Permintaan itu disampaikan Ismail Amir, salah seorang pemateri dalam kegiatan pelatihan penguatan konten pemberitaan transparansi dan advokasi anggaran publik yang berlangsung di Hotel Iteze, Jumat (24/1). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh JPIP bekerjasama dengan AIPD. Pelatihan dimaksud dihadiri utusan dari masing-masing media serta beberapa stakeholder lain.
Lebih lanjut Ismail mengungkapkan, banyak aspirasi yang disampaikan, sepertinya ‘lenyap’ ditengah jalan ketika sampai di tingkat kabupaten. Jika masih di distrik, masyarakat masih mengikuti dengan baik. “Ini adalah permasalahan yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Merauke tetapi juga di daerah lain,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ismail mengharapkan setiap wartawan agar sedapat mungkin bisa mendapatkan APBD yang telah disahkan oleh para wakil rakyat. Sehingga ketika akan memberitakan sesuatu, telah ada dasar yang dimiliki.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Merauke, Ir. Daswil, MT dalam sambutannya mengatakan, media merupakan salah satu pilar penegak demokrasi yang mempunyai peranaan strategis dalam mencerdaskan masyarakat. “Saya berharap agar setiap SKPD di lingkungan pemerintah setempat, membangun hubungan dan atau kemitraan dengan baik bersama setiap media,” pintanya.
Ditambahkan, dalam tiga tahun terakhir, pemerintahan dibawah kepemimpinan Drs. Romanus Mbaraka, MT-Sunarjo, S.Sos memfokuskan perhatian pembangunan dalam tiga bidang yakni pendidikan, kesehatan serta infrastruktur. Berbagai kegiatan pembangunan telah dijalankan dan atau dilaksanakan di 160 kampung yang tersebar.
Wakil Ketua JPIP, Dadan dalam kesempatan itu menambahkan, program yang dijalankan tersebut, tidak semata-mata training. Tetapi dilakukan pola interaksi dengan tiga pilar yakni pemerintah, media serta masyarakat sipil. Tentunya dengan pelatihan dimaksud, menjadi dasar bagi rekan-rekan jurnalis untuk lebih jelih dalam mengkaji dan menulis hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dana APBD. (Jubi/Ans)
0 komentar:
Post a Comment