“Duku Panwas Merauke mendapatkan alokasi anggaran, sehingga tinggal melakukan pencairan di bank,” kata Benediktus saat ditemui di ruang kerjanya, Merauke, Senin (17/3).
Menurut Benediktus, selama ini orang berasumsi jika Panwaslu berada di bawah KPU, sehingga jika ada dukungan dana yang diberikan, maka tinggal diatur. “Semua orang perlu memahami, Panwaslu bersama KPU adalah sama-sama penyelenggara pemilu,” katanya.
Dalam menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan Panwas, kata Benediktus, pihaknya hanya menunggu kucuran dana dari Bawaslu Provinsi Papua. Meski belum mencukupi, tetapi berbagai kegiatan tetap dijalankan dan atau dilaksanakan sebagaimana biasa,” ungkapnya.
“Dalam waktu dekat kami akan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat distrik dan kampung.
Tugas mereka adalah melakukan pengawasan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada saat proses pencoblosan hingga penghitungan suara nanti.
“Para PPL itu, akan dilengkapi dengan identitas termasuk baju kaos. Sehingga bisa membedakan dengan lain. Memang ini adalah program kami dan mungkin tidak dilaksanakan oleh Panwas di kabupaten/kota yang lain. Terus terang, dengan semakin banyak orang melakukan pengawasan, maka secara tidak langsung akan menekan kecurangan di TPS,” tandasnya.
Hal serupa disampaikan anggota Panwas lain, Natalia Kulluk. Selain PPL yang direkrut dan selanjutnya mengikuti Bimtek, juga relawan yang terdiri dari pemilih pemula dalam wilayah kota. Mereka akan terlibat melakukan pengawasan di masing-masing TPS.
“Banyak orang berminat menjadi relawan, setelah formulir kami sebarkan. Setelah diisi, langsung dikembalikan ke Panwas. Itu menunjukkan adanya itikad dan semangat untuk melakukan pengawasan,” tandasnya. (Jubi/Frans L Kobun)
0 komentar:
Post a Comment