Max Olua Pimpin KNPI Provinsi Papua

BCMerauke.com - Musyawarah Daerah XII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua yang berlangsung   tiga hari di Kabupaten Merauke 19-21 Juni 2014,  berjalan  lancar. Max Olua terpilih menjadi ketua  DPD KNPI Provinsi Papua periode 2014-2017.

sebelumnya, tercatat  delapan kandidat ikut mencalonkan diri. Hanya saja, sampai proses pemilihan, tiga kandidat bersaing yakni Max Olua, Kanisius Kogoya serta Yusak Andato. Hasilnya adalah, Olua memperoleh 39 suara, Kanisius 18 suara serta Yusak 16 suara. Dengan demikian, Max Olua berhak dan mendapatkan kepercayaan dari 28 DPD kabupaten/kota untuk memimpin KNPI untuk tiga tahun mendatang.

Dalam keterangan persnya di Rumah Makan Serumpun Minggu (22/6), Ketua DPD KNPI Provinsi Papua terpilih, Max Olua yang didampingi semua DPD di tingkat kabupaten/kota mengungkapkan, proses pelaksanaan Musda XII telah berjalan dengan aman dan lancar, meskipun menguras tenaga, pikiran serta waktu selama tiga hari bertutur-turut.

“Saya menyadari jika kepercayaan yang diberikan oleh DPD maupun OKP untuk menahkodai KNPI selama tiga tahun ke depan, adalah suatu  mandat yang harus dijalankan  dengan penuh tanggungjawab. Meskipun dalam proses pemilihan terdapat dinamika yang terjadi, namun itu adalah sesuatu yang wajar dalam suatu organisasi,” ujarnya.

Dengan dinamika seperti demikian, lanjut Olua, pertanda bahwa pemuda Papua kreatif dan dinamis untuk dapat melahirkan suatu keputusan. “Terimakasih kepada pemuda Papua yang telah memberikan mandat kepada saya  menahkodai KNPI Provinsi Papua tiga tahun ke depan ,” Olua.

Ditambahkan, pertandingan sudah berakhir. Bahwa dalam setiap pertandingan, pasti ada yang kalah dan menang.  Tetapi harus diingat oleh semua pemuda bahwa kemenangan itu untuk semua. Olehnya, jangan ada lagi yang melancarkan aksi protes, tetapi semua bergandengan tangan secara bersama-sama memajukan KNPI ke depan lebih baik.

Perwakilan DPD KNPI kabupaten/kota, Sem Ketmo dalam kesempatan itu meminta kepada Ketua KNPI Provinsi Papua yang baru terpilih agar membangun komunikasi lebih baik lagi bersama DPD di masing-masing kabupaten/kota. Karena pada kepemimpinan sebelumnya, komunikasi kurang berjalan baik.

Padahal, demikian Semo, para pemuda tinggal di belakang gunung hingga sampai kampung-kampung. Bukan berada di tengah kota.

“Kita semua harus merapatkan barisan memberikan dukungan terhadap Bung Max Olua untuk memimpin KNPI lima tiga tahun ke depan,” katanya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Ratusan Warga Kota Rusa Minta Jokowi Kunjungi Daerah Paling Timur Indonesia

BCMerauke.com - Ratusan warga di sejumlah distrik, Kabupaten Merauke meminta Calon Presiden  dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) agar mengunjungi Kota Rusa, sebagai wujud komitmen menyatukan sabuk nusantara .

Permintaan tersebut muncul setelah Jokowi mengunjungi Kota Jayapura dalam masa kampanye Pilpres (5/6) lalu dan batal mendatangi Kota Merauke sebagai bagian NKRI yang berada diujung timur nusantara.

“Kami sekarang masih berusaha untuk meminta Pak Jokowi dan JK hadir di Merauke sebagai bentuk menyatukan sabuk nusantara. Masyarakat Merauke sangat menaruh harapan besar atas kedatangan Jokowi-JK di musim kampanye ini,” kata Ketua Rumah Koalisi Indonesia Hebat Jokowi-JK, Ady Muslimin yang dikutip media ini dari rilis persnya, Selasa (17/6).

