Kata dia, kehidupan adat berangsur-angsur punah apabila hutan yang notabene adalah pusat sakral masyarakat Marind dibabat habis demi kepentingan investor.
“Menghabisi hutan sama dengan menghabisi adat orang Marind,” tegasnya. Seraya menjelaskan bahwa, kehidupan orang Marind bersumber dari hutannya. Sehingga apabila dibabat habis oleh investor, budaya orang Marind terancam punah.
"Harus diingat bahwa budaya itu adalah adat. Tempat-tempat sakral, hutan sagu, totem dan sebagainya itu kehidupan orang Marind. Kalau semua dihabisi, maka habislah adat orang Marind. Kehidupan kami itu dari hutan, jujur harus diakui bahwa memang kami tidak punya bakat, selain mengelola hutan,” katanya.
Selaku masyarakat pemilik tanah ulayat beserta isinya, tutur Agustinus, pihaknya menginginkan hutan dikelola sendiri, bukan oleh investor. Ia berpandangan, apabila dikelola investor maka keuntungan sebesar-besarnya yang ingin diperoleh tanpa mengindahkan kelestarian hutan. Beda dengan masyarakat adat, sebagai pemilik ulayat tentu mempertimbangkan kelangsungan hidup generasinya. Dengan terus memelihara hutan, sumber kehidupan mereka akan berkelanjutan.
“Banyak orang bilang kita bodoh, tapi memang keahlian kita di hutan. Apalagi sejak pelatihan pengelolaan hutan tahun 2010 lalu, kami ingin sendiri mengelola hutan. Kami dengan tegas menolak investor yang ingin mengelola hutan kami,” tandasnya.
Ditambahkan, saat ini ada masyarakat dari beberapa distrik di Kabupaten Merauke yang menerima investasi, namun kemudian menyesal karena kehilangan sumber kehidupan dari hutannya dan tempat-tempat sakral mereka hancur di eksplorasi.
“Itu gambaran kehancuran suatu budaya. Saya kuatir kalau generasi sekarang serba mudah, asal ada uang semua gampang. Mereka harus diajarkan budaya, adat agar tidak punah. Hutan adalah adat orang Marind dan pemerintah harus bertanggungjawab terhadap pelestarian adat orang Marind,” tandasnya. (SULPA)
0 komentar:
Post a Comment