Dengan demikian, menurut Bupati Romanus, kebijakan anggaran itu memfokuskan program Gerakan Pembangunan Kampungku (Gerbangku), karena sebagaian besar masyarakat asli Papua lebih dominan berada di kampung-kampung.
Kata Bupati Romanus, sesuai data yang diperoleh, eksistensi penduduk asli Papua di kampung-kampung mencapai 90 persen, dibandingkan di kota Merauke yang hanya 18-20 persen.
“Gerbangku itu mendorong bagaimana masyarakat asli Papua mendapat pelayanan langsung di kampung. Perbandingan penduduk non Papua 75 sampai 80 persen, sedangkan orang asli Papua hanya 18 persen atau 20 persen. Mereka ada di kampung-kampung,”beber Romanus, kemarin.
Dikatakan, keberpihakan Pemda kepada masyarakat asli terwujud dalam program yang didanai ADK itu. Sehingga, semua pihak, instansi teknis dan lembaga lainya perlu memberikan dukungan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua.
“Semua orang harusnya buka mata, mendorong dan mendampingi. Ini bukan cuma tugas para pendamping. Semua harus berpartisipasi mendorongnya, bukan hanya menjadi penilai tanpa ada solusi,” tuturnya.
Ditambahkan, kebijakan dana ADK itu memberikan keleluasan kepada masyarakat untuk mengelola ekonomi mereka. Masyarakat bertindak tidak lagi sebagai obyek, namun sebagai subyek pembangunan.
“ADK juga sudah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kampung sejak diterapkan pada tahun 2011 lalu. Memang ada kendala-kendala yang terjadi terutama akibat keterbatasan SDM maupun para pengelola dari aparatur kampung itu sendiri. Namun perlahan-lahan dapat teratasi,” tandasnya. (moe/bom/lo1.Binpa)
0 komentar:
Post a Comment