Kedatangan Jokowi maupun Jusuf Kalla, menurutnya akan memberikan semangat baru. Selain itu, kedatangan Capres tersebut tentu saja dapat mendulang suara di Merauke yang mencapai 140 ribu lebih.

“Jumlah pemilih di Merauke memang tidak sebesar daerah lain di Papua, tapi sebagai bagian dari NKRI, Merauke merupakan wilayah yang tidak bisa dilupakan begitu saja,” ujar Muslimin..

Dikatakan Muslimin, saat ini respon masyarakat di Merauke sangat luar biasa, apalagi pasca Jokowi berkampanye di Kota Jayapura. “Sampai hari ini kita masih menerima kedatangan masyarakat dari berbagai kampung dan distrik di RKIH Merauke. Mereka mendaftarkan diri sebagai relawan. Saat itu, kami juga memberikan stiker dan spanduk agar mereka sebarkan di komunitasnya,” kata Muslimin.

Muslimin menambahkan Rumah Koalisi Indonesia Hebat telah melakukan berbagai aksi. Diantaranya pembagian striker dan selebaran, termasuk deklarasi penduduk asli dari Suku Kanum dan Yeinan di Distrik Sota, Merauke.

“Rencana berikutnya adalah melakukan advokasi dengan mengunjungi beberapa distrik dan kampung. Kemudian juga penggalangan dana bekerja sama dengan beberapa kelompok relawan Jokowi-JK dan jumlah relawan di kota rusa mencapai lebih dari 400 orang,” dikatakan Muslimin.

Sementara itu, Jerry Omona, Koordinator Media Relawan Papua untuk Jokowi-JK (Lapak) menyambut baik seluruh program yang digagas oleh RKIH. Dengan semakin banyak dukungan terhadap Jokowi, diharapkan, mantan Walikota Solo itu bisa memimpin bangsa untuk lima tahun ke depan.

“Jumlah relawan di Papua mencapai belasan ribu hingga pertengahan Juni 2014. Relawan merupakan ujung tombak dari gerakan bersama ini, kami berharap, sebelum masa kampanye berakhir, suara di Papua bisa digalang hingga satu juta lebih,”  kata Jerry.

Pihaknya juga meminta agar relawan tetap pada jalurnya, dengan tidak melakukan kampanye hitam maupun kampanye negatif menjelekkan calon lain. “Kita harus tetap pada jalur, sampaikan saja visi dan misi dari pasangan calon, tidak menjatuhkan atau merendahkan,” ujar Jerry. (Jubi/Indrayadi TH)

Read More

124 TPS DI Merauke Masuk Kategori Rawan

BCMerauke.com - Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sri Satyatama mengungkapkan, dari total 445 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan untuk pencoblosan  pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres), 9 Juli 2014 mendatang, terdapat 124 di antaranya yang masuk kategori rawan.

“Untuk rawan satu sebanyak 83 TPS dan rawan khusus ada 41 TPS,” katanya saat ditemui tabloidjubi.com di ruang kerjanya, Merauke, Selasa (17/6).

Menurutnya, kerawanan itu bisa akibat Kamtibmas tidak kondusif dan juga hambatan lain seperti transportasi dan juga jarak tempuh dari satu kampung ke kampung lain untuk pendistribusian logistik pemilu yang akan dimanfaatkan.

“Kami masih melakukan pemetaan kembali terhadap sejumlah TPS yang dianggap rawan. Angka tersebut, tidak menutup kemungkinan akan mengalami peningkatan,” kata Kapolres sambil menambahkan, salah satu daerah yang agak rawan adalah di Distrik Tabonji.

“Kita berangkat dari pengalaman tahun 2004 silam. Dimana ada anggota yang mengalami musibah disana saat pesta demokrasi. Olehnya,akan ditempatkan juga satu regu Brimob bersenjata disana. Sekaligus dapat diback up prajurit TNI untuk melakukan pengamanan selama pelaksanaan pemilu presiden berlangsung hingga selesai nanti,” ujarnya.

Dijelaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama dengan KPU Kabupaten Merauke, Dandim 1707, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta beberapa instansi terkait lain di lingkungan pemerintah setempat. Pertemuan itu tidak lain melakukan pembahasan secara bersama-sama  menyukseskan Pilpres tanggal 9 Juli nanti.

Pertemuan itu, kata Kapolres, tentunya melakukan evaluasi kembali dengan pelaksanaan Pileg beberapa bulan lalu. “Ya, kekurangan yang ada, tentunya kita diskusikan sekaligus mencarikan jalan keluar penyelesaian. Sehingga pada hari H, tidak ada kendala yang terjadi,” tandasnya.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke, Seferinus Fenanlampir mengakui jika ada pertemuan semalam bersama Polres maupun Kodim serta beberapa komponen terkait lain. “Kita bahas banyak hal termasuk kesiapan untuk distribusi logistik ke 120 kampung tepat waktu. Sehingga pelaksanaan Pilpres berjalan serempak,” katanya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

PT. Medco Bangkrut, 350 Karyawan Di-PHK

BCMerauke.com. PT. Medco Papua Lestari, perusahan yang bergerak di bidang industrik kayu di Kabupaten Merauke bangkrut sehingga mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 350 karyawan.

Kepala Disnakentrans Kabupaten Merauke, Oktavianus Kaize mengatakan, kerugian yang dialami PT. Medco Papua Lestari itu disebabkan karena selama 10 bulan terakhir ini biaya produksi lebih tinggi dibandingkan biaya pemasukan perusahan.

“Menurut PT. Medco kayu hasil produksi mereka kualitasnya selama 10 bulan terakhir ini rendah dan kurang menguntungkan di pasar dunia sehingga perusahan mengalami kerugian karena biaya produksi lebih besar dari pada pemasukan,” kata Oktavianus di Merauke, Rabu (18/6/2014).

Ia melanjutkan, PT. Medco Papua Lestari di Tamuli, Merauke itu memiliki 400 karyawan. Sebanyak 350 karyawan di PHK dan tersisa 50 karyawan masih dipertahankan perusahan untuk menjaga seluruh aset perusahan yang ada.

Disnaker berupaya membangun komunikasi dengan pihak perusahan untuk menyelesaikan upah 350 karyawan yang di-PHK tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.

“Disnaker Merauke sementara mengupayakan membangun komunikasi dengan perusahan-perusahan yang ada di Merauke agar dapat menyerap 350 karyawan yang di PHK tersebut agar jumlah pengangguran tidak bertambah di Merauke,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, pihak PT Medko belum dimintai klarifikasi soal PHK 350 karyawannya. (SULPA)

Read More

Tak Ada Kuota BBM untuk Nelayan dan Petani di Merauke

BCMerauke.com - Sektor Pertanian dan Perikanan di Merauke dikabarkan sangat membutuhkan bahan bakar minyak (BBM), tetapi tak ada kuota untuk nelayan dan petani.

Ditemui di Merauke, Rabu (18/6/2014), Operation Head Terminal Bahan Bakar Minyak (OH-TBBM) Pertamina Merauke, Isak Samuel sudah ada agen premium minyak dan solar (APMS) bagi kebutuhan nelayan dan petani tetapi untuk sementara kuotanya tidak tersedia.

Menurut dia, pendistribusian BBM bagi nelayan dan petani selama ini belum sesuai karena pengawasan yang masih kurang. Karena itu, kedepan Pertamina membentuk tim khusus pendistribusian BBM bagi nelayan dan petani. Ia berharap APMS yang sudah dibentuk oleh Pertamina untuk menyalurkan BBM kepada petani dan nelayan dapat menyalurkan pasokan minyak sesuai sasarannya.

Beberapa APMS yang sudah dibentuk oleh Pertamina untuk melayani Petani dan Nelayan di Merauke telah mengusulkan untuk alokasi kebutuhan itu hanya saja kuota belum tersedia sehingga Pertamina belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. (SULPA)

Read More