Menurut Antonius, persoalan mendasar hingga masyarakat tak berada di kampung, lantaran kepala distrik bersama staf sedang berada di kota. Sehingga kegiatan pemerintahan tidak berjalan dengan baik.
“Saya ingin katakan, masyarakat itu akan tinggal di kampung jika kepala distrik bersama aparaturnya, tidak menghabiskan waktu berlama lama di kota. Jika mereka berada di tempat tugas, masyarakat pun tidak akan masuk ke hutan mencari nafkah. Memang kenyataan yang terjadi bahwa orang-orang Papua terutama di beberapa distrik tersebut, tidak ada di kampung mereka,” kata Antonius saat ditemui di ruang kerjanya, Merauke, Papua, Rabu (5/6).
Sehingga kata Antonius, proses kesiapan untuk pelaksanaan pemilu legislatif menjadi terhambat. “Ya, ada anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah masyarakat yang harus ke hutan bersama keluarga mencari nafkah untuk memenuhi hidup sehari-hari. Karena kepala distrik bersama stafnya tidak berada di tempat tugas,” ujarnya.
“Saya berharap kepada Bupati Merauke, Romanus Mbaraka agar mengambil langkah dengan menginstruksikan kepada para kepala distrik bersama staf, segera pulang ke tempat tugas. Karena ada distrik juga yang sampai tiga bulan, Kadistriknya bersama semua staf, tidak berada di tempat,” tandasnya.
Ditambahkan, dengan adanya keberadaan masyarakat di kampung, tentu akan dapat diberikan pemahaman secara baik dan benar bahwa pada saat pelaksaan pencoblosan nanti, tidak hanya mengacu kepada daftar pemilih tetap (DPT). Tetapi bisa dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) serta identitas lain untuk datang ke TPS sekaligus mencoblos pilihan wakil rakyatnya.
Secara terpisah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Soter Kamiawi yang dimintai komentarnya mengakui jika di beberapa distrk, kepala distrik bersama staf, tidak berada di tempat tugas. Sehingga pelayanan tak berjalan dengan baik. “Memang kondisi di beberapa distrik di Pulau Kimaam seperti demikian,” tutur Soter. (Jubi/Frans L Kobun)
0 komentar:
Post a Comment