu presiden berlangsung hingga selesai nanti,” ujarnya.

Dijelaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama dengan KPU Kabupaten Merauke, Dandim 1707, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta beberapa instansi terkait lain di lingkungan pemerintah setempat. Pertemuan itu tidak lain melakukan pembahasan secara bersama-sama  menyukseskan Pilpres tanggal 9 Juli nanti.

Pertemuan itu, kata Kapolres, tentunya melakukan evaluasi kembali dengan pelaksanaan Pileg beberapa bulan lalu. “Ya, kekurangan yang ada, tentunya kita diskusikan sekaligus mencarikan jalan keluar penyelesaian. Sehingga pada hari H, tidak ada kendala yang terjadi,” tandasnya.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke, Seferinus Fenanlampir mengakui jika ada pertemuan semalam bersama Polres maupun Kodim serta beberapa komponen terkait lain. “Kita bahas banyak hal termasuk kesiapan untuk distribusi logistik ke 120 kampung tepat waktu. Sehingga pelaksanaan Pilpres berjalan serempak,” katanya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

PT. Medco Bangkrut, 350 Karyawan Di-PHK

BCMerauke.com. PT. Medco Papua Lestari, perusahan yang bergerak di bidang industrik kayu di Kabupaten Merauke bangkrut sehingga mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 350 karyawan.

Kepala Disnakentrans Kabupaten Merauke, Oktavianus Kaize mengatakan, kerugian yang dialami PT. Medco Papua Lestari itu disebabkan karena selama 10 bulan terakhir ini biaya produksi lebih tinggi dibandingkan biaya pemasukan perusahan.

“Menurut PT. Medco kayu hasil produksi mereka kualitasnya selama 10 bulan terakhir ini rendah dan kurang menguntungkan di pasar dunia sehingga perusahan mengalami kerugian karena biaya produksi lebih besar dari pada pemasukan,” kata Oktavianus di Merauke, Rabu (18/6/2014).

Ia melanjutkan, PT. Medco Papua Lestari di Tamuli, Merauke itu memiliki 400 karyawan. Sebanyak 350 karyawan di PHK dan tersisa 50 karyawan masih dipertahankan perusahan untuk menjaga seluruh aset perusahan yang ada.

Disnaker berupaya membangun komunikasi dengan pihak perusahan untuk menyelesaikan upah 350 karyawan yang di-PHK tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.

“Disnaker Merauke sementara mengupayakan membangun komunikasi dengan perusahan-perusahan yang ada di Merauke agar dapat menyerap 350 karyawan yang di PHK tersebut agar jumlah pengangguran tidak bertambah di Merauke,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, pihak PT Medko belum dimintai klarifikasi soal PHK 350 karyawannya. (SULPA)

Read More

Tak Ada Kuota BBM untuk Nelayan dan Petani di Merauke

BCMerauke.com - Sektor Pertanian dan Perikanan di Merauke dikabarkan sangat membutuhkan bahan bakar minyak (BBM), tetapi tak ada kuota untuk nelayan dan petani.

Ditemui di Merauke, Rabu (18/6/2014), Operation Head Terminal Bahan Bakar Minyak (OH-TBBM) Pertamina Merauke, Isak Samuel sudah ada agen premium minyak dan solar (APMS) bagi kebutuhan nelayan dan petani tetapi untuk sementara kuotanya tidak tersedia.

Menurut dia, pendistribusian BBM bagi nelayan dan petani selama ini belum sesuai karena pengawasan yang masih kurang. Karena itu, kedepan Pertamina membentuk tim khusus pendistribusian BBM bagi nelayan dan petani. Ia berharap APMS yang sudah dibentuk oleh Pertamina untuk menyalurkan BBM kepada petani dan nelayan dapat menyalurkan pasokan minyak sesuai sasarannya.

Beberapa APMS yang sudah dibentuk oleh Pertamina untuk melayani Petani dan Nelayan di Merauke telah mengusulkan untuk alokasi kebutuhan itu hanya saja kuota belum tersedia sehingga Pertamina belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. (SULPA)

Read More

Polisi Ringkus Pelaku Pemerkosaan di TN Wasur

BCMerauke.com - Polres Merauke meringkus satu pelaku pemerkosaan berinisial RR di Taman Nasional (TN) Wasur. RR adalah teman tersangka BB yang ditangkap polisi sebelumnya.

