Pemerintah Bantu Benahi Terminal Angkot Di Merauke

BCMerauke.com - Pembongkaran area parkir di Pasar Wamanggo, Merauke dilakukan siang dan malam. Sebab sesuai rencana, dalam satu bulan kedepan, pembangunan terminal sudah dirampungkan dan dapat difungsikan para sopir untuk masuk membawa penumpang dan menurunkan barang.

“Dalam terminal itu juga, akan dibangun kantor bagi para sopir. Nantinya bisa dibicarakan kembali apakah dimanfaatkan untuk koperasi atau kegiatan lain,” kata Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam pertemuan bersama puluhan para sopir angkutan kota (Angkot) yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bappeda Merauke, Selasa (6/5).

Menurut Romanus, para sopir bisa membicarakan sekaligus mendiskusikan kembali. Jika telah ada kesepakatan, dapat disampaikan kembali kepada pemerintah. Kalau untuk koperasi para sopir, pemerintah akan memfasilitasi sekaligus memberikan bantuan dana agar dapat dimanfaatkan membeli apa saja yang dapat dijual. Sehingga uang  bisa berputar lebih cepat.

Romanus mengungkapkan, dirinya akan melakukan komunikasi bersama pihak bank. Sehingga nanti ada orang khusus yang dipercayakan melakukan pendampingan terhadap para sopir tatkala koperasi mulai berjalan. “Kalian tidak perlu merasa khawatir. Saya akan tetap bantu dengan membangun komunikasi dengan orang bank,” tandasnya.

Koordinator Para Sopir, Gerardus Layaan mengatakan, atas nama para sopir, dirinya mengucapkan banyak terimakasih kepada pemerintah setempat. Karena memberikan perhatian sangat serius terhadap berbagai keluhan dari para sopir termasuk terminal yang diinginkan serta diharapkan.

“Saya menyadari bahwa pernah ada bantuan yang diberikan oleh Bapak Bupati Merauke beberapa tahun silam. Hanya saja, dana dimaksud, sepertinya tidak dikelola dengan baik. Olehnya, jika koperasi sudah ada, agar perlu ada yang melakukan pendampingan terhadap jalannya usaha dimaksud. Sehingga berjalan dengan baik dan lancar,” pintanya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Pembangunan Pasar Waninggap Nanggo Tak Disertai Perencanaan Terminal

BCMerauke.com - Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengungkapkan, pembangunan Pasar Wamanggo, Merauke yang dilakukan beberapa tahun silam, tak disertai dengan perencanaan pembangunan terminal.

“Dengan demikian, angkutan kota (Angkot) maupun angkutan pedesaan, tak bisa keluar-masuk di situ. Sehingga para sopir pun mencari jalan sendiri memarkirkan mobilnya untuk menurunkan dan membawa penumpang ke tempat tujuan,” kata Romanus  saat ditemui di Kantor Bappeda Merauke, Selasa (6/5).

Menurut Romanus, sejak tahun 2011 lalu, dirinya sudah melakukan komunikasi bersama para sopir sekaligus menyampaikan bahwa nantinya akan dibangun terminal yang representatif. Sehingga dapat menjadi tempat untuk menurunkan penumpang maupun barang.

Setahun kemudian, kata Romanus, para sopir melancarkan aksi protes dan menagih janji pembangunan terminal. Sebagai tindaklanjutnya, salah satu ruangan di dalam Pasar Wamanggo yang dijadikan sebagai arena parkir, dilirik untuk dilakukan pembongkaran. Sekaligus direncanakan pembangunan terminal sementara bagi para sopir.

“Saat itu, saya mempunyai suatu tekad agar area parkir yang telah dibangun secara bersamaan dengan Pasar Wamanggo, dilakukan pembongkaran. Hanya saja, tidak serta merta dilakukan begitu saja. Karena harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.

Setelah surat dikirim, kata Romanus, direspon BPK. Tapi mereka menurunkan tim untuk melakukan peninjauan lapangan dan menghitung kembali besarnya anggaran yang dimanfaatkan dalam pembangunan area parkir dimaksud. Begitu tim turun dan periksa, beberapa saat kemudian, datanglah surat dari BPK yang mengizinkanb dilakukan pembongkaran.

“Memang aturan mengamanatkan seperti demikian. Kita tidak serta merta membongkar area yang ada. Karena merupakan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke. Olehnya, saya meminta pengertian dan pemahaman baik dari para sopir yang harus menunggu agak lama,” tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Jakobus Duwira mengaku, kegiatan pembongkaran area parkir sedang dilakukan dan dalam waktu dekat sudah selesai. Sehingga akan dilanjutkan dengan pembangunan terminal sesuai dengan gambar yang dipersiapkan. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Empat Pesawat Pemkab Merauke Segera Ditarik dari PT. Merpati Nusantara Airlines

BCMerauke.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke telah menyiapkan surat Tim Kerjasama Operasional (KSO) kepada Manajemen PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) menyusul pencabutan  izin operasional  pesawat. Inti surat itu adalah menarik kembali empat pesawat yang terdiri dari tiga jenis Boeing dan satu Twin Oter.

Dalam pertemuan di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Senin (5/5), Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT menegaskan, hari ini juga surat tersebut harus segera dituntaskan. Sekaligus dihantar langsung kepada PT MNA di Jakarta. Keempat pesawat tersebut, katanya, merupakan aset milik masyarakat dan Pemkab Merauke.

