“Saya juga ingin menyampaikan kepada Kapolres Merauke dan Dandim 1707 bahwa di beberapa distrik di daerah pedalaman, jumlah anggota polisi maupun tentara hanya satu sampai dua orang. Bahkan, ada yang tidak ada sama sekali,” kata Romanus ketika melakukan pertemuan bersama para Muspida dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di ruang rapat Bappeda Kamis (13/3)
Romanus meminta menjelang pemilu ada tambahan aparat keamaan di daerah-daerah yang pengamanannya minim atau tidak ada aparat sama sekali.
“Ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa pelaksanaan Pileg adalah persaingan antara orang perorang. Sehingga perlu pengawasan melekat dilakukan,” pintanya.
Selain itu, kata Romanus, perlu cepat diaktifkan Linmas (perlindungan masyarakat) di masing-masing kampung sehingga aparat Linmas bisa berperan aktif dalam melakukan pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS). Sebab, kata Romanus, tidak mungkin aparat keamanan harus terlibat secara langsung.
Berkaitan dengan pendistribusian logistik pemilu, Romanus menyarankan agar pengawasan diperketat selama sampai di distrik hingga ke kampung-kampung. Begitu sampai di tempat, harus berada di rumah atau tempat aman dan dijaga ketat. Tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Sementara itum Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Leonardus Mahuze, meminta KPU agar mengatur jadwal tepat untuk proses pendropingan logistik. Sehingga, sampai di kampung tepat waktu dan tidak terlambat. Karena masyarakat sudah mengetahui jika pencoblosan dilakukan pada tanggal 9 April 2014.
Leonardus juga mengharapkan agar dengan sisa waktu yang ada, agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana cara mencoblos. Karena beberapa waktu lalu ada warga datang ke dewan dan masih mempertanyakan mekanisme pencoblosan surat suara sekarang.
Menanggapi permintaan Bupati Merauke, Kapolres Merauke Sry Satyatama mengatakan pada prinsipnya pihaknya siap untuk melakukan pengamanan pada pelaksanaan Pileg mendatang. Namun, kata dia, diharapkan pemerintah setempat agar Linmas secepatnya diaktifkan.
“Karena ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan surat suara, polisi tidak bisa langsung menangani,” kata Kapolres. (Jubi/Frans L Kobun)
0 komentar:
Post a Comment