Kasat Reskrim Polres Merauke, Iptu Agus Supriadi Siswanto, SH mengatakan, tersangka RR ditangkap polisi 16 Juni lalu berdasarkan hasil pemeriksaan temannya, BB yang ditangkap sebelumnya. Tersangka BB mengakui bahwa RR dan salah satu rekannya berinisial SS yang masih buron itu, terlibat dalam sejumlah kasus pemerkosaan dan kekerasan di kawasan taman Wasur.

“Tersangka RR telah mendekam di Rutan Polres Merauke untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan penyidik tersangka RR mengakui bahwa dirinya terlibat dalam satu kasus pemerkosaan dengan kekerasan di kawasan taman Wasur,” katanya di Merauke, Rabu (18/6/2014).

Menurut dia, modus yang digunakan tersangka RR yakni berpura-pura kehabisan bensin di kawasan taman wasur. Tersangka kemudian meminta tolong kepada korbannya yang pada saat itu melintas seorang diri di TKP untuk mengantarnya membeli bensin. Namun setelah berjalan sekitar 100 meter pelaku langsung mencekik leher korban dan membawa korban kedalam hutan dan memperkosa korban.

Pelaku juga membawa kabur sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban, sebut saja Meliti (nama samaran korban), (24) PNS salah satu instansi Pemerintah di Kabupaten Merauke. Kepolisian terus mengembangkan kasus pemerkosaan ini untuk memastikan apakah ada tersangka baru selain SS teman RR yang masih buron itu. (SULPA)

Read More

398 Personil Polisi Amankan Pilpres di Merauke

BCMerauke.com - Kapolres Merauke AKBP Sri Satyatama mengatakan dari 582 personil, sebanyak 398 personil untuk pengamanan pilpres (pemiliham presiden) 9 Juli 2014.

Dalam kegiatan rutin sehari-hari telah disiapkan 106 personil cadangannya sebanyak 96 personil dan pergeseran pasukan untuk pengamanan TPS sebanyak 153 personil.

“Sebanyak 445 TPS di seluruh Kabupaten Merauke yang dikategori aman 321 TPS. Kategori rawan satu sebanyak 83 TPS dan kategori rawan khusus sebanyak 41 TPS. Pola pengamanan TPS kategori aman yang digunakan adalah satu anggota Polisi mengamankan dua TPS. Kategori rawan satu pola pengamanan satu Polisi satu TPS dan kategori rawan khusus pola pengamanan satu TPS dua anggota Polisi,” katanya kepada SULUH PAPUA di Merauke, Rabu (18/6/2014).

Ia melanjutkan, dari pengalaman buruk Pilpres periode tahun 2004-2009 dimana terbunuhnya seorang anggota Polres Merauke saat mengawal logistik ke Distrik Tubang sehingga pengamanan Pilpres 2014 ini daerah tersebut menjadi atensi.

Pengamanan daerah itu akan lebih ditingkatkan dengan menempatkan 6 anggota Brimob bersenjata lengkap untuk mem-back up anggota Polres Merauke yang melaksanakan tugas pengamanan di daerah itu.

Selain menempatkan personil anggota Brimob bersenjata lengkap kepolisian juga akan berkordinasi dengan pihak TNI untuk membantu memperkuat pengamanan di daerah tersebut. (SULPA)

Read More

Kampanye Hitam Beredar di Merauke

BCMerauke.com - Kampanye Hitam atau Black Campaign terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) kembali terjadi. Kali ini, kampanye berbau menyudutkan itu beredar di Kota Merauke, wilayah paling timur Indonesia.

Ady Muslimin, Ketua Rumah Koalisi Indonesia Hebat Jokowi-JK di Merauke mengatakan, usaha menjatuhkan pasangan calon nomor urut dua ini berhembus dari orang per orang dan beredar luas di Kota Rusa.

“Kampanye ini lebih banyak ditujukan kepada pihak Jokowi-JK.
Diantaranya tersebar isu bahwa jika Jokowi-JK terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, maka Papua akan terlepas dari NKRI (merdeka),” kata Ady ketika menghubungi SULUH PAPUA dari Merauke kemarin.

