Benediktus, Kamis (13/3)mengatakan, para relaan itu nantinya akan melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu legislatif di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
“Kita lakukan itu, karena jumlah anggota Panwas sangat terbatas dan tidak mungkin menjangkau hingga ke kampung-kampung. Memang fokus kami lebih kepada daerah dalam wilayah kota. Karena tidak menutup kemungkinan, ada dugaan pelanggaran yang dilakukan,” tuturnya.
Dia mencontohkan, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diingatkan tidak terlibat dalam politik, jika pada praktiknya masih terlibat politik maka akan dipantau para relawan. Hasil pantauan relawan itu kemudian akan ditindanlanjuti oleh Panwas.
“Ya, nanti kita akan mempelajari lagi laporan yang mereka sampaikan. Apakah layak atau tidak untuk diproses sesuai aturan hukum. Tetapi bahwa, tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepada relawan adalah memonitoring situasi di setiap TPS,” tandasnya.
Benediktus menambahkan, setelah selesai pelaksanaan pemilu legislatif nantinya para relawan akan diberikan sertifikat sesuai janji dan komitmen dari Ketua Bawaslu Pusat. Menurut Benedictus hal itu merupakan suatu komitmen yang harus tetap direalisasikan.
Hal senada disampaikan anggota Panwas lain, Natalina Kulluk. Menurutnya, para relawan yang ada, tidak dilantik. Namun, mereka sudah diberi pembekalan tentang tata cara pemantauan pemilu sehingga nanti bisa bekerja di semua TPS.
“Kami melihat animo orang untuk menjadi relawan sangat tinggi. Hal itu dapat dilihat dari formulir yang diedarkan dan dikembalikan,” ujarnya. (Jubi/Frans L Kobun)
0 komentar:
Post a Comment