Dikatakan, pembangunan pendidikan harus punya data bese tentang penyebaran guru, daerah mana yang pendidikan masih tertinggal, berapa jumlah siswa yang tidak bisa membaca dan menulis harus ada data basenya. Pemberantasan kemiskinan harus ada data base berapa masyarakat yang tidak punya rumah, berpa yang tidak kerja, berapa banyak KK yang tidak bisa membiayai anaknya sekolah dan tidak bisa membiayai kehidupannya harus ada data basenya.
Disampaikan, contoh lain pembangunan pertanian berapa kelompok tanai yang harus dibantu pemerintah, berapa penduduk lokal yang hidup tergantung dari sektor pertanian dan berapa penduduk lokal yang masih bercocok tanam tradisional dan berapa yang sudah menggunakan adat moderan bercocok tanam harus ada data basenya.
“Apabila data base sasaran pembangunan tersebut tidak dimiliki SKPD maka perencanaan pembangunan yang dilakukan akan sia-sia. Pembangunan akan tidak terarah dan tidak tepat sasaran atau menyentuh masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan itu,” ujar Sunarjo.
Diungkapkan, perancanaan pembangunan dari tingkat atas sampai tingkat bawah harus dilakukan sesuat ketentaun. Jangan perencanaan baru muncul ditengah jalan untuk itu kordinasi harus berjalan baik antara Dinas dan Distrik serta kampung sehingga pembangunan berjalan baik.
Namun jika kordinasi berjalan tidak baik, tabah Sunarjo, pembangunan pasti berjalan tidak maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan bersama. Namun yang paling utama distrik dan kampung punya pusat data base sasaran pembangunan maka perancanaan pembangunan akan benar-benar terarah dan tepat sasaran. (SULPA)