Ia mengatakan, menyikapi hal tersebut, Rumah Koalisi Indonesia Hebat
di Merauke melakukan aksi antisipasi dengan membagikan selebaran dan advokasi melalui media massa bahwa kampanye hitam tersebut tidak benar.

“Isu ini telah membuat masyarakat kuatir dan takut. Ini juga menunjukkan masyarakat masih terperangkap dalam dikotomi kepemimpinan negara yang dipimpin oleh sipil dan militer,” ujarnya.

Muslimin tidak menampik bahwa black campaign akan sangat berpengaruh pada pemilih di Papua. Namun, sejatinya, kampanye tersebut bisa menjadi boomerang mencoreng pihak lain yang telah menyebarkannya.

“Kami menolak kampanye hitam. Mengantisipasinya, kami juga melakukan advokasi melalui media massa, selebaran, kemudian juga pembekalan kepada relawan-relawan sebelum mereka kembali ke kampung atau distrik masing-masing,” jelasnya.

Direktur Yayasan Matahari Kehidupan itu menambahkan kampanye menyesatkan itu telah menciptakan teror bagi warga di pedalaman Merauke.

“Kami menilai bahwa kampanye hitam seperti ini sangat menyesatkan dan menebarkan teror di masyarakat, khususnya bagi warga eks transmigrasi dan warga pendatang di Merauke,” kata dia.

Menurut Muslimin, Panwaslu sebagai bagian dari penyelenggara Pilpres
semestinya menyelidiki kampanye yang telah mencoreng pihak Jokowi-JK.

“Panwaslu maupun kepolisian harus menyikapi dan menyelidiki teror ini. Menurut kami, isu ini adalah teror yang menimbulkan perasaan khawatir dan takut di masyarakat.”

Jerry Omona, Koordinator Media Relawan Papua untuk Jokowi-JK (Lapak) menjelaskan, kampanye hitam Papua akan ‘Merdeka’ jika Jokowi terpilih, sangat tidak elegan.

“Itu sangat tidak mungkin, Papua adalah bagian dari NKRI, pihak yang menghembuskan kampanye ini hanya bertujuan untuk menciptakan Merauke tidak aman,” katanya.

Kampanye hitam, kata Jerry, jelas melanggar Undang-Undang nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“Dalam kampanye, sangat jelas dilarang untuk mengancam, melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Pasangan Calon yang lain. Termasuk, merusak atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon,” kata Jerry.

Perihal lain yang sangat tidak diperbolehkan dalam kampanye adalah, mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD RI 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan juga dilarang. Apalagi sampai menggunakan lambang negara yang mirip burung Garuda, ya itu jelas dilarang oleh UU,” tegas Jerry Omona. (SULPA)

Read More

Pemda Merauke Jalin Kerja Sama dengan Trigana

BCMerauke.com - Setelah memutuskan hubungan kerja sama dengan PT. Merpati Nusantara, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Merauke akan menjalani hubungan kerja sama dengan perusahan penerbangan Trigana.

Kerja sama itu dilakukan usai rapat tim KSO (Kerja Sama Operasional) yang dipimpin Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT di Dinas Perhubungan Merauke, Senin (5/5/2014).

“Khusus pesawat twin otter milik Pemda Merauke sesuai kesepakatan tim KSO Pemda Merauke akan diserahkan untuk dioperasionalkan Trigana. Sehingga dalam waktu dekat ini tim akan berangkat ke Jayapura bertemu pihak Trigana untuk membicarakan kerja sama pengoperasian pesawat tersebut,” ujar bupati.

Menurut dia, Trigana menawarkan kepada Pemda Merauke untuk mengoperasikan pesawat Twin Otter milik Pemda Merauke yang selama ini dioperasikan oleh pihak Merpati. Tawaran itu dilakukan saat belum memutuskan kerja sama dengan PT. Merpati Nusantara. Namun, saat itu Pemda belum memberikan jawaban atas tawaran tersebut.