Dengan demikian, lanjut Bupati Merauke, segera ditarik dan dioperasikan kembali. “Memang fokus pertama yang dilakukan adalah pesawat jenis Twin Oter yang sampai sekarang hanya parkir begitu saja di Bandara Mopah dan tak  beroperasi ke daerah perdalaman melayani masyarakat. Padahal, sangat dibutuhkan,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Merauke menjelaskan, Tim KSO juga akan bergerak ke Jayapura sekaligus membicarakan secara bersama-sama dengan Manajemen Trigana. “Saya sudah melakukan kontak person dan managemen Trigana meresponi dengan baik mengelola pesawat twin oter untuk diterbangkan ke daerah pedalaman,” katanya.

Dikatakan, sambil mengurus berbagai administrasi, termasuk kerjasama dengan Trigana, pesawat jenis Twin Oter harus segera dioperasikan. Di samping itu, pemutusan hubungan kerja bersama PT MNA. “Kita tidak boleh membiarkan pesawat terlalu lama parkir di Bandara Mopah. Karena sangat dibutuhkan untuk pelayanan ke daerah pedalaman,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Leonardus Mahuze mengatakan, langkah yang diambil pemerintah sudah sangat tepat untuk menarik keempat pesawat tersebut, apalagi twin oter yang sangat dibutuhkan.

“Saya kira, Dewan sebagai perpanjangan tangan dari rakyat, tentunya memberikan dukungan agar pesawat milik masyarakat dan Pemkab Merauke, segera dioperasikan. Sehingga bisa memberikan konttribusi dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk melayani masyarakat di daerah pedalaman,” tuturnya. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Utang PT. Merpati Di Pemkab Merauke Rp.48 Miliar

BCMerauke.com - Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, M.T. mengatakan, utang  PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang belum dibayar  hingga sekarang senilai Rp 48 miliar. Sebaliknya, utang Pemkab Merauke terhadap PT MNA senilai Rp 8 miliar yang belum dilunasi juga.

Hal itu disampaikan Bupati Merauke dalam pertemuan  di ruang rapat Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke Senin (5/5).

Dikatakan, berkaitan dengan utang piutang tersebut, hingga sekarang belum juga ditandatangani PT MNA.
Namun demikian, lanjut Bupati Merauke, meskipun kontrak kerjasama akan diputuskan, tetapi utang piutang tersebut harus tetap diselesaikan sebagaimana biasa.

“Kami dari Pemkab Merauke akan membayar utang senilai Rp 8 miliar. Sebaliknya PT MNA juga harus menyelesaikan utangnya, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” tandasnya.

Dijelaskan, langkah awal yang dilakukan sekarang adalah membuat surat pemutusan kontrak kerjasama terlebih dahulu. Jika sudah ada tindaklanjut penyerahan keempat pesawat itu, maka selanjutnya adalah penyelesaian hutang piutang dimaksud.

Salah satu Tim Kerjasama Operasional (KSO) Pesawat Merpati, Kusmanto, SH menambahkan, pembicaraan sudah dilakukan bersama pihak manajemen PT MNA dan harus ada penyelesaian. Artinya, pembayaran utang piutang itu harus tetap dilakukan. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More

Parpol Tidak Punya Kewenangan Batalkan Suara Caleg Terbanyak

BCMerauke.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke,Antonius Kaize menegakan, partai politik tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk membatalkan calon legislatif (caleg) dengan suara terbanyak dan mengganti orang lain sekaligus dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal itu disampaikan Anton saat ditemui tabloidjubi.com diruang kerjanya Senin (5/5).

Menurutnya, siapa yang memperoleh suara terbanyak di suatu partai  otomatis akan  dilantik menjadi anggota Dewan. Tidak ada perubahan dan atau pergantian oleh partai politik.

“Ini adalah kewenangan dari KPU sesuai aturan yang diamanatkan Undang-Undang Pemilu,” tegasnya.

Parpol, jelas Anton, hanya bisa bermain jika anggota dewan tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri serta tersangkut suatu tindak pidana hingga sampai kepada tidak jadi anggota parpol lagi.

Beberapa persyaratan dimaksud, bisa menjadi domain  parpol. Tetapi, kalau dalam pelaksanaan pleno dan seorang caleg memperoleh suara terbanyak, tidak bisa diganti orang lain.

Menyinggung tentang jadwal penetapan Caleg DPRD Kabupaten Merauke periode 2014-2019, Anton mengaku, sebenarnya tanggal 11 Mei 2014. Hanya saja, tanggal tersebut tepat hari Minggu, sehingga disepakati bersama untuk dilaksanakan tanggal 12 Mei.

Saat penetapan nanti, kata  Anton, tentunya masing-masing parta politik akan diundang untuk hadir. Termasuk para caleg yang telah mengetahui secara pasti perolehan suara dan otomatis melenggang mulus ke kursi legislatif selama lima tahun ke depan.

Secara terpisah anggota KPU Merauke, Severinus Fenanlampir menambahkan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu tetap mengacu kepada suara terbanyak dalam pleno beberapa waktu lalu. Jadi, caleg yang memperoleh suara terbanyak otomatis akan siap untuk dilantik. (Jubi/Frans L Kobun)

Read More