Anak Papua di Kampung Tak Bisa Baca-Tulis, Salah Siapa?

BCMerauke.com - Permasalahan tentang pendidikan tak henti-hentinya disuarakan oleh berbagai kalangan, termasuk para guru sendiri yang bertugas di kampung-kampung terpencil. Salah satunya adalah Yohanes Anari, Guru Sekolah Dasar (SD) Yokip, Distrik Tubang.

“Saya harus menyampaikan secara jujur di dalam ruangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke yang dihadiri wakil rakyat serta Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, S.Sos bahwa hampir semua anak-anak di SD tersebut, tidak bisa menulis dan membaca. Sebenarnya ini salah dan dosa siapa,” ungkap Yohanes dengan suara tinggi dalam ruangan tersebut Kamis (23/1).

Lebih lanjut Yohanes mengaku, ketika dirinya masih bertugas di salah satu kampung di Distrik Semangga, kegiatan belajar mengajar pun tak berjalan baik. Namun, jauh lebih baik jika dibandingkan di SD Yokip. “Anak-anak tidak bisa membaca dan menulis dengan baik. Umumnya adalah anak asli Papua,” tuturnya.

Permasalahan seperti demikian, lanjut dia, agar harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke. “Kita tidak boleh membiarkan anak-anak seperti begitu terus. Mereka harus diberikan kesempatan untuk bisa sekolah dan belajar menulis -membaca dengan baik,” pinta Yohanes.

Diakui jika beberapa waktu lalu telah mendengar pernyataan Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT bahwa para guru maupun tenaga medis yang bertugas di daerah pedalaman, akan diberikan dana insentif sebesar Rp 5 juta. “Kami menyambut dengan gembira kebijakan Bupati Merauke itu,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut dia, khusus yang bertugas di kampung-kampung di Distrik Waan, agar diberikan insentif lebih besar yakni Rp 10 juta. Karena topografi wilayah yang sangat sulit dijangkau. Belum lagi dengan transportasi mahal dan hanya bisa dengan kapal laut maupun speedboat. Itupun  dicarter terlebih dahulu.
Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, S.Sos mengakui juga jika banyak anak di kampung tidak bisa sekolah dengan baik. Karena guru-gurunya sedang menjalankan tugas di kota. Pemerintah sedang berpikir untuk melakukan kerjasama dengan KPG Khas Papua agar anak-anak yang tamat disana,  dapat dikontrakkan.
Khusus berkaitan dengan insentif para guru, demikian Wabup, dirinya belum mendapatkan informasi secara resmi dari Bupati Merauke. “Saya baru dengar dari para guru jika mulai Bulan Januari ini, akan diberikan insentif,” tandasnya. (Jubi/Ans)