Trigana juga menawarkan membeli Pesawat Boeing 737 Seri 300 milik Pemda Merauke untuk dijadikan pesawat cargo atau pesawat muat barang. Namun Pemda Merauke belum memberikan kepastian sebab harus membahas terlebih dulu bersama tim KOS dan DPRD Kabupaten Merauke. (SULPA)

Read More

Danrem Bantah TNI Backing Sabung Ayam di Merauke

BCMerauke.com - Komandan Korem (Danrem) 174/ATW Merauke, Brigjen TNI Bambang Haryanto menampik adanya informasi yang berkembang bahwa TNI menjadi backing judi sabung ayam di daerah itu.

Menurut dia, jika anggotanya kedapatan mem-back up judi tersebut, akan ditindak tegas.

“Informasi yang beredar di Merauke bahwa ada anggota TNI AD yang mem-back up judi itu tidak benar karena sampai saat ini belum ditemukan atau terbukti sehingga informasi tersebut hanya isu,” katanya kepada SULUH PAPUA di Merauke, Senin (5/5/2014).

Menurut dia, jika ditemukan anggotanya bermain dan mem-back up judi tersebut langsung disanksi dan ditindak tegas.

Jenderal bintang satu itu menambahkan, jangangkan mem-back up dan bermain judi, berada di lokasi judi pun tak dibenarkan bagi anggota TNI.

“Tidak ada toleransi bagi anggota TNI AD yang yang kedapatan berada di lokasi judi langsung ditindak. Apalagi kedapatan bermain serta mem-back up judi sanksinya lebih tinggi dan anggota yang bersangkutan akan dimasukan kedalam sel,”ujar Danrem. (SULPA)

Read More

Mr. P-nya Ditikiam, Pak Mantri Tewas

BCMerauke.com - Polsek Kawasan Pelabuhan (KP3) Laut Polres Merauke menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Siprianus Tepu, seorang mantri di RSUD Merauke yang tewas Sabtu, 26 April 2014.

Dari rekonstruksi tiga tersangka, Selasa (6//5/201), seorang pelaku, PA menikam korban pada bagian kemaluan.

Kapolsek KP3 Laut Merauke, AKP Theodorus Tawaru, SH kepada SULUH PAPUA mengatakan, rekonstruksi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara para  pelaku.

Selain itu, dilakukan untuk mencocokkan keterangan tertulis pelaku di BAP (berita acara pemeriksaan) dengan apa yang para pelaku lakukan di TKP untuk melengkapi kekurangan.

Dalam rekonstruksi itu, seharusnya empat pelaku, tetapi satu pelaku, SA melarikan diri dan masih dalam pengejaran, sehingga dalam rekonstruksi itu dicari orang lain untuk berperan pengganti pelaku tersebut. (C/ERN/R3/LO1)

Read More

Tersangka Korupsi Perumahan Distrik Kimaam Segera Dikirim Ke Kejaksaan

BCMerauke.com - Ketua Panitia Tender untuk pembangunan perumahan di Kampung Kimaam dan Kiworo, Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke, berinisial M, yang jadi korupsi dan merugikan negara hingga empat ratus enam puluh tiga juta rupiah, telah dinyatakan lengkap berkasnya, dalam waktu dekat, tersangka bersama barang bukti akan segera dikirim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke.

“Memang Kejari telah menyatakan jika berkas lengkap atau P-21. Sehingga tinggal saja menunggu untuk pengiriman tersangka bersama barang bukti,” ungkap Kasat Reskrim Polres Merauke, Inspektur Satu (Pol) Agus Siswanto saat ditemui tabloidjubi.com di ruang kerjanya, Rabu (7/5).

Selain ketua panitia, lanjut Kasatreskrim, konsultan pengawas bernisial B, juga akan dikirim secara bersamaan, setelah dinyatakan lengkap.

Kasus tersebut, menyeret tujuh tersangka di antaranya Mantan Kepala Dinas Cipta karya dan Pemukiman Kabupaten Merauke, AS, serta salah seorang rekanan yang proses hukumnya sudah sampai di pengadilan.

Sedangkan tiga tersangka lain yakni, Y  yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), satu rekanan lagi atas nama V serta calo berinisial A, masih dalam proses pemberkasan.

Tahun ini juga diupayakan diselesaikan dan bisa dinyatakan lengkap setelah berkasnya dikirim dan diteliti kembali oleh jaksa.

