Sebagai bentuk aksi penolakan, mereka mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk menyampaikan permasalahan dimaksud. Disaksikan, Jumat (17/1), kedatangan mereka diterima oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Merauke, Lukas Patrauw. Kurang lebih satu stengah jam dilakukan pertemuan sekaligus tatap muka bersama.
Salah seorang penghuni perumahan, Alfonsina Way, S.Sos, M.Si menuturkan, mereka merasa kaget dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Kabandara Mopah. Bahkan, surat itu, tidak dihantar secara langsung kepada warga setempat, tetapi dititipkan di orang lain. “Kami menolak dengan keras untuk keluar dari perumahan tersebut. Karena sudah menempati dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Diakui jika perumahan yang ada adalah milik pemerintah setempat yang berada di seputaran daerah Bandara Mopah. Alasan mengosongkan perumahan, katanya, karena akan dibangun mes bagi para pegawai bandara. “Tidak boleh sepihak seperti begitu. Kami tetap akan melakukan aksi penolakan,” tuturnya.
Lebih lanjut Alfonsina menuturkan, pada tahun 2009 lalu, hanya terdapat tujuh kepala keluarga diminta agar mengosongkan perumahan di sekitar. Sedangkan sembilan kepala keluarga lain, tidak pernah mendapatkan informasi untuk pindah. “Tiba-tiba saja ada surat yang dikeluarkan Kabandara Mopah dan meminta kami keluar,” kata dia.
Semestinya, lanjut Alfonsina, jika ada rencana seperti demikian, harusnya dilakukan pertemuan terlebih dahulu. Sehingga tidak berdampak sampai kepada ketidakpuasan orang lain. “Ya, jelas kami tolak, apalagi hanya surat yang dikirim,” tandasnya.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Merauke, Lukas Patrauw mengaku, dirinya telah menerima aspirasi dan keluhan yang disampaikan warga. “Saya akan melakukan koordinasi bersama Sekda Merauke, Drs. Daniel Pauta serta Kabandara Mopah sekaligus membicarakan lebih lanjut. Sehingga dapat dicarikan solusi penyelesaiannya,” ujarnya. (Jubi/Ans)
0 komentar:
Post a Comment