Dijelaskan, dengan penanganan kasus korupsi ini, maka Polres Merauke telah memenuhi target penanganan dari dua yang harus diselesaikan.  Untuk para tersangka yang akan dikirim  ke kejaksaan, selama ini tidak ditahan. Namun, mereka dikenakan wajib lapor.

Menyinggung tentang berkas kasus souvenir yang melibatkan Mantan Wakil Bupati Merauke, W, Kasat Reskrim menambahkan, berkasnya sudah dikirim empat hari lalu ke Kejari Merauke dan masih dipelajari.

Jika sudah lengkap,kata dia,  tentunya tersangka bersama barang bukti akan dikirim.

Secara terpisah  Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar (Pol) Sri Satyatama menegaskan, pihaknya telah memberikan instruksi agar penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan kasus yang mengarah kepada korupsi, agar terus dilakukan.

“Itu adalah komitmen Polres Merauke dalam memberantas berbagai kasus korupsi,” tegasnya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Polisi Selidiki Pengadaan Kapal Rp.18 Miliar Milik Pemkab Merauke

BCMerauke.com - Polres Merauke tengah menyelidiki kasus pembelian Kapal LCT Ohan 09 milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke yang kini sedang dikelola PT Pelayaran Musamus. Kapal itu dibeli pada tahun 2006 silam dengan menggunakan dana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), senilai Rp 18 milyar.

Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar (Pol) Sri Satyatama melalui Kasat Reskrim Polres setempat, Inspektur Satu (Pol) Agus Siswanto membenarkan hal itu, sebanyak 12 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi.

“Mereka yang dimintai keterangan, mulai dari Ketua Tim Pembahasan Rencana Investasi dan Kerjasama antara Pemkab Merauke bersama PT Pelayaran Musamus, bagian keuangan di lingkup pemerintah setempat serta Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Merauke, Sumiar Pasaribu,” ungkapnya kepada tabloidjubi.com, Rabu (7/6).

Lebih jauh dia mengungkapkan, sejumlah barang bukti telah didapatkan untuk pengembangan proses penyelidikan yakni izin prinsip, akte pendirian dari PT Musamus,  Surat Keputusan (SK) Bupati Merauke serta Daftar Isian Anggaran (DPA).

Ditanya apakah sudah ada indikasi yang mengarah kepada dugaan penggelembungan anggaran (mark up), pihaknya mengaku belum bisa banyak memberi keterangan, karena proses penyelidikan masih terus dilakukan.

Namun menurutnya, untuk pembelian kapal dimaksud, pembayaran dilakukan selama dua tahap. Pertama adalah Rp 3,6 milyar dan tahap kedua Rp 14.4 milyar.

Kapal tersebut, katanya, masih beroperasi mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dari Ambon menuju Timika. “Kami juga ingin mencari tahu apakah sesuai kesepakatan untuk bagi hasil dari beroperasinya kapal yang harus diserahkan PT Musamus kepada Pemkab Merauke senilai Rp 200 juta tiap bulan, berjalan rutin atau tidak,” tandasnya.

Secara terpisah,  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Fransiskus Ohoiwutun mengatakan, pihaknya mendukung langkah yang dilakukan Polres untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap hal itu. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Pemerintah Bantu Benahi Terminal Angkot Di Merauke

BCMerauke.com - Pembongkaran area parkir di Pasar Wamanggo, Merauke dilakukan siang dan malam. Sebab sesuai rencana, dalam satu bulan kedepan, pembangunan terminal sudah dirampungkan dan dapat difungsikan para sopir untuk masuk membawa penumpang dan menurunkan barang.

“Dalam terminal itu juga, akan dibangun kantor bagi para sopir. Nantinya bisa dibicarakan kembali apakah dimanfaatkan untuk koperasi atau kegiatan lain,” kata Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam pertemuan bersama puluhan para sopir angkutan kota (Angkot) yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bappeda Merauke, Selasa (6/5).

Menurut Romanus, para sopir bisa membicarakan sekaligus mendiskusikan kembali. Jika telah ada kesepakatan, dapat disampaikan kembali kepada pemerintah. Kalau untuk koperasi para sopir, pemerintah akan memfasilitasi sekaligus memberikan bantuan dana agar dapat dimanfaatkan membeli apa saja yang dapat dijual. Sehingga uang  bisa berputar lebih cepat.

Romanus mengungkapkan, dirinya akan melakukan komunikasi bersama pihak bank. Sehingga nanti ada orang khusus yang dipercayakan melakukan pendampingan terhadap para sopir tatkala koperasi mulai berjalan. “Kalian tidak perlu merasa khawatir. Saya akan tetap bantu dengan membangun komunikasi dengan orang bank,” tandasnya.

Koordinator Para Sopir, Gerardus Layaan mengatakan, atas nama para sopir, dirinya mengucapkan banyak terimakasih kepada pemerintah setempat. Karena memberikan perhatian sangat serius terhadap berbagai keluhan dari para sopir termasuk terminal yang diinginkan serta diharapkan.

“Saya menyadari bahwa pernah ada bantuan yang diberikan oleh Bapak Bupati Merauke beberapa tahun silam. Hanya saja, dana dimaksud, sepertinya tidak dikelola dengan baik. Olehnya, jika koperasi sudah ada, agar perlu ada yang melakukan pendampingan terhadap jalannya usaha dimaksud. Sehingga berjalan dengan baik dan lancar,” pintanya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Pembangunan Pasar Waninggap Nanggo Tak Disertai Perencanaan Terminal

BCMerauke.com - Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengungkapkan, pembangunan Pasar Wamanggo, Merauke yang dilakukan beberapa tahun silam, tak disertai dengan perencanaan pembangunan terminal.

“Dengan demikian, angkutan kota (Angkot) maupun angkutan pedesaan, tak bisa keluar-masuk di situ. Sehingga para sopir pun mencari jalan sendiri memarkirkan mobilnya untuk menurunkan dan membawa penumpang ke tempat tujuan,” kata Romanus  saat ditemui di Kantor Bappeda Merauke, Selasa (6/5).

Menurut Romanus, sejak tahun 2011 lalu, dirinya sudah melakukan komunikasi bersama para sopir sekaligus menyampaikan bahwa nantinya akan dibangun terminal yang representatif. Sehingga dapat menjadi tempat untuk menurunkan penumpang maupun barang.

Setahun kemudian, kata Romanus, para sopir melancarkan aksi protes dan menagih janji pembangunan terminal. Sebagai tindaklanjutnya, salah satu ruangan di dalam Pasar Wamanggo yang dijadikan sebagai arena parkir, dilirik untuk dilakukan pembongkaran. Sekaligus direncanakan pembangunan terminal sementara bagi para sopir.

“Saat itu, saya mempunyai suatu tekad agar area parkir yang telah dibangun secara bersamaan dengan Pasar Wamanggo, dilakukan pembongkaran. Hanya saja, tidak serta merta dilakukan begitu saja. Karena harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.

Setelah surat dikirim, kata Romanus, direspon BPK. Tapi mereka menurunkan tim untuk melakukan peninjauan lapangan dan menghitung kembali besarnya anggaran yang dimanfaatkan dalam pembangunan area parkir dimaksud. Begitu tim turun dan periksa, beberapa saat kemudian, datanglah surat dari BPK yang mengizinkanb dilakukan pembongkaran.

“Memang aturan mengamanatkan seperti demikian. Kita tidak serta merta membongkar area yang ada. Karena merupakan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke. Olehnya, saya meminta pengertian dan pemahaman baik dari para sopir yang harus menunggu agak lama,” tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Jakobus Duwira mengaku, kegiatan pembongkaran area parkir sedang dilakukan dan dalam waktu dekat sudah selesai. Sehingga akan dilanjutkan dengan pembangunan terminal sesuai dengan gambar yang dipersiapkan. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Empat Pesawat Pemkab Merauke Segera Ditarik dari PT. Merpati Nusantara Airlines

BCMerauke.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke telah menyiapkan surat Tim Kerjasama Operasional (KSO) kepada Manajemen PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) menyusul pencabutan  izin operasional  pesawat. Inti surat itu adalah menarik kembali empat pesawat yang terdiri dari tiga jenis Boeing dan satu Twin Oter.

Dalam pertemuan di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Senin (5/5), Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT menegaskan, hari ini juga surat tersebut harus segera dituntaskan. Sekaligus dihantar langsung kepada PT MNA di Jakarta. Keempat pesawat tersebut, katanya, merupakan aset milik masyarakat dan Pemkab Merauke.

Dengan demikian, lanjut Bupati Merauke, segera ditarik dan dioperasikan kembali. “Memang fokus pertama yang dilakukan adalah pesawat jenis Twin Oter yang sampai sekarang hanya parkir begitu saja di Bandara Mopah dan tak  beroperasi ke daerah perdalaman melayani masyarakat. Padahal, sangat dibutuhkan,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Merauke menjelaskan, Tim KSO juga akan bergerak ke Jayapura sekaligus membicarakan secara bersama-sama dengan Manajemen Trigana. “Saya sudah melakukan kontak person dan managemen Trigana meresponi dengan baik mengelola pesawat twin oter untuk diterbangkan ke daerah pedalaman,” katanya.

Dikatakan, sambil mengurus berbagai administrasi, termasuk kerjasama dengan Trigana, pesawat jenis Twin Oter harus segera dioperasikan. Di samping itu, pemutusan hubungan kerja bersama PT MNA. “Kita tidak boleh membiarkan pesawat terlalu lama parkir di Bandara Mopah. Karena sangat dibutuhkan untuk pelayanan ke daerah pedalaman,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Leonardus Mahuze mengatakan, langkah yang diambil pemerintah sudah sangat tepat untuk menarik keempat pesawat tersebut, apalagi twin oter yang sangat dibutuhkan.

“Saya kira, Dewan sebagai perpanjangan tangan dari rakyat, tentunya memberikan dukungan agar pesawat milik masyarakat dan Pemkab Merauke, segera dioperasikan. Sehingga bisa memberikan konttribusi dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk melayani masyarakat di daerah pedalaman,” tuturnya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Utang PT. Merpati Di Pemkab Merauke Rp.48 Miliar

BCMerauke.com - Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, M.T. mengatakan, utang  PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang belum dibayar  hingga sekarang senilai Rp 48 miliar. Sebaliknya, utang Pemkab Merauke terhadap PT MNA senilai Rp 8 miliar yang belum dilunasi juga.

Hal itu disampaikan Bupati Merauke dalam pertemuan  di ruang rapat Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke Senin (5/5).

Dikatakan, berkaitan dengan utang piutang tersebut, hingga sekarang belum juga ditandatangani PT MNA.
Namun demikian, lanjut Bupati Merauke, meskipun kontrak kerjasama akan diputuskan, tetapi utang piutang tersebut harus tetap diselesaikan sebagaimana biasa.

“Kami dari Pemkab Merauke akan membayar utang senilai Rp 8 miliar. Sebaliknya PT MNA juga harus menyelesaikan utangnya, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” tandasnya.

Dijelaskan, langkah awal yang dilakukan sekarang adalah membuat surat pemutusan kontrak kerjasama terlebih dahulu. Jika sudah ada tindaklanjut penyerahan keempat pesawat itu, maka selanjutnya adalah penyelesaian hutang piutang dimaksud.

Salah satu Tim Kerjasama Operasional (KSO) Pesawat Merpati, Kusmanto, SH menambahkan, pembicaraan sudah dilakukan bersama pihak manajemen PT MNA dan harus ada penyelesaian. Artinya, pembayaran utang piutang itu harus tetap dilakukan. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Parpol Tidak Punya Kewenangan Batalkan Suara Caleg Terbanyak

BCMerauke.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke,Antonius Kaize menegakan, partai politik tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk membatalkan calon legislatif (caleg) dengan suara terbanyak dan mengganti orang lain sekaligus dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal itu disampaikan Anton saat ditemui tabloidjubi.com diruang kerjanya Senin (5/5).

Menurutnya, siapa yang memperoleh suara terbanyak di suatu partai  otomatis akan  dilantik menjadi anggota Dewan. Tidak ada perubahan dan atau pergantian oleh partai politik.

“Ini adalah kewenangan dari KPU sesuai aturan yang diamanatkan Undang-Undang Pemilu,” tegasnya.

Parpol, jelas Anton, hanya bisa bermain jika anggota dewan tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri serta tersangkut suatu tindak pidana hingga sampai kepada tidak jadi anggota parpol lagi.

Beberapa persyaratan dimaksud, bisa menjadi domain  parpol. Tetapi, kalau dalam pelaksanaan pleno dan seorang caleg memperoleh suara terbanyak, tidak bisa diganti orang lain.

Menyinggung tentang jadwal penetapan Caleg DPRD Kabupaten Merauke periode 2014-2019, Anton mengaku, sebenarnya tanggal 11 Mei 2014. Hanya saja, tanggal tersebut tepat hari Minggu, sehingga disepakati bersama untuk dilaksanakan tanggal 12 Mei.

Saat penetapan nanti, kata  Anton, tentunya masing-masing parta politik akan diundang untuk hadir. Termasuk para caleg yang telah mengetahui secara pasti perolehan suara dan otomatis melenggang mulus ke kursi legislatif selama lima tahun ke depan.

Secara terpisah anggota KPU Merauke, Severinus Fenanlampir menambahkan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu tetap mengacu kepada suara terbanyak dalam pleno beberapa waktu lalu. Jadi, caleg yang memperoleh suara terbanyak otomatis akan siap untuk dilantik. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Sabung Ayam, Enam Oknum TNI Ditindak

BCMerauke.com - Enam oknum anggota TNI Angkatan Darat jajaran Korem 174/ATW Merauke, Papua, bakal ditindak sebab kedapatan berada di lokasi sabung ayam Kampung Leprosari, Kabupaten Merauke, Kamis 1 Mei 2014 lalu.

Hal itu diakui  Danrem 174/ATW  Brigjen TNI Bambang Haryanto saat dikonfirmasi Suluh Papua, Jumat (2/5/2014). Danrem mengatakan, keenam anggota TNI AD ini berada di tempat judi sabung ayam dan mereka dibubarkan oleh Wakil Komandan Batalion Marinir Lantamal XI Merauke.

Dijelaskan, awalnya Wadan Marinir bersama anggotanya melakukan patroli pengamanan mengantisipasi 1 Mei hari buruh nasional dan kembalinya Papua kepangkuan NKRI. Dalam patroli itu Wadan mendapat informasi bahwa ada sekelompok masyarakat melakukan aktivitas judi sabung ayam di kampung Leposari kemudian Wadan memerintahkan anggotanya untuk membubarkan aktivitas tersebut.

”Kami belum mengetahui tujuan keenam anggota TNI AD jajaran Korem  tersebut berada di lokasi judi sambung ayam. Apakah mereka hanya menonton ataukah mereka ikut bermain judi sabung ayam masih dilakukan pemeriksaan secara internal,”ujar Danrem.

Menurutnya, tidak dibenarkan anggota TNI berada di lokasi judi manapun dan apapun bentuknya. Meskipun hanya datang menonton itu tidak benar kedapatan jelas diproses atau ditindak namun hukuman ringan tetapi kalau kedapatan bermain hukumannya lebih berat. Dan jika hasil pemeriksaan keenam anggota TNI tersebut terbukti bermain sambung ayam akan ditindak tegas.(SULPA)

Read More

Oknum Caleg Terlibat Perjudian

BCMerauke.com - MM caleg yang gagal terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Mappi, Papua, diringkus Kepolisian Resor Mappi karena tertangkap basah ketika bermain judi.

Pelaku MM ditangkap bersama lima rekannya YU, MU, RK, AH dan GU sedang bermain judi joker di rumah salah satu pelaku di jalan trans Irian Kepi 30 April 2014 lalu.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Mappi Komisaris Polisi Petrus melalui pesan singkat (SMS), Jumat (2/5/2014) membenarkan kalau MM Caleg anggota DPRD Kabupten Mappi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang gagal pada Pileg 9 April 2014 lalu ditangkap Polisi karena main judi.

Kata Wakapolres, barang bukti yang diamankan dari tangan pelaku uang tunai senilai Rp.11 juta, 108 lembar kartu joker dan empat buah HP. Keenam pelaku kini ditahan untuk menjalani pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut.

Dikatakan, para pelaku kerap main judi dan selama ini mereka menjadi incaran Polisi. Keenam pelaku ini akan diproses hukum sebagaimana ketentuan pasal 303 KUHP tentang judi dengan ancaman hukuman 10 tahun perjara. (SULPA)